Polisi Larang Tamasya Al Maidah, Tapi Mobilisasi Kader PDIP ke DKI Kenapa Dibiarkan?



Dakwah Media - Dalam Pilkada DKI putaran kedua, aparat kepolisian terlihat bertindak tidak adil. Yakni, membiarkan kader PDIP “masuk” Jakarta, tetapi melarang acara “Tamasya Al Maidah”.

Pendapat itu disampaikan pengamat politik Muslim Arbi kepada intelijen (24/03). “Tamasya Al Maidah dicoba dilarang, tetapi masuknya kader PDIP seluruh Indonesia di DKI dibiarkan saja oleh polisi. Ini sangat aneh dan tidak adil,” kata Muslim Arbi.

Menurut Muslim, seharusnya aparat kepolisian juga melarang pengerahan massa kader PDIP ke Jakarta menjelang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. “Ini yang terlihat polisi hanya menyudutkan kelompok yang anti-Ahok saja,” papar Muslim.

Muslim mengingatkan, publik akan menilai aparat kepolisian cenderung berpihak kepada Ahok di Pilkada DKI Jakarta. “Mulai kasus Iwan Bopeng sampai pemeriksaan terhadap Anies Baswedan maupun Sandiaga Uno, terkesan polisi diperalat kubu Ahok,” jelas MUslim.

Sebelumnya, beredar surat yang belum terkonfirmasi keabsahannya, yang berisi perintah agar kader-kader PDIP di luar daerah mendatangi ibu kota sejak 10 Maret hingga hari pencoblosan putaran kedua Pilkada, 19 April 2017.

Surat itu beredar setelah fenomena ajakan “Tamasya Al Maidah”, yang intinya memobilisasi warga luar Jakarta untuk mendatangi TPS-TPS saat putaran kedua pilkada.

Terkait hal itu, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana mengimbau masyarakat untuk tidak mengikuti “Tamasya Al Maidah” menjaga tempat pemungutan suara (TPS) saat pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. “Kami imbau kami larang, enggak usah itu dilakukan,” kata Suntana (21/03). [itj]

Tak Manusiawi, Siswa Pramuka Makan Nasi dihamparkan diatas Tanah Tanpa Piring



Dakwah Media - Beredar di media sosial, sabtu (25/3/17) foto-foto siswa berpakaian seragam pramuka yang sedang menjalani pendidikan pramuka, dalam foto itu mereka sedang makan nasi yang dihamparkan memanjang diatas tanah lapangan tanpa piring. Perlakukan tidak manusiawi ini sangat ironis, saat siswa negara lain sudah mampu menciptakan berbagai temuan dan trobosan siswa negara kita masih dididik dengan cara konyol seperti ini.

Menurut sumber postingan tersebut yang diunggah oleh netizen pemilik akun Rivai Nugraha kejadian tersebut terjadi di Durenan, Trenggalek, Jawa Timur. berikut penjelasan lebih lengkap yang kami repost dari postingannya tersebut:

WAJAH PENDIDIKAN INDONESIA

Apakah sudah Lega Penguasa melihat hancurnya moral pendidikan negri
Sehingga menjadikan perlakuan yang tak manusiawi ini terjadi
Entah apa ideologi yang ada di kepala mereka
Yang tak bisa membedakan mana pendidikan mana penyiksaan moral
Membiarkan mereka seperti ini sama saja ikut mendorong anak bangsa dalam kebodohan abadi
Mengacuhkan keadaan seperti ini seolah ia tak akan terkena dampaknya nanti
Sungguh, jikalau Sistem pendidikan dan sistem seluruhnya di negri ini belum diganti, Anda Pasti akan terkena imbasnya...
Nanti, Esok, Lusa itu pasti...

SUNGGUH BOBROK SISTEM DEMOKRASI
SUDAH, KHILAFAH AJA !!!

#IndonesiaMoveUp
#IslamRahmatanLilalamin

Post : Asep Saepul Assyaifulloh
TKP : DURENAN - TRENGGALEK - JAWA TIMUR


Djarot: Tidak Boleh Ada Satupun Perda Syariah di Jakarta



Dakwah Media - Cawagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebut pihaknya sudah bekerja keras mencegah tindakan intoleransi di Jakarta. Saat aktif kembali menjadi wakil gubernur, Djarot akan menggalakkan kegiatan yang toleran.

"Kami sudah melakukan terus-menerus (mengurangi intoleransi), termasuk dengan forum FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), kemudian kita membuka sekolah namanya Sabda, yaitu Sekolah Agama Bina damai, sudah beberapa kali sekolah itu pernah dilakukan di pastoral, pernah dilakukan di pondok pesantren, pernah dilakukan di vihara," kata Djarot di Jati Padang, Jakarta Selatan, Jumat (24/3/2017).

Pendidikan dini bagi anak-anak ini dimaksudkan untuk mengenalkan sikap toleransi yang menghargai satu sama lain. Selain itu, kegiatan kebersamaan ini bisa mencegah radikalisme di Jakarta.

"Inilah suatu proses bagaimana kita mencegah masuknya, maaf ya agama apa pun, baik Islam maupun Kristen, yang paham-paham fundamentalis. Inilah yang perlu kita jaga Jakarta, ini Jakarta ya, hati-hati loh ini ibu kota negara," ucapnya.

Dengan tegas Djarot juga akan melarang adanya perda syariah di Jakarta. Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan jati diri Jakarta yang menjadi miniatur Indonesia.

"Kami betul-betul memastikan di Jakarta tidak boleh satu pun diterbitkan perda-perda syariah. Saya jamin itu nggak boleh ya, ini adalah kota miniaturnya Indonesia, tidak boleh, karena saya sudah mendengar selentingan ada perda syariah, ada wisata syariah kek, ini apa-apaan ini," tuturnya.

Bagi Djarot, isu-isu seperti itu malah akan mengganggu ketenteraman masyarakat. Hal tersebut juga bertentangan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

"Nggak boleh, inilah Bhinneka Tunggal Ika ada di sini, mohon maaf kalau seperti ini saya agak naik ini," kata dia. [dc]

Inilah Bukti yang Disembunyikan Polri dan Juga Pendukung Ahok, "Kerugian Reklamasi Capai 178,1 T"



Dakwah Media - Proses gugatan atas proyek reklamasi Teluk Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI, telah dimenangkan oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. Akhirnya, para nelayan pun bisa bernapas lega.

Kemenangan tersebut telah diperkirakan oleh banyak pihak. Terutama oleh pemerhati lingkungan hidup.

Selama ini, publik terus menerus dijejali dengan opini bahwa reklamasi bermanfaat bagi keberlangsungan ekosistem laut, dan juga merupakan sebuah upaya untuk membangun dinding laut yang berfungsi mencegah rob (air pasang laut yang membanjiri daratan saat pasang purnama).

Anehnya, dalam kurun waktu sejak dibangunnya pulau-pulau reklamasi hingga saat ini, tak sekalipun kelompok pendukung reklamasi Teluk Jakarta berani mengungkap temuan Danish Hidraulic Institute.

Hasil temuan DHI tersebut pernah diserahkan oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta kepada PTUN sebagai bukti hasil konsultasi lKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengenai Teluk Jakarta.

“Kita menyerahkan dokumen yang ditulis oleh DHI (Danish Hidraulic Institute) lembaga konsultasi yang diminta KLHK untuk menilai Teluk Jakarta,” ucap Kuasa Hukum Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, Tigor Hutapea, 29 Juni 2016.

DHI merupakan lembaga konsultan asal Denmark untuk jasa pengelolaan pesisir dan laut. KLHK pernah meminta bantuan untuk melakukan penelitian di Teluk Jakarta terkait rencana reklamasi di Teluk Jakarta.

Dokumen itu berjudul ‘Jakarta Bay Recommendation Paper’ yang terbit sekitar bulan Oktober 2012. Berisikan kajian komprehensif Teluk Jakarta. “Di dalamnya menjelaskan dampak proyek reklamasi pulau dan proyek Giant Sea Wall (GSW),” tutur Tigor.

Kajian itu mengemukakan adanya potensi kerusakan alam serta kerugian materil akibat reklamasi, termasuk kerusakan alam akibat GSW.

Di kajian itu, potensi kerusakan alam yang ditimbulkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta jumlahnya jika dinominalkan mencapai lebih dari Rp178,1 triliun. “Itu belum dihitung kerugian dari Giant Sea Wall.”

Dia pun menyayangkan kebijakan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan gubernur sebelumnya memberi izin prinsip dan izin pelaksanaan tanpa mengindahkan hasil kajian komprehensif tersebut.

Sumber: www.aktual.com/kajian-denmark-kerugian-akibat-reklamasi-dan-gsw-capai-178-triliun

Maka, dengan adanya keputusan untuk menghentikan reklamasi, sudah selayaknya seluruh masyarakat, tak hanya para nelayan dan warga pesisir, bergembira.

Jika ada yang menggerutu dan terus mengutuk keputusan PTUN, bisa jadi ia merupakan kelompok yang kehilangan mata pencarian akibat terhentinya proyek reklamasi.

Dari video ini, bisa dilihat untuk siapa reklamasi diadakan.[tribunislam

Kecewa Dengan Ridwan Kamil? Bersyukurlah!, Karena Topeng Telah Dibuka



Dakwah Media - Pencalonan Ridwan Kamil yang diusung Partai Nasdem, salah satu sayap pendukung penista agama, mendapat reaksi keras dari netizen. Pada postingan sebelumnya, banyak netizen yang pada awalnya berharap penuh mendadak lesu dan keluh.

Kali ini salah satu netizen malah berkomentar lain dan anti mainstream. Netizen bernama Priyanto Sinyo berkomentar : "Kenapa musti kecewa, justru musti bersyukur. Topeng2 mereka udah dibuka, makin terang benderang siapa dia sesungguhnya. Alhamdulillah ya Allah"

Sementara itu netizen lain juga menyayangkan membelotnya Ridwan Kamil untuk menjatuhkan pilihan pada Partai Nasdem. [swi]

Inilah Akhir Drama Mogoknya Mobil Jokowi



Dakwah Media - Jokowi sebenarnya menolak untuk dianggarkan mobil dinas yang baru, menyusul mobil jenis Mercedes Benz S600 Guard yang biasa digunakan sering mogok.

Namun, seperti yang dikatakan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, ada kegentingan untuk pengadaan mobil itu.

"Kalau tanya Pak Presiden selalu bilang enggak usah, ngapain, enggak apa-apa. Tapi kalau urusan kayak begini enggak tahulah nanti. Tapi kalau saya melihat ada urgensi luar biasa untuk pembaruan ini," ujar Pratikno, di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2017.

Namun, setiap Pratikno berkonsultasi dengan Jokowi mengenai ini, selalu ditolak. Hanya saja pemerintah bisa menganggarkan pengadaan mobil dinas kepresidenan tanpa persetujuan Jokowi.

"Enggak harus disetujui Presiden, pengadaan biasa. Keputusan menteri saja selesai," kata mantan Rektor UGM itu.

Menurutnya, pengadaan mobil baru Presiden itu penting lantaran masalah kondisi yang sekarang ini dianggapnya tidak layak lagi. Sebab, terlalu sering mogok untuk kendaraan yang ditumpangi orang nomor satu di Indonesia itu.

 "Sangat tidak layak. Sudah beberapa kali mogok. Di Banjarnegara pernah mogok. Di Kalimantan terus Ponorogo, Jawa Timur, kalau enggak salah. Jadi sudah ada urgensi," katanya.

Sumber: http://nasional.news.viva.co.id/news/read/896584-istana-ngotot-anggarkan-mobil-dinas-baru-untuk-jokowi

------

Anehnya, pernyataan Menteri Sekretaris Negara ini dibantah oleh Kepala Sekretariat Presiden, Darmansjah Djumala.

Dalam penuturannya, mobil kepresidenan yang dimiliki oleh negara ternyata berjumlah 10 unit. Mobil VVIP tersebut digunakan oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Darmansjah Djumala bahkan mengatakan, jenis Mercedes-Benz S600 Guard, yang biasa digunakan Presiden Jokowi dalam berkegiatan, termasuk saat mogok pada Sabtu, 18 Maret 2017 lalu, berjumlah tujuh unit. Mobil ini juga digunakan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam bertugas.

"Ada tujuh unit. Termasuk juga dipakai oleh Wapres," kata Darmansjah, Senin, 20 Maret 2017 lalu.

Ternyata mobil yang digunakan Presiden dan Wakil Presiden tak hanya Mercedes-Benz S600 Guard saja. Ada juga jenis jip dan limosin. Semua mobil tersebut merupakan pabrikan Mercedes-Benz alias Mercy.

"Itu kemarin tidak fatal, tidak rusak, cuma akselerasinya melemah. Jelas terjadi pelemahan akselerasi. Nggak primalah. Istilahnya faktor umur. Diinjak gas tidak lari," kata Djumala.

"Limusin 1, jip Mercy 2," kata Djumala.

Sebelumnya, Djumala mengatakan, mobil-mobil VVIP/kepresidenan semuanya mendapatkan pengecekan dan perawatan rutin. Termasuk mobil Mercedes-Benz S600 yang mogok saat perjalanan di Mempawah menuju Kubu Raya di Kalimantan Barat, Sabtu, 18 Maret 2017 lalu. Mobil yang mogok tersebut sebenarnya dalam kondisi laik jalan namun ada kendala di bagian setting gas, sehingga mobil tidak bisa melaju dengan normal.

 "Itu kemarin tidak fatal, tidak rusak, cuma akselerasinya melemah. Jelas terjadi pelemahan akselerasi. Nggak primalah. Istilahnya faktor umur. Diinjak gas tidak lari," kata Djumala.

"Itu bagus untuk ukuran VVIP, masih laik. Diperiksa rutin, semua berkala," ucapnya. [pii]

Habib Rizieq: WASPADA! Kaum Liberal Ingin Jauhkan Umat Islam dari Negara



Dakwah Media -  Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab menegaskan, politik itu tergantung siapa yang menjalankan. Jika politik dikelola dan dijalankan atas dasar iman dan taqwa, maka itulah yang diharapkan. Tapi jika politik dikelola dengan syahwat, maka politik pun menjadi kotor.

“Karena itu sudah menjadi kewajiban ulama untuk tidak membiarkan politik menjadi kotor, atau politik yang tidak bertentangan dengan syariat,” kata Habib dalam Tabligh Akbar Politik Islam (TAPI) ke-8 di Masjid Abu Bakar As-Shiddiq, Ponpes Husnayain, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu, 25 Maret 2017 pagi.

Yang disebut politik kotor itu adalah, kata Habib, jika ada yang memutarbalikkan hadits nabi, atau korupsi dalil untuk menyesatkan manusia. Politik kotor itu jika yang diajarkan adalah atheis dan sekuler. Ulama wajib membersihkan politik kotor.

Dengan segala cara, kaum liberal hendak menjauhkan umat Islam dari urusan politik. Bahkan umat islam tidak boleh diajarkan politik. Kalau umat Islam dan ulama tidak ikut politik, lalu politik dikuasai oleh orang rusak, bisa-bisa nanti UU LGBT dan nikah sejenis dilegalkan.

“Bajingan, koruptor, orang fasik, musyrik dan munafik tidak boleh memimpin Jakarta. Karena itu, Jakarta harus dipimpin oleh orang beriman, sehingga terwujud baldatun warobbun ghafur. Umat Islam harus siap merebut Jakarta,” ungkap Habib.

Habib mengajak umat Islam agar terus berjuang memenangkan gubernur Muslim. Umat Islam jangan berkecil hati, jika paslon nomor dua dibeking sembilan naga.

“Berpegang teguhlah dengan tali dan hukum Allah. Bersatulah dan jangan sekali-kali kalian bercerai berai. Karena persatuan itu sumber kekuatan. Jika umat Islam bersatu, insyaallah ada keberkahan dan pertolongan Allah. Sekali lagi, umat Islam jangan mau dipecah belah. Pilihlah gubernur muslim.”

Habib menegaskan, seperti difirmankan Allah Swt dalam Al Qur’an, Yahudi dan Nasrani tak boleh menjadi seorang pemimpin. Menyinggung kata aulia dalam surat Al Maidah, bisa diartikan temen setia, orang kepercayaan, pelindung dan pemimpin.

“Kalau teman setia aja nggak boleh jadi kepercayaan, apalagi menjadi pemimpin. Muslim wajib menjadi pemimpin setia, orang kepercayaan dan pelindung,” ungkap Habib. [pii]

Setya Novanto Makin Terpojok, Ada Bukti Fotonya Bersama Terdakwa e-KTP



Dakwah Media - Sejak namanya ramai dibicarakan terbelit kasus korupsi proyek e-KTP yang tengah diusut KPK, Ketua DPR Setya Novanto tegas membantah ikut-ikutan proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. Novanto bahkan berani bersumpah dan tak paham apa maksud mantan Bendum Demokrat M Nazaruddin menyeret namanya di kasus tersebut.

Namun, seiring berjalannya sidang e-KTP terhadap dua terdakwa eks pejabat Kemendagri yakni Irman dan Sugiharto, posisi sang ketua umum Golkar itu semakin terpojok. Berkali-kali namanya disebut, bahkan tak hanya disebut. Novanto diyakini yang mendesain proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut bersama Andi Narogong atau Andi Agustinus.

Bantahan Novanto semakin sulit diterima saat Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggarini bersaksi. Selain di hotel Gran Melia,Jakarta Pusat, Diah juga bertemu dengan Novanto saat pelantikan ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Saat upacara pelantikan tersebut, Diah mengaku dikasih sinyal Novanto agar salah satu terdakwa kasus e-KTP Irman mengaku tidak mengenal ketum Golkar itu.

“Setya Novanto bicara ke saya “bu tolong sampaikan ke Pak Irman kalau ditanya bilang tidak kenal saya,” ujar Diah sambil menirukan perkataan Novanto, Kamis (16/3).

Namun, Diah mengaku tidak mengetahui maksud dan tujuan permintaan Novanto agar Irman mengaku tidak mengenalnya.

Tidak cuma soal Irman, perkenalan antara Novanto dengan Andi Narogong, sang pemberi suap yang telah jadi tersangka e-KTP juga semakin mempersulit posisi mantan Bendum Golkar itu. Saat menjadi saksi, Chaeruman Harahap mengaku dikenalkan Andi Narogong oleh Novanto.

Saat hakim anggota bertanya mengenai asal usul Chairuman kenal dengan Andi Narogong, dia menuturkan bahwa yang bersangkutan sering bolak balik ke DPR.

“Kenal. Sering lalu lalang di DPR. Pertama kali saya kenal (Andi Narogong) saat saya sedang temui Setya Novanto di ruang rapat,” kata Chairuman saat menjawab pertanyaan hakim, Kamis (16/3).

Usai perkenalan itulah, lanjut Chairuman, Andi beberapa kali datang ke ruang kerjanya untuk menawarkan sejumlah tawaran seperti pengadaan kaus atau seragam untuk kampanye. Namun dia membantah beberapa kali Andi datang ke ruangannya yang salah satu pembahasan yang dibicarakan adalah proyek e-KTP.

“Dia nawarkan macam-macam lah kaos untuk kampanye seragam-seragam,” tukasnya.

Nah, yang sulit dibantah lagi, ada bukti foto kebersamaan antara terdakwa Irman dengan Novanto dalam sebuah acara. Di acara itu juga ada Luhut Pandjaitan. Acara itu berlangsung tahun 2015 saat Novanto sebagai ketua DPR, Luhut masih Menko Polhukam (sekarang Menko Kemaritiman) dan Irman sebagai Plt Gubernur Riau meninjau kabut asap dari kebakaran hutan.

Foto itu diungkap oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang menyambangi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR pada Jumat (24/3) untuk melengkapi berkas laporan kebohongan Novanto yang mengaku tak kenal Irman dan Andi Narogong.

“Ini ada foto menunjukan kegiatan di Jambi 2015, menyatakan tidak kenalnya kan sampai dua minggu kemarin. Ini saya punya foto di akhir 2015 Pak Irman dan Setnov melakukan peninjauan saat Pak Irman jadi Plt Gubernur Jambi,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/3).

“Ketika jumpa pers, Setnov ngaku enggak kenal ternyata akhir 2015 mereka melakukan kegiatan di Jambi untuk meninjau asap. Dan pada saat itu saya dapat bocoran orang sana, mereka berbicara akrab bahkan Setnov memuji pidato Irman ‘woiyalah mantan Dirjen’,” sambungnya.

Oleh karenanya, MAKI menilai, Setnov telah melakukan kebohongan publik dengan mengaku tak mengenal Irman. Apalagi, Setnov disebut Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggarini telah memintanya menyampaikan ke Irman agar seolah tak mengenal dirinya. Dan, Diah mengaku pernah ketemu Setnov saat bertemu di hotel Gran Melia, Jakarta Pusat. [mc]

Meretas Benang Merah Antara Jokowi dan Aidit



Dakwah Media -  Dalam kunjungan resmi di Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, untuk meresmikan Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara

Jumat 24 Maret 2017, Jokowi menegaskan agar persoalan agama dan politik harus dipisahkan.

Jokowi menilai mencampuradukkan agama dan politik bisa menyebabkan gesekan antar umat beragama. Namun sayang, gesekan ini, dimaknai Jokowi, terjadi dalam konteks yang sempit, yaitu konteks Pilkada. Padahal, jika benar terjadi gesekan antar umat beragama, ada lebih banyak lagi alasan ketimbang hanya sekedar unsur memilih seorang kepala Daerah.

Sekedar mengingatkan, seorang tokoh politik dari Partai Komunis Indonesia (PKI) Dipa Nusantara Aidit (DN Aidit), pernah menegaskan "Agama adalah candu... Maka Revolusi Mental tak akan pernah berhasil bila rakyat tak dijauhkan dari agama.".

Ada benang merah yang sama antara ucapan Jokowi dengan ucapan DN Aidit, seorang petinggi PKI.

Di awal kepemimpinan Jokowi, kita mengenal istilah "Revolusi Mental". Bahkan tak tanggung-tanggung  ada sebuah Kementerian Koordinator yang diguyur miliyaran uang negara hanya untuk melaksanakan proyek
Revolusi Mental.

Di tengah perjalanan kepemimpinan Jokowi, ada imbauan untuk memisahkan agama dari politik. Jika merujuk pada konteks yang dibicarakan Jokowi bahwa gesekan terjadi akibat Pilkada, maka jelas bahwa rakyat adalah bagian yang harus dipisahkan dari agama.

Dalam paham demokrasi, rakyat memegang kendali atas kekuasaan tertinggi politik. Maka jika ada upaya memisahkan agama dengan politik, sama artinya dengan menjauhkan rakyat dari agama.

Di sinilah terletak lagj kesamaan pemikiran Jokowi dan Aidit, setelah what so called "revolusi mental".

Upaya memisahkan agama dengan politik hanya karena urusan sepele sebatas pilkada, bisa jadi, bagi sebagian orang, dimaknai sebagai upaya melalaikan amanat UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan agama. Jelas kiranya bahwa agama menjadi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jika benar bahwa kepemimpinan Jokowi menginginkan sebuah perubahan mendasar dalam mengusung ideologi negara, tak berlebihan kiranya jika rakyat beragama mulai harus bersiap menghadapi perubahan ini.

Pilih Nurani Ketimbang Uang, Superman is Dead Tolak Permintaan Jokowi Untuk Memakai Lagu Mereka



Dakwah Media - Drummer Superman is Dead, Jerinx memberikan dukungan kepada para petani Kendeng dengan menolak penggunaan lagu bandnya untuk kampanye Presiden Indonesia, Joko Widodo. Melalui Facebook pribadi, Jerinx memberikan pernyataan yang diberi tagar #kendengberduka.

Jerinx menulis, "Hampir saja jadi miliuner. Kid you not. We (SID) just said NO to the (team of) President of Indonesia. They sent us a request to use the song (which I wrote) 'Jadilah Legenda' for their campaign. It was a really good offer that could bring us lots of fortune. But humanity comes first. Unless there"s justice for the Kendeng revolution, we will not associate our band and our songs with the President."

Melalui wawancara lewat aplikasi pesan kepada Rolling Stone, Jerinx menceritakan kalau tanggal 22 Maret, Superman is Dead menerima SMS dari tim media sosial Presiden Joko Widodo. Isinya adalah permintaan izin untuk memakai lagu "Jadilah Legenda" beserta beberapa bagian video musik lagu tersebut sebagai soundtrack untuk program #JokowiMenjawab.

"Saya sebagai penulis lagu 'Jadilah Legenda' merasa kurang sreg saja lagu saya dipakai alat 'kampanye' Jokowi (atau politisi manapun) terlebih setelah melihat sikap Jokowi terhadap kasus Kendeng. Saya 100% mendukung perjuangan warga Kendeng. Saya khawatirkan solidaritas saya terhadap Kendeng terdistorsi jika lagu yang saya tulis dipakai alat kampanye beliau. Saya juga menolak tawaran tersebut sebagai peringatan pada beliau jika saya/SID tidak akan selalu setuju atas kebijakan beliau. Contohnya, sikap 'diam' beliau terhadap penolakan reklamasi Teluk Benoa yang diperjuangkan selama 4 tahun oleh puluhan desa-desa Adat di Bali. Saya merasa beliau sudah saatnya untuk diingatkan," jawabnya. Ia menegaskan, "Saya bukan musisi istana."

Berikutnya Jerinx belum punya rencana lebih banyak untuk mendukung petani Kendeng, namun ia mengatakan, "Mungkin jika ada kesempatan konser di kota yang dekat dengan Kendeng kami akan mencoba mencari waktu untuk
sekadar bertemu dengan para petani tersebut."

Kini Superman is Dead sedang mengerjakan album kesembilan. "Saat ini saya sudah menulis belasan lagu, rekan-rekan saya di SID juga menulis banyak lagu. So far, sepertinya akan menjadi album bertemperatur tinggi. Direncanakan rilis tahun ini. Mungkin selepas tur Eropa SID Agustus-September ini," tutupnya.------

Berikut tanggapan heboh Rocky Gerung dosen UI:
[pii]

Kau yang Namanya Denny Siregar! Yang Gagal Paham tentang PT Semen di Kendeng



Dakwah Media - Kau buka tulisan “Cari Makan Atas Nama Rakyat” dengan mengaku-ngaku teringat lokalisasi Dolly, sebuah lokalisasi tertua di Surabaya. Kau juga mengaku ingat dengan lokalisasi Kalijodo. Lalu kau bicara dengan penuh sinisme pada LSM-LSM yang melakukan advokasi terhadap para lokalisasi itu untuk menembak LSM-LSM yang membela petani Kendeng.

Kau mau bikin pensejajaran antara lokalisasi dan pegunungan Kendeng Utara? Membandingkan konflik pabrik semen Rembang dengan konflik penggusuran lokalisasi, itu ngawur. Sama sekali tidak setara. Tidak ada pertaruhan soal sumber air yang mengaliri ribuan desa, tidak ada pertaruhan soal potensi rusaknya kualitas tanah dan udara dalam perkara lokalisasi.

Pernah kau ke Kendeng? Coba kau tanya pada kepala desa Timbrangan yang berada di sekitar pabrik Semen. Namanya Pak Nyono. Kau tanya dia, di mana letak goa Manggah. Kau tanya dia, di sana ada sumber air atau tidak.

Pernah kau Tegaldowo tak jauh dari lokasi pabrik? Untuk menuju ke sana, kau akan melewati Desa Pasucen, ada aliran air di sana. Airnya memang tak deras, namun aliran itu jelas ada, membelah jalan dan pohon-pohon jati. Setelah Pesucen, kau akan ketemu dengan Desa Timbrangan. Kau lihat sendiri seberapa mudah melihat sawah, aliran air yang menjadi irigasi bagi persawahan. Di perbatasan Desa Pasucen dan Tegaldowo, ada irigasi selebar satu meter membelah jalan. Airnya datang dari dari arah bukit yang rencananya akan ditambang PT Semen Indonesia.

Membandingkan Pegunungan Kendeng yang mengandung cekungan air dengan cekungan selangkangan di lokalisasi itu perbandingan yang menjijikkan. Otak kau ini jangan-jangan memang selangkangan doang.

Pertanyaan kau yang sok lugu soal mengapa para petani Kendeng malah ke Jakarta dan bukannya bekerja itu pertanyaan pura-pura tahu atau pura-pura goblok? Kau pikir petani tiap hari, dari jam ke jam, selalu di sawah?

Namanya petani, hidup tak melulu di sawah. Datang pada musim tanam, dan datang lagi pada musim panen dan sisanya mengecek tanaman dengan telaten atau menyemprot hama atau bahkan mencari rumput buat ternak. Dan kalau kau tahu, mereka para petani Kendeng bukan hanya bertani, tapi mereka juga berkebun. Dan yang patut kau ketahui juga, namanya petani menginjak sawah, bukan menginjak semen.

Kau juga tak tahu, keluarga petani terbiasa membagi tugas. Apa kau kira kalau ada petani yang bekerja maka sawah tak terurus? Kau pikir Yu Patmi, dkk., itu hidup seorang diri? Mereka hidup sebagai keluarga petani, masyarakat petani. Tahu berbagi tugas, peran dan beban.

Pertanyaan kau itu hanya memperlihatkan kau tidak tahu sama sekali soal kehidupan petani.

Kalau juga kau tahu, bentuk perlawanan dengan menyemen kaki adalah menggambarkan bagaimana mereka, petani pegunungan kendeng, takut kehilangan mata pencarian mereka. Mereka ke Jakarta, untuk menyemen, bukan buat kongkow-kongkow ngopi kopdar hahahehehihi. Mereka ke Jakarta untuk bekerja, BEKERJA DENGAN SEKERAS-KERASNYA untuk memastikan pekerjaan mereka sebagai petani tidak hilang, tidak hancur.

Perkataan kau bahwa petani Kendeng pendapatannya pas-pasan, lagi-lagi menjelaskan kau memang tidak tahu apa-apa tentang sedulur Kendeng. Kalau kau tahu, petani-petani Kendeng itu hidup pernuh berkah. Tidak kaya raya, tapi tidak menumpang, tak jadi benalu korporasi atau patron-patron politik yang sibuk tebar duit untuk urusan politik elektoral.

Para petani, di dua desa, yakni Timbrangan dan Tegaldowo, punya sawah 0,5 sampai 1 hektar, punya 2 sampai 3 sapi dan punya 1 atau 2 sepeda motor di setiap rumah.

Kalau kau tahu lagi, dari berkah hasil panen itu, mereka sama sekali tak sampai harus beli beras setiap hari atau menunggu dibagikannya beras miskin. Berkah itu juga melimpah hingga tersisa di gudang milik mereka di setiap rumah. Kalau kau datang ke rumah warga, kau akan lihat bagaimana padi-padi berisi butiran beras itu melimpah dan masih berbentuk gabah. Hebatnya lagi, sayur-sayuran di jual di pasar juga hasil dari pertanian warga. Kau bisa datang ke Pasar di Desa Tegaldowo. Kalau tak habis, kadang sisanya dibagi ke tetangga.

Kau tahu berapa gaji karyawan pembuat pabrik semen? Dari hasil wawancara saya, dengan pekerja pembangunan pabrik semen di Rembang (kontraktor pembangunan pabrik), sebulan dia hanya peroleh Rp 3 juta. Duit itu akan lebih kalau dia bekerja dengan jam lebih. Kalau mau lebih ia harus lembur.

Kau tahu tidak berapa Upah Minimum Kabupaten Rembang yang pada 21 November lalu suratnya ditandatangani Gubernur Ganjar? Hanya Rp 1.408.000. Upah itu juga hanya beda Rp 700 ribu dari Kota Semarang yang hanya Rp Rp 2.125.000. Dan kalau kau juga tahu, jumlah tenaga kerja yang akan diserap jika Pabrik itu beroperasi juga hanya 300 orang. Kalau kau tahu lagi, jumlah penduduk yang kiranya bisa bekerja sesuai dengan data pemilih pada 2014 di Kecamatan Gunem, tempat pabrik itu berdiri ada ribuan, yakni 14. 698. Data ini saya ambil dari kawalpemilu.org dari jumlah pemilih sah dan tidak sah yang ikut pemilihan pada saat kontestasi kursi presiden.

Data itu juga masih harus diseleksi lagi sesuai dengan kriteria kebutuhan calon karyawan pabrik. Tentunya dari 14 ribu orang yang tentunya masuk usia dewasa dan sudah memiliki KTP, namun tidak semuanya produktif masuk dalam bidang pekerjaan macam pegawai pabrik. Hal itu juga yang kemudian bung tidak bisa mengeneralisir, karena tidak sebanding dengan kebutuhan pekerja yang dibutuhkan pabrik semen. Dari 14 ribu hanya diambil 300 orang. Lalu kau mau bicara tentang para petani nantinya bekerja sebagai karyawan pabrik semen? Teleque gosong.

Bicara soal petani, kalau kau tahu, pekerjaan dan roda kehidupan di Rembang itu berasal dari persawahan. Kau baca itu data BPS.

Sebanyak 145.046 orang mengantungkan hidup dari pertanian, 18.247 orang bekerja di sektor industri, 18.273 orang bekerja di konstruksi, pertambangan dan galian, listrik, gas dan air bersih sebanyak 1.305 orang, bidang perdagangan sebanyak 60.531 orang, transportasi 8.868 orang, bidang jasa keuangan 3.361 orang dan jasa 55.162 orang. Dari sembilan jenis lapangan pekerjaan totalnya mencapai 310.793 orang dan paling besar mengandalkan pertanian.

Kalau kau mau tahu lagi, distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, secara umum didominasi oleh sektor pertanian dengan angka kontribusi 43,91 persen. Penyumbang terbesar kedua adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang semakin meningkat persentasenya yaitu sebesar 17,83 persen. Ketiga adalah sektor jasa dengan kontribusi 15,07 persen. Selain ketiga sektor itu, sektor lain masih di bawah 10 persen yakni, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih hanya sekitar 0,46 persen dari total PDRB.

Kau juga gagal paham mengenai sepak terjang PT Semen Indonesia. Ini bukan soal perkara perusahaan itu ahli atau tidak, muara masalahnya adalah mengenai air yang menghidupi lahan pertanian. Kalau kau mau cari tahu, kau akan tahu itu yang namanya Cekungan Air Tanah Watu Putih. Cekungan itu yang kini membuat resah petani sekitar tambang termasuk juga aliran air dari cekungan itu yang menghidupi petani hingga lintas kabupaten, yakni Rembang, Blora, Pati maupun Grobogan.

CAT Watuputih adalah salah satu dari 19 cekungan air tanah di Jawa Tengah, yang menyimpan 109 mata air, beberapa terletak di lokasi pendirian dan penambangan pabrik semen (atau disebut 'areal ring satu'), dan sebagian besar dimanfaatkan warga untuk lahan pertanian. Kalau kau tahu mengenai izin lingkungan, kau pasti tahu jika CAT Watu Putih juga merupakan kawasan lindung geologi, yang keberadaannya harus dilindungi karena merupakan daerah resapan air.

Soal resapan air ini, jangan kau bilang batuan kapur mampu meresap air, itu namanya asal bacot. Kau perlu baca soal karst, bagaimana batuan kapur itu bisa ditembus air. Bukan satu atau dua tahun prosesnya, bahkan seabad sebelum kau lahir, batu karst itu baru bisa menembus air.

Dan kau mau samakan urusan pegunungan Kendeng Utara dengan Dolly atau Kalijodo? Tolong otak jangan ditinggal terlalu jauh dari laptop.

Ketololan kau juga tampak saat bicara LSM. Yang kau bilang LSM, yaitu JMPPK alias Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng, adalah gabungan para petani pegunungan Kendeng di empat kabupaten yang hidupnya bersandar pada pegunungan Kendeng Utara. Kau bahkan tak tahu apa artinya jejaring, networking, dan asal pakai kategori LSM.

Kau mau bilang para petani itu naif, bodoh, dan tolol sampai tidak sanggup berkomunikasi satu sama lain, berjejaring satu sama lain, sampai tak sanggup bikin perlawanan? Kau ini penulis atau apa, sih, sampai sebegitu dungunya tidak tahu sejarah panjang perlawanan petani? Kau baca buku tak?

Kau mau bilang para petani tak boleh diadvokasi, ditemani dan dibela? Kau mau bilang biarin sajalah mereka jungkir balik sendirian baca AMDAL? Dan kau masih merasa sedang membela nasionalisme?

Kalau kau pikir setiap yang membela petani adalah “orang yang cari makan dengan mengatasnamakan rakyat”, memangnya orang-orang tidak bisa menilai para pembela pabrik semen, macam kau ini, adalah “antek yang cari makan dari korporasi” dan "antek yang menghisap duit dari petani"?

* Naskah ini ditulis oleh Arbi Sumandoyo. Pada Desember 2016, pada hari-hari di sekitar Natal, selama kurang lebih sepekan, ia melakukan reportase panjang di Pegunungan Kendeng Utara. [obi]

Setelah Geger Baru Ngaku, Ishomuddin: Saya Bukan Doktor dan Belum Haji



Dakwah Media - Salah satu saksi ahli agama dari terdakwa kasus penistaan Agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Kiai Ishomuddin, akhirnya angkat bicara usai kehadirannya sebagai saksi yang meringankan Ahok akhirnya berbuntut kegaduhan.

Ahmad Ishomuddin akhirnya mengaku belum bergelar Doktor, dan juga belum bergelar Haji.

"pendidikan formal terakhir saya adalah Strata 2 konsentrasi Syariah. Saya memang belum bergelar Doktor, meski saya pernah kuliah hingga semester tiga di program S3 dan tinggal menyusun disertasi, namun sengaja tidak saya selesaikan," tulis Ishomuddin.

"benar saya belum haji..," tulisnya lagi.

Dengan gagah berani, Ahmad Ishomuddin bahkan menegaskan, bahwa ia siap menanggung segala risiko untuk hadir sebagai saksi yang meringankan
seorang terdakwa penista agana.

"Saya menyadari betul dan sudah siap mental menghadapi risiko apa pun,  termasuk mempertaruhkan jabatan saya," tulisnya lagi.

Sumber: www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/03/24/onb2uw320-dituding-lakukan-pembohongan-publik-begini-klarifikasi-lengkap-kiai-ishomuddin

------

Meski telah mengaku bukan seorang Doktor dan bukan pula seorang yang telah menunaikan ibadah haji, namun ada hal yang Ishomuddin lalaikan, entah sengaja atau tidak.

Dalam sampul buku "7 Dalil Umat Islam DKI Dalam Memilih Gubernur", jelas terpampang nama KH DR. Ahmad Ishomuddin. Pun dalam kata pengantarnya, sekali lagi jelas tercantum nama KH DR. Ahmad Ishomuddin.

Pertanyaannya, jika benar Ahmar Ishomuddin bukan Doktor dan Haji seperti pengakuannya, mengapa ia tidak pernah berupaya mengklarifikasi buku yang sudah beredar luas tersebut?

Jika benar Ishomuddin bukan Doktor dan Haji, apakah ini artinya tim penginisiasi terbitnya buku tersebut sengaja melakukan pembohongan publik? [pii]

Memahami Perbedaan Pendapat di Dalam Islam (Bagian 1)



Dakwah Media - Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan itu mampu menyatukan seluruh umat Islam, bahkan non-muslim dalam satu tatanan kehidupan yang satu. Islam juga adalah agama yang sangat memungkinkan adanya perbedaan bagi umatnya dalam mengamalkan ajaran Islam. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan yang terjadi karena berdasarkan argumentasi syar’i, semisal berbeda dalam memahami dalil, berdeda pada proses penggalian hukum (istimbatul ahkami), dan lain sebagainya. Sehingga bukan termasuk perbedaan jika tidak berdasarkan argumentasi syar’i, seperti adanya aliran-aliran sesat.

Perbedaan di Zaman Nabi Muhammad shalallahu ‘alahi wa sallam

Perbedaan pendapat dalam memahami nash-nash berikut dalam mengamalkannya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad shalallahu ‘alahi wa sallam hidup. Para sahabat Nabi shalallahu ‘alahi wa sallam adalah genarasi terbaik, dimana status yang Allah ta’ala sandangkan kepada mereka tidak pernah diberikan kepada generasi yang lain, yaitu ridhwanullahi ‘alaihim. Namun demikian, keridhaan dari Allah ta’ala tidak menghalangi adanya perbedaan pendapat dalam memahami nash-nash syariah di tengah mereka.

Dalam peristiwa shalat Ashar di perkampungan Bani Quraidhah para sahabat Nabi shalallahu ‘alahi wa sallam berbeda pendapat. Sebagian shalat Ashar di perkampungan Bani Quraidhah, meski telah lewat Maghrib, karena pesan Nabi shalallahu ‘alahi wa sallam adalah, “Janganlah kalian shalat Ashar kecuali di perkampungan Bani Quraidhah.” Namun sebagian yang lain tidak shalat di sana, akan tetapi di tengah jalan pada waktunya.

Melihat ini, Nabi shalallahu ‘alahi wa sallam tidak membela salah satu pandangan. Beliau tidak menyalahkan kelompok mana pun karena keduanya telah melakukan ijtihad dan taat kepada perintah. Hanya saja, ada perbedaan dalam memahami teks sabda beliau. Dari hadits ini, para ulama mengambil kesimpulan tidak ada dosa atas mereka yang sudah berijtihad dengan kaidah ijtihad yang sudah para ulama rumuskan dalam kitab-kitab ushul fiqh mu’tabarah.

Dalam permasalahan laki-laki dewasa menyusu pada wanita agar jadi mahram Aisyah radhiyallahu ‘anha berpendapat bahwa meski pun seseorang sudah bukan lagi bayi, tetapi masih bisa menjadi mahram dengan seorang wanita lewat penyusuan. Pendapat ini berbeda dengan yang telah disepakati oleh jumhur sahabat lain dan juga jumhur ulama kemudian, bahwa batas maksimal penyusuan yang berakibat pada kemahraman adalah usai dua tahun. Bila seorang bayi telah lewat usianya dari dua tahun, maka bila dia menyusu kepada seorang wanita tidak akan berakibat menjadi mahram pada wanita itu. Dan masih banyak perbedaan pendapat di antara sahabat satu dengan sahabat yang lain, baik sebelum maupun setelah Nabi Muhammad shalallahu ‘alahi wa sallam wafat.

Perbedaan Pendapat di Tengah-tengah Para Ulama

Perbedaan juga terjadi hingga sekarang sejak Nabi shalallahu ‘alahi wa sallam wafat. Para ulama, khususnya dari empat madzhab, yaitu Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi’yah dan Al-Hanabilah banyak berbeda pendapat dalam masalah fiqh yang sifatnya cabang (furu’iyah). Sebagian dari mereka ada yang membaca basmalah saat membaca surat Al-Fatihah dalam shalat, namun sebagian dari mereka tidak membacanya.

Sebagian dari mereka mengerjakan qunut pada shalat shubuh dan menetapkan hukumnya sunnah muakkadah, sementara sebagian lain menetapkan hukumnya bid’ah. Sebagian dari mereka menganggap muntah, mimisan dan berbekam membatalkan wudhu, sebagian lagi tidak batal, sehingga tetap melakukan shalat meski hal-hal seperti itu terjadi.

Sebagian dari mereka menetapkan bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa lapisan membatalkan wudhu, sementara yang lain mengatakan tidak membatalkan. Di dalam madzhab Asy-Syafi’iyah menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram termasuk membatalkan wudhu. Sebagian ulama mengartikan kata ‘menyentuh’ sebagai kiasan yang maksudnya adalah jima’ (hubungan seksual). Sehinggga bila hanya sekedar bersentuhan kulit tidak membatalkan wudhu.

Ulama kalangan Asy-Syafi’iyah cenderung mengartikan kata ‘menyentuh’ secara harfiyah, sehingga menurut mereka sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram itu membatalkan wudhu. Menurut mereka bila ada kata yang mengandung dua makna antara makna hakiki dengan makna kiasan, maka yang harus didahulukan adalah makna hakikinya. Kecuali ada dalil lain yang menunjukkan perlunya menggunakan penafsiran secara kiasan. Sedangkan Al-Malikiyah dan jumhur pendukungnya mengatakan hal sama kecuali bila sentuhan itu dibarengi dengan syahwat (lazzah) maka barulah sentuhan itu membatalkan wudhu.

Sebagian dari mereka ada yang bilang bahwa memakan daging unta atau daging yang langsung dibakar dengan api mebatalkan wudhu, sedangkan yang lain mengatakan tidak. Namun, meski mereka berbeda-beda dalam pendapat, tidak sampai mencegah mereka dari shalat berjamaah, dimana imam dan makmum berbeda madzhab dan pendapat.

Al-Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa bekam itu membatalkan wudhu, namun beliau tetap melakukan shalat dengan bermakmum kepada Khalifah Harun As-Rasyid, padahal sang khalifah ketika selesai berbekam langsung mengimami shalat tanpa berwudhu kembali. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berfatwa bahwa orang yang mengalami mimisan di hidung serta orang yang melakukan bekam, shalatnya batal. Namun demikian, beliau tetap membolehkan shalat di belakang al-Imam yang mimisan atau berbekam. Ketika ditanya, kenapa hal itu dibolehkan? Beliau menjawab, “Apakah harus dilarang shalat di belakang Al-Imam Malik dan Said Ibnu Al-Musayyib?” Keduanya berfatwa bahwa bekam dan mimisan tidak membatalkan shalat, dan Al-Imam Ahmad tetap menghormati pendapat keduanya.

Al-Imam Asy-Syafi’i tegas menyebutkan bahwa qunut pada shalat shubuh hukumnya sunnah muakkadah. Namun beliau sengaja meninggalkan qunut ketika shalat di Masjid dekat dengan makam Al-Imam Abu Hanifah. Ketika ditanya kenapa saat itu meninggalkan qunut pada shalat shubuh, beliau menjawab, “Apakah saya harus menentang Abu Hanifah di hadapan beliau?”

Dalam persoalan masa iddah wanita yang ditalak suaminya para ulama juga berbeda pendapat. Perbedaan disebabkan salah satunya karena para ahli bahasa, di antaranya Al-Fayoumi dalam Al-Misbah Al-Munir menyebutkan kata al-qur’u termasuk jenis kata yang punya makna ganda dan sekaligus bertentangan artinya. Menurut mereka al-qur’u bermakna suci dari haidh, dan juga bermakna haidh itu sendiri. Sehingga kemudian berpengaruh kepada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menetapkan masa iddah wanita yang dicerai suaminya.

Para ulama juga berbeda pendapat dalam masalah menyentuh mushaf. Jumhur ulama umumnya menyatakan bahwa diharamkan menyentuh mushaf Al-Quran bila seseorang dalam keadaan hadats kecil atau dalam kata lain tidak punya wudhu. Al-Malikiyah dan Asy-Syafi’iyah mengatakan bahwa haram bagi orang yang dalam keadaan hadats kecil untuk menyentuh mushaf meski pun dengan alas atau batang lidi.

Sedangkan Al-Hanafiyah meski mengharamkan sentuhan langsung namun bila dengan menggunakan alas atau batang lidi hukumnya boleh. Syaratnya alas atau batang lidi itu suci tidak mengandung najis.

Perbedaan di antara para ulama juga terjadi dalam masalah hukum nasjisnya air mani. Umumnya para ulama mengatakan bahwa air mani itu termasuk benda najis, namun sebagian lagi menetapkan bahwa air mani bukan benda najis. Jumhur ulama seperti madzhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa air mani itu hukumnya najis. Sedangkan madzhab Asy-Syafi’iyah mengatakan bahwa meski semua benda yang keluar dari kemaluan depan atau belakang itu najis, tetapi air mani dan turunannya adalah pengecualian.

Dalam masalah najis tidaknya khamr para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa khamr itu hukumnya najis, sebagaimana najisnya darah, nanah, air kencing dan lainnya. Namun ada sebagian dari mereka yang mengatakan bahwa khamr bukan termasuk najis, di antaranya adalah Asy-Syaukani, Ash-Shan’ani dan juga Rabi’ah guru Al-Imam Malik. Dan dalam masalah alkohol, khususnya ulama-ulama kontemporer berbeda pendapaat apakah alkohol termasuk khamr atau bukan.

Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama umat Islam, misalkan tentang masa maksimal haidh, bagaimana status hukum wanita ketika darah terputus di tengah-tengah masa haidh apakah boleh shalat atau tidak, batasan aurat wanita bagi laki-laki non mahram, batasan aurat wanita bagi laki-laki mahram, batasan aurat laki-laki, kedudukan istri di hadapan suami dan lain sebagainya.

Perbedaan Pada Selain Ilmu Fiqh

Adanya perbedaan pendapat dikalangan ahli ilmu juga terjadi dalam disiplin ilmu selain fiqh. Sebagai contoh dalam ilmu Al-Quran para ulama berbeda dalam penentuan jumlah total ayat Al-Quran. Meski sepakat bahwa jumlahnya tidak kurang dari 6.200-an ayat, akan tetapi para ulama tidak sependapat berapa sebenarnya jumlah ayat Al-Quran. Nafi’ Maula Ibnu Umar yang merupakan ulama Madinah berpendapat bahwa jumlah ayat di dalam Al-Quran adalah 6.217 ayat. Syaibah yang juga ulama Madinah mengatakan jumlah tepatnya 6.214 ayat.

Abu Ja’far adalah ulama Madinah, dan beliau berpendapat jumlah ayat di dalam Al-Quran adalah 6.210 ayat. Ibnu Katsir seorang ahli tafsir dan merupakan ulama Makkah mengatakan jika jumlah ayat di dalam Al-Quran adalah 6.220 ayat. ‘Ashim yang merupakan ulama Bashrah mengatakan bahwa jumlah ayat Al-Quran adalah 6.205 ayat. Hamzah yang merupakan ulama Kufah sebagaimana yang diriwayatkan mengatakan bahwa jumlahnya 6.236 ayat. Sedangkan Ulama Syria sebagaimana diriwayatkan oleh Yahya Ibnu Al-Harits mengatakan bahwa jumlahnya 6.226 ayat.

Dalam tema lain di ilmu Al-Quran ada perbedaan yang mungkin sudah banyak dikenal oleh orang, yaitu perbedaan qiraat. Perbedaan dalam qiraat ini sering dikenal dengan istilah qiraah sab’ah atau qiraah ‘asyrah, di mana kadang perbedaan qiraat ini juga mengakibatkan perbedaan arti dan makna, yang berikutnya mempengaruhi perbedaan hukum fiqh. Ada yang membaca ayat tentang wudhu dengan “wa arjulakum” dan “wa arjulikum”. Dua bacaan ini melahirkan perbedaan makna dan hukum.

Perbedaan juga terjadi dalam penentuan jumlah ayah hukum di Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama dalam masalah hukum atau fiqh. Namun kenyataannya jika diperhatikan, tidak semua ayat Al-Quran selalu mengandung hukum-hukum fiqh. Banyak dari ayat itu yang terkait juga dengan masalah keimanan atau akidah, akhlak, nasihat tentang sikap dan perilaku yang baik, isyarat tentang ilmu pengetahuan dan sains, kisah-kisah tentang kehidupan umat di masa lalu dan sebagainya. Sementara ayat hukum adalah ayat-ayat yang menjelaskan hukum-hukum fiqhiyah dan menjadi dalil atas hukum-hukumnya baik secara nash atau secara istimbath.

Dalam penentuan jumlah ayat ahkam ini, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa jumlah ayat hukum itu terbatas pada beberapa ayat saja. Mereka yang mendukung pendapat ini antara lain adalah Al-Imam Al-Ghazali dalam Kitab Al-Mustashfa, juga Al-Imam Ar-Razi dalam kitab beliau Al-Mahshul. Dan juga Al-Mawardi dalam kitab Adabul Qadhi. Sebagian ulama mengatakan bahwa jumlah ayat hukum itu hanya sekitar 150 ayat saja.

Sebagian lainnya mengatakan bahwa jumlahnya kurang lebih 200-an ayat saja. Sebagian lain mengatakan bahwa jumlahnya sekitar 500-an ayat. Al-Imam As-Suyuthi mengatakan di dalam kitab Al-Itqan bahwa jumlahnya ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hukum mencapai 500-an ayat. Hal yang sama juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin, bahwa jumlah ayat-ayat hukum mencapai 500-an ayat.

Pendapat kedua mengatakan bahwa ayat-ayat hukum itu tidak terbatas hanya pada ayat-ayat tertentu saja. Najmuddin A-Thufi mengatakan bahwa benar jika ayat-ayat hukum itu tidak terbatas hanya pada angka-angka itu saja. Dalam pandangan beliau dan ulama yang sependapat, bahwa seluruh atau sebagian besar ayat-ayat Al-Quran mengandung hukum yang menjadi sumber utama Fiqh Islam. Meski hanya terselip secara implisit dimana kebanyakan orang kurang menyadarinya. Al-Qarafi mengatakan bahwa tidak ada satu pun ayat kecuali terkandung di dalamnya suatu hukum.

Bijak Menyikapi Perbedaan

Melihat fenomena adanya perbedaan di tengah-tengah umat dalam memahami nash-nash sehingga berdampak pada perbedaan dalam mengamalkan masalah-masalah cabang ajaran Islam, maka dibutuhkan penyikapan yang benar. Sikap paling utama adalah saling memahami, menghargai dan menghormati perbedaan tersebut selama masih dalam koridor perbedaan syar’i. Bentuk menghargai, memahami dan menghormati ini bisa ditunjukkan dengan sikap tidak saling menyalahkan dan tidak eksklusif semisal harus sholat dengan imam yang sependapat, atau bahkan tidak mau mendengarkan ceramah dari mereka-mereka yang dinilai berbeda dalam madzhab atau pendapat.

Penyikapan berikutnya adalah menjadi dorongan bagi semuanya untuk terus belajar. Karena tidak dipungkiri, ajaran Islam sangatlah luas dan ilmu-ilmu Islam (syar’i) sangat mungkin tersebar ke banyak tempat dan ulama, sehingga saling melengkapi. Selain itu kemampuan keilmuan yang berbeda jauh dengan para ulama-ulama yang terbukti dengan karya-karyanya.

Pertanyaan sederhana, apakah sudah menguasi bahasa arab, ilmu ushul fiqh, ulumul quran, ulumul hadits, ilmu tafsir dan ilmu-ilmu lainnya yang menjadi syarat mutlak dimiliki dalam memahami nash-nash syar’i ?. Atau pertanyaan lain, sudah berapakah hadits yang dihafal?

Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan bahwa seorang mujtahid harus hafal dan menguasai minimal 500.000 hadits. Dan jika membaca kitab-kitab hadits yang ada, ternyata kitab-kitab hadits tidak hanya seperti yang umumnya orang kenal, yaitu kutubus sittah atau kutubut tis’ah. Tercatat dalam khazanah keilmuan Islam, terdapat banyak sekali kitab-kitab hadits yang di susun para ulama. Sehingga jika dijumlahkan bisa ratusan bahkan jutaan hadits yang ada, terlepas dari perbedaan status hadits menurut para ulama. Kitab-kitab tersebut antara lain misalkan:

Shahih Bukhari (7.563 hadits)
Shahih Muslim (7.275 hadits)
Sunan Ibnu Majah (4.341 hadits)
Sunan Abu Dawud (5.274 hadits)
Sunan Tirmidzi (3.956 hadits)
Sunan Nasa’i (5.758 hadits)
Musnad Ahmad (27.100 hadits)
Musnad Syafi’i (1.819 hadits)
Al-Muwattha’ (1.008 hadits)
Musnad Ibnu Abi Syaibah (998 hadits)
Shahih Ibnu Khuzaimah (3079 hadits)
Shahih Ibnu Hibban (7.491 hadits)
Sunan Darimi (3.546 hadits)
Sunan Daruqutni (4.836 hadits)
Mu’jam Thabrani (1.198 hadits)
Al-Mustadrak Hakim (8.803 hadits)
Sunan Al-Baihaqi (21.812 hadits)
Mu’jam Ibnu Asakir (1.621 hadits)
Musnad Al-Bazzar (327 hadits)
Ibnu As-Sunni (773 hadits)

Dari dua puluh kitab hadits di atas jika dijumlah total sekitar 118.578 hadits. Lalu berapa yang sudah dihafal?  Oleh karena itu, sudah bukan zamannya menyalahkan jika berbeda pendapat, kecuali jika memang sudah masuk dalam penyimpangan dan lainnya. Itu pun harus dengan cara penyikapan yang benar sesuai Islam. Selain itu juga sudah tidak waktunya untuk membentur-benturkan antara ulama satu dengan ulama lain, misal membenturkan antara Al-Imam Asy-Syafi’i dengan Al-Imam Bukhari. Atau yang sering terjadi membenturkan pendapat ulama fiqh satu dengan hadits shahih, sehingga seakan ulama tersebut tidak mengikuti hadits shahih. Tentu ini adalah sikap berlebihan dan gegabah. Termasuk dalam kehidupan keseharian, jika ada personal atau kelompok yang menisbatkan atau menetapkan pada madzhab tertentu dan berbeda dengan yang lainnya misalkan. Maka, sikapnya harus menghargai karena memang hal tersebut tidak dilarang dalam Islam. Begitupun berlaku sebaliknya, yaitu jika ada personal atau kelompok yang tidak menisbatkan atau menetapkan pada madzhab tertentu. Harus ada sikap bijak dari semua pihak.

Sebab, ulama-ulama fiqh pada zaman terdahulu, semisal Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi’i mereka menerima hadits melalui jalur masing-masing, yang kadang antara satu imam dengan imam lainnya berbeda dalam menemukan hadits. Dan ini tentu berdampak kepada perbedaan pendapat. Para ulama fiqh dulu pun banyak yang mempunyai kitab-kitab hadits sendiri yang dijadikan sebagai pegangan mereka, semisal Al-Imam Malik dengan Al-Muwatha, Al-Imam Asy-Syafi’i dengan Musnad Asy-Syafi’i, Al-Imam Ahmad dengan Musnad Ahmad-nya dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, tidak perlu membenturkan antara pendapat satu imam dengan Shahih Bukhari misalkan. Karena ulama-ulama fiqh bertanggung jawab terhadap pendapat mereka dengan hujjah dan pemahaman terhadap nash-nash masing-masing. Dan jika diamati dari tahun wafat para ulama-ulama fiqh ataupun ulama-ulama hadits, maka akan bisa disimpulkan bahwa perbedaan masa juga sangat menentukan perbedaan dalam menerima hadits Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam. Al-ImamAbu Hanifah wafat sekitar tahun 150 H, Al-Imam Malik wafat sekitar tahun 179 H, Al-Imam Asy-Syafi’i wafat sekitar tahun 204 H, Al-Imam Ahmad wafat sekitar tahun 241 H, Al-Imam Bukhari wafat sekitar tahun 256 H, Al-Imam Muslim wafat sekitar tahun 261 H, Al-Imam Ibnu Majah wafat sekitar tahun 273 H, Al-Imam Abu Dawud wafat sekitar tahun 275 H, Al-Imam Tirmidzi wafat sekitar tahun 279 H, Al-Imam An-Nasa’i wafat sekitar tahun 303 H, Al-Imam Daruqutni wafat sekitar tahun 385 H dan Al-Imam Ibnu Hibban wafat sekitar tahun 478 H.

Kemudian jika membaca tentang sejarah khazanah keilmuan Islam, ulama-ulama fiqh khususnya tidak hanya pendiri empat madzhab sebagaimana yang orang kenal. Masih banyak ulama-ulama ahli fiqh selain pendiri empat madzhab. Hanya saja memang kitab-kitab, murid-murid serta jalur keilmuan hingga sampai sekarang yang terkodifikasi dengan lengkap adalah empat madzhab. Mereka di antaranya Al-Imam Hasan Al-Bashri (w. 110 H), Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri (w. 161 H), Al-Imam Al-Auza’i (w. 157 H), Al-Imam Al-Laits bin Saad (w. 175 H), Al-Imam Sufyan bin Uyainah (w. 198 H), Al-Imam Ishaq bin Rahawaih (w. 238 H), Al-Imam Abu Tsaur (w. 246 H), Al-Imam Ibnu Jarir At-Thabari (w. 310 H).

Bahkan sebelum masa ulama-ulama ada masa sahabat/sahabiyah Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam yang dari mereka juga banyak menjadi seorang ahli ilmu. Mereka diantaranya adalah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas’ud, ‘Aisyah, Zaid, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu bakar, Utsman, Ummu Salamah, Anas, Abu Said, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, Ibnu Zubair, Abu Musa, Jabir, Muadz bin Jabal, Saad bin Abi Waqqash, Salman, Abu ad-Darda’, Hasan, Husain, Ubay bin Kaab, Abu Ayyub, Asma’, Zaid bin Arqam, Tsauban dan Buraidah ridhwanullahi ‘alaihim.
Oleh karena itu, benarlah dalam menyikapi perbedaan serta terus belajar hingga menjadi seorang muslim yang layak menjadi penghuni syurga Allah ta’ala. Wallahu a’lam bi ash-shawab.

Bersambung.....

Oleh: Lutfi Sarif Hidayat, SEI (Direktur Lembaga Pembelajaran & Pengamalan Al-Quran (LPPQ) Darud Dakwah)


Fall of Capitalism, Rise Islam, Victory Comes from Allah SWT



Dakwah Media - Umat sudah lelah, setiap pengkhianatan penguasa dengan menyerahkan negerinya kepada musuh-musuh Islam dan kaum Muslim akan menimbulkan petaka. Kepentingan musuh-musuh Islam tidak lain adalah kontrol dan hegemoni untuk menjaga kepentingan-kepentingan imperialismenya. Ungkapan seperti “kemitraan”, keamanan dan “perdamaian global” tidak lain hanyalah ungkapan-ungkapan lama yang diulang-ulang oleh kaum imperialis untuk menancapkan kaki mereka di berbagai kawasan dunia. Pemiskinan, penindasan dan kezaliman politik terus mendera oleh umat selama puluhan tahun. Ideologi Kapitalisme telah membebani umat manusia dengan berbagai krisis yang beruntun.

Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh (yang sebenarnya), maka waspadalah terhadap mereka; semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan (dari kebenaran)? (QS al-Munafiqun [63]: 4)

Di seluruh dunia, Barat selalu mengatakan bahwa muslim (yang diklaim radikal) melemahkan demokrasi dan kapitalisme saat kaum muslim mengungkap dusta keduanya dan menyajikan solusi sistem yang sempurna. Dengan berbagai perangkap undang-undang yang membatasi bahkan melarang kaum muslim untuk mengungkapkan kebenaran, tentu saja ini produk demokrasi dan kebencian yang membabi buta terhadap Islam. Inilah ironi dari demokrasi. Satu sisi mengatakan bahwa demokrasi itu menjamin kebebasan berfikir, kebebasan berpendapat. Tetapi ketika pemikiran dan pendapat itu sampai kepada sesuatu yang tidak disukai atau tidak dikehendaki oleh demokrasi itu maka kemudian demokrasi menjadi diktator, karena dia menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Karenanya ancaman dari demokrasi itu justru datang dari orang-orang penganut demokrasi itu sendiri. Dan Anda mengetahui nasib Irak, Afghanistan, Palestina, muslim Myanmar, Suriah, dsb., siapa yang menghancurkan itu? Negara yang mengaku bahwa mereka adalah negara demokrasi.

Tidak ada politisi berkesadaran yang membenarkan ucapan yang tidak rasional tentang terorisme, demokratisasi, keadilan, kemakmuran, stabilitas yang digembar-gemborkan negara teroris pertama di dunia (Amerika). Anda harus paham bahwa Amerika dan Negara-negara imperialis lainnya adalah negara musuh. Sepanjang waktu berupaya merusak kepentingan-kepentingan umat Islam. Kaum imperialis terus menerus mengontrol negeri-negeri kita. Mereka merancang konspirasi melawan Anda sebagai kaum Muslim. Pada waktu yang sama rezim antek menjamin eksistensi militer Amerika di berbagai kawasan sehingga sebagian negeri-negeri muslim berubah menjadi markas militer untuk latihan tentara Amerika yang jahat yang tangan mereka berlumuran darah kaum Muslim.

Sesungguhnya kekuatan kita tidak terletak pada ketundukan pada kaum penindas. Tidak juga terletak pada membungkuk di hadapan Amerika, yang menzalimi umat pada tiap kesempatan. Hal yang bisa dilakukan kedepan adalah dengan memperkuat diri sendiri dengan memperkuat ketaqwaan kita, melalui pembentukan Negara Khilafah Islam. Ingatlah, khilafah akan menyatukan umat sebagai Negara yang memiliki sumber daya paling besar di dunia, memiliki tentara, penduduk, tanah dan sumber-sumber energi lebih besar dari pada kekuatan dunia manapun. Dan Khilafah yang akan membebaskan daerah Muslim dari penindasan rezim diktator dan zalim. Oleh karena itu membuang pengaruh Amerika dari wilayah negeri ini dan seluruh negeri kaum muslim dengan pembentukan Khilafah adalah solusi hakiki dalam mengatasi penjajahan dan krisis multidimensi.

Sesungguhnya ketakutan musuh-musuh Islam terhadap syiar tegaknya Khilafah dan berbagai forum dan konferensinya seperti yang digelar oleh Hizbut Tahrir di seluruh dunia adalah ketakutan yang nyata. Hal ini ditegaskan oleh pernyataan para pemimpin, politisi dan kepala Negara tentang ketakutan terhadap Khilafah dan kemungkinan hilangnya kendali atas hegemoni dan dominasi politiknya terhadap kaum muslim, serta dikhawatirkan terjadinya bencana bagi mereka. Sementara berbagai konferensi yang berlangsung di seluruh dunia merupakan gemuruh keras yang membuat mereka gemetar setiap tahun. Berkembangnya seruan untuk Khilafah di dunia Muslim telah menyebabkan meningkatnya kegelisahan kaum imperialis dan anteknya. Mereka berusaha dengan seluruh kekuatan mereka mencegah dan menekan agar agenda-agenda mulia tersebut tidak terjadi, dan melarang media untuk meliput ketika konferensi tersebut tetap digelar.

“Dan sesungguhnya mereka telah membuat makar yang besar padahal di sisi Allah-lah (balasan) makar mereka itu. Dan sesungguhnya makar mereka itu (amat besar) sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya.” (TQS. Ibrahim [14]: 46)

Seluruh dunia bersiap untuk tampilnya daulah al-Khilafah. Seluruh dunia menunggunya dengan kesabaran setelah dirusak oleh kapitalisme yang busuk. Simptom-simptom krisis yang melanda dua sayap kapitalisme Eropa dan Amerika tidak lain adalah deklarasi kejatuhan kapitalisme sebagaimana sebelumnya sosialisme telah mengalami kejatuhan dan tampilnya kembali ideologi Islam setelah dunia mengalami kerugian besar akibat hilangnya daulah al-Khilafah.

Suatu saat Islam akan meliputi ujung timur dan ujung barat bumi ini, demikian telah dikabarkan oleh Rasulullah Saw. Di tengah-tengah serangan Barat atas Islam, kaum Muslim hari ini bahu membahu bekerja untuk memancarkan cahaya kemuliaan, termasuk di Eropa. Khilafah Islamiyah akan membalik situasi sehingga Muslim tidak lagi menjadi subjek pencorengan, diskriminasi, dan demonisasi. Bagaimana pun juga, kebangkitan Islam telah dijanjikan. Sekuat apa pun upaya kafir barat menghalanginya, fajar kemenangan Islam pasti akan tiba juga hingga Islam benar-benar meliputi ujung timur dan ujung barat bumi ini. Insya Allah.

Oleh: Umar Syarifudin (pengamat politik internasional)

Mewujudkan Pejabat Negara yang Bersih dan Berwibawa



Dakwah Media - “Bagaikan jamur di musim hujan”. Itu adalah salah satu pepatah yang sangat populer diajarkan oleh Guru Bahasa Indonesia ketika saya duduk dibangku SD. Di musim hujan biasanya banyak jamur yang tumbuh. Oleh karenanya, tetua kita jaman dulu menyebut  segala sesuatu yang tadinya tidak terlalu banyak ada yang lalu tiba-tiba muncul banyak,  sebagai ‘bagaikan jamur di musim hujan’.

Maraknya berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara, baik pejabat tingkat bawah hingga pejabat tingkat tinggi menggambarkan betapa korupsi telah menjadi “jamur di musim hujan”. Sudah berapa banyak pejabat kita yang masuk “hotel prodeo”, namun tidak membuat jera para pelaku dan calon-calon koruptor lainnya. Korupsi di Indonesia sudah menggurita di mana-mana.

 Henry Kissinger, menteri luar negeri Amerika Serikat (AS) 1973-1977 yang legendaries itu, pernah berujar,” Corrupt politicians make the other 10 percent look bad ( Para politikus korup membuat 10 persen lainnya tampak buruk),”. Tentu saja, ilmuwan politik Universitas Harvard yang kemudian bergabung dengan pemerintah AS di era Presiden Richard Nixon itu hendak menyindir perilaku korup para politikus. Sindiran tersebut begitu provokatif dan makjleb.

Komposisi 10 persen politisi bersih dan 90 persen politisi korup itu saja sungguh keterlaluan. Tapi, percaya atau tidak, sepertinya ada komposisi yang lebih parah. Mari kita lihat kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Berdasar surat dakwaan untuk tersangka mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, KPK sudah menyebut aliran uang suap kepada 14 nama ketua dan anggota Komisi II DPR 2009-2014. Besarannya antara puluhan ribu hingga 1 juta dolar AS. Selain itu, KPK menemukan dugaan suap mengalir kepada 37 anggota DPR lainnya yang menerima 13 ribu-18 ribu dolar AS.(Jawa Pos, Senin 20 Maret 2017).

KPK sampai saat ini belum mengungkap siapa saja nama-nama elite politik yang masuk berkas dakwaan sebanyak 24 ribu lembar itu. Komisi antirasuah tersebut tetap kukuh meminta public menunggu sidang dakwaan untuk mengetahui tokoh besar yang terlibat sebagaimana yang diungkapkan Ketua KPK Agus Rahardjo beberapa waktu lalu.

Dugaan korupsi besar proyek pengadaan e-KTP senilai 6 triliun berembus sejak 2014. Namun, sampai saat ini baru dua tersangka yang ditetapkan. Keduanya adalah mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Selama penyidikan, KPK telah memeriksa ratusan saksi. Antara lain anggota Komisi II DPR periode 2009-2014. Mereka diduga turut mengorganisasi korupsi kelas kakap tersebut. Keterlibatan anggota legislatife semakin terkuak seiring dengan adanya aliran uang Rp 250 miliar yang dikembalikan ke rekening KPK. Sebanyak Rp 30 miliar di antaranya berasala dari anggota dewan. Selebihnya dari konsorsium perusahaan. (Jawa Pos, Selasa 7 Maret 2017)

Integritas KPK sebagai garda terakhir pemberantasan korupsi bakal dipertaruhkan dalam menangani kasus korupsi kartu tanda penduduk (e-KTP). Sebab, lembaga antirasuah itu dikatakan sudah menyebut aliran dana haram megaproyek itu dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. Kini tinggal apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berani memproses para penerima rasuah tersebut sebagai tersangka. Meski banyak di antara mereka yang pejabat tinggi.

Mantan penasehat KPK Abdullah Hehamahua mengingatkan KPK agar memproses semua pihak yang terlibat dalam perkara e-KTP.”KPK dan pengadilan harus dikawal untuk menegakkan adagium dalam dunia hokum, yakni biar langit runtuh, hokum harus ditegakkan,” tegas pria asal Maluku itu.

Menurut Abdullah, semua pihak yang disebut dalam dakwaan menikmati aliran dana e-KTP harus diproses hukum. Sekalipun mereka telah mengembalikan uang yang diterima. “Sebab, hal tersebut sudah  jelas diatur dalam Undang-Undang (UU) Tipikor,” ujarnya. (Jawa Pos, Rabu 8 Maret 2017).

PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BAIK

Pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good government) adalah idaman. Istilah yang semakin populer dalam dua dekade ini, semakin menjadi tuntutan, dalam kondisi ketika korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) lainnya begitu menggejala di berbagai belahan dunia. Kekecewaan terhadap performance pemerintahan di berbagai negara, baik di negara dunia ketiga maupun di negara maju, telah mendorong berkembangnya tuntutan akan kehadiran pemerintahan yang baik dan bersih.

Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan yang baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih (clean government) dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari KKN. Dalam rangka mewujudkan clean government, pemerintah harus memiliki moral dan proaktif mewujudkan partisipasi, serta check and balances. Tidak mungkin mengharapkan pemerintah sebagai suatu komponen dari proses politik memenuhi prinsip clean government dalam ketiadaan partisipasi.

SOLUSI ISLAM DALAM MENGATASI KEBOBROKAN BIROKRASI

Pemerintahan yang bersih dan baik, dengan kata lain, birokrasi yang bersih dan baik, haruslah dibangun secara sistematis dan terus-menerus. Pola pikir yang dikotomis, yang menghadapkan upaya membangun pribadi yang baik dengan upaya membangun sistem yang baik, ibarat memilih telur atau ayam yang harus didahulukan. Pola pikir yang demikian ini tidaklah tepat, karena memang tidak bisa memisahkan antara kedua sisi ini. Individu yang baik tidak mungkin muncul dari sebuah sistem yang buruk, demikian pula sistem yang baik, tidak akan berarti banyak bila dijalankan oleh orang-orang yang korup. Yang harus dilakukan adalah membina masyarakat secara terus-menerus agar menjadi individu yang baik, yang menyadari bahwa pemerintahan yang baik hanya dapat dibangun oleh orang yang baik dan sistem yang baik. Masyarakat juga terus-menerus disadarkan, bahwa hanya sistem terbaiklah, yang bisa memberi harapan bagi mereka, menjamin keadilan, serta melayani dengan keikhlasan dan melindungi rakyatnya. Rakyat juga harus disadarkan, bahwa para pemimpin haruslah orang yang baik, jujur, amanah, cerdas, profesional, serta pembela kebenaran dan keadilan. Masyarakat juga perlu didasarkan bahwa sistem yang baik dan pemimpin yang baik tidak bisa dibiarkan menjalankan pemerintahan sendiri, mereka harus terus dijaga, dinasihati, dan diingatkan dengan cara yang baik.

KESEMPURNAAN SISTEM

Kesempurnaan sistem Islam terlihat dari aturan yang jelas tentang penggajian, larangan suap-menyuap, kewajiban menghitung dan melaporkan kekayaan, kewajiban pemimpin untuk menjadi teladan, serta sistem hukum yang sempurna. Sistem penggajian yang layak adalah keharusan. Para pejabat adalah pengemban amanah yang berkewajiban melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya.

Untuk menjamin profesionalitas aparat negara, maka mereka sesudah diberi penghasilan yang cukup, sekaligus dilarang untuk mengambil kekayaan negara yang lain. Guna mencegah terjadinya abuse of power, Khalifah Umar bin Khattab misalnya, melarang para pejabat berdagang. Umar memerintahkan kepada semua pejabat agar berkonsentrasi penuh pada pekerjaannya, dan sekaligus menjamin seluruh kebutuhan hidup aparat negara dan keluarganya.

Sistem Islam juga melarang aparat negara menerima suap dan hadiah/hibah. Suap adalah harta yang diberikan kepada seorang penguasa, hakim, atau aparat pemerintah lainnya dengan maksud untuk memperoleh keputusan mengenai suatu kepentingan yang semestinya wajib diputuskan olehnya tanpa pembayaran dalam bentuk apa pun. Setiap bentuk suap, berapa pun nilainya dan dengan jalan apa pun diberikannya atau menerimanya, haram hukumnya. Allah Swt. berfirman:

“Janganlah ada sebagian kalian makan harta benda sebagian yang lain dengan jalan batil, dan janganlah menggunakannya sebagai umpan (untuk menyuap) para hakim dengan maksud agar kalian dapat makan harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kalian mengetahui (hal itu)” (QS al-Baqarah [2]: 188).

KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Sistem Islam menanamkan iman kepada seluruh warga negara, terutama para pejabat negara. Dengan iman, setiap pegawai merasa wajib untuk taat pada aturan Allah Swt. Orang beriman sadar akan konsekuensi dari ketaatan atau pelanggaran yang dilakukannya karena tidak ada satu pun perbuatan manusia yang tidak akan dihisab. Segenap anggota atau bagian tubuh akan bersaksi atas segala perbuatan yang telah dilakukan. Allah Swt. berfirman:

 “Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pedengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan” (QS Fushshilat [41]: 20).

SISTEM KONTROL YANG KUAT

Kontrol merupakan satu instrumen penting yang harus ada dalam membangun pemerintahan yang bersih dan baik. Kontrol bukan saja dilakukan secara internal, oleh pemimpin kepada bawahannya, melainkan juga oleh rakyat kepada aparat negaranya. Kesadaran dan pemahaman akan pentingnya kontrol ini, haruslah dimiliki oleh segenap pemimpin pemerintahan, para aparat di bawahnya, dan oleh segenap rakyat. Semua orang harus menyadari bahwa keinginan untuk membangun pemerintahan yang baik hanya dapat dicapai dengan bersama-sama melakukan fungsi kontrolnya.

Dalam sejarah kepemimpinan pemerintahan Islam, tercatat, bagaimana Khalifah Umar bin Kattab telah mengambil inisiatif dan sekaligus mendorong rakyatnya untuk melakukan kewajibannya mengontrol pemerintah. Khalifah Umar di awal kepemimpinannya berkata, “Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskanlah aku walaupun dengan pedang”. Lalu, seorang laki-laki menyambut dengan lantang, “Kalau begitu, demi Allah, aku akan meluruskanmu dengan pedang ini.” Melihat itu Umar bergembira, bukan menangkap atau menuduhnya menghina kepala negara.

PENUTUP

Membangun pemerintahan yang bersih dan baik bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal itu akan menggerakkan segenap aspek kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Juga membutuhkan dukungan dari segenap aparat pemerintahan, masyarakat, dan sistem yang baik. Hanya dengan pemilihan akan sistem yang terbaiklah, maka upaya membangun pemerintahan yang baik itu akan menemukan jalan yang jelas.

Membangun pemerintahan yang baik bukanlah pekerjaan yang mudah. Itu merupakan pekerjaan besar yang harus diawali dari pemahaman dasar atas visi dan misi pemerintahan. Oleh karena itu, pilihan utama atas ideologi apa yang akan dijadikan landasan pembangunan pemerintahan, akan menentukan terbuka atau tidaknya harapan, bagi upaya penciptaan pemerintahan yang baik itu. Pemerintahan yang baik hanya bisa dicapai, bila ideologi yang menjadi pilihan adalah ideologi yang paling benar. Di atas ideologi yang paling benar itulah, akan dibangun sistem yang baik dan individu-individu yang tangguh. .” (Drs. Sepriyanto 2002. Syariat Islam Dalam mewujudkan Good Governance Dan Clean Government.Bunga Rampai Syariat Islam.Penerbit Hizbut Tahrir Indonesia )

Sistem Islam (syariat Islam) telah menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Kemampuannya bertahan hidup dalam rentang waktu yang demikian panjang (lebih 12 abad), dengan berbagai macam penyimpangan dan pengkhianatan oleh para penyelenggaranya, telah menegaskan kapabilitas sistem yang belum ada tandingannya sampai saat ini, bahkan hingga akhir zaman. Dengan demikian, jawaban atas kebutuhan akan hadirnya pemerintahan yang baik itu adalah dengan menjadikan Islam sebagai ideologi, serta syariat Islam sebagai aturan kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan. Dengan syariat Islam itulah, kita membangun pemerintahan yang bersih dan baik, sekaligus mencetak aparat pemerintahan yang andal.
Wallahu’alam bi ash-shawwab

Oleh: Rahmat Abu Zaki (Analis di Pusat Kajian Data dan Analisis-PKDA)

Catatan Kaki :
Jawa Pos, Senin 20 Maret 2017
Jawa Pos, Rabu 8 Maret 2017
Jawa Pos, Selasa 7 Maret 2017
Drs. Sepriyanto 2002. Syariat Islam Dalam mewujudkan Good Governance Dan Clean Government.Bunga Rampai Syariat Islam.Penerbit Hizbut Tahrir Indonesia

Jawara Bekasi Serukan Umat Islam Teruskan Perjuangan Tolak Gereja Santa Clara



Dakwah Media - Tokoh Jawara Bekasi, H Damin Sada angkat bicara terkait aksi Umat Islam menolak pembangunan Gereja Santa Clara.

Menurutnya, kalau bicara toleransi, selama ini masyarakat Bekasi sudah sangat toleransi terhadap kaum minoritas.

“Kalo bicara rumah ibadah, gereja lebih banyak daripada masjid. Apakah kita kurang toleransi?” kata Tokoh Jawara Bekasi, H. Damin Sada, di depan SMK Panjatek, Jalan Lingkar Utara, Bekasi Utara, Jum’at (24/3/2017).

Dalam aksi umat Islam di lokasi pembangunan Gereja Santa Clara guna menolak perizinan dan pembangunan Gereja Santa Clara, Damin Sada menjelaskan makna toleransi.

“Toleransi itu saling menghargai, yang mayoritas menyayangi minoritas, yang minoritas menghargai mayoritas,” tuturnya.

Ia menambahkan, “Kalau umat Islam mayoritas, di situ akan damai, karena apa? Karena umat Islam tidak memaksakan. Itulah makna toleransi,” ujarnya.

“Di sini beda, toleransi itu mendirikan rumah ibadah di tempat mayoritas, tidak menghargai (itu)!” imbuhnya.

Oleh karenanya, Tokoh Jawara Betawi, H Damin Sada berharap aksi menolak perizinan dan pembangunan Gereja Santa Clara terus berlanjut.

“(Jadi) saya berharap, teruskan perjuangan ini dan kita jadikan Bekasi bukan hanya Kota Patriot tapi kota yang Islami,” tandasnya. [pmc]

MUI: Ishomuddin tidak Aktif dan Melanggar Disiplin Organisasi



Dakwah Media -  Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Saadi membenarkan pencopotan Ahmad Ishomuddin dari struktur kepengurusan MUI. Pemberhentian itu, kata dia, berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan MUI pada Selasa tanggal 21 Maret 2017.

Zainut mengatakan, pemberhentian Ishomuddin sebagai pengurus MUI bukan semata karena menjadi saksi ahli dugaan penodaan agama, tetapi juga karena ketidakaktifannya selama menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Fatwa di MUI. "Terhadap Pak Ishomuddin, pemberhentian beliau sebagai pengurus selain karena tidak aktif juga karena melanggar disiplin organisasi. Demikian semoga bisa memberikan penjelasan," kata dia, Jumat (24/3).

Dia mengatakan secara berkala Dewan Pimpinan MUI melakukan evaluasi kepengurusan untuk memastikan semua anggota pengurus MUI dapat melaksanakan amanat dan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Evaluasi tersebut berlaku untuk semua pengurus. Kriteria ketidakaktifan itu dinilai dari kehadiran dalam rapat-rapat dan kegiatan MUI lainnya.

Menanggapi pemecatan dirinya, Ishomuddin menyatakan siap mempertaruhkan jabatannya. "Pecat ya pecat saja, emang jabatan segalanya buat saya?" kata Ishomuddin, Jumat (24/3).

Ishomuddin bersaksi sebagai ahli agama dalam sidang terdakwa Basuki Tjahaja Purnama. Dalam sidang ke-15 pada (21/3) di Auditorium Kementrian Pertanian, Jakarta Selatan ini, Ishomuddin mengatakan hadir atas keinginan pribadi dan terlepas dari posisinya sebagai rais syuriah PBNU, dan dosen IAIN Raden Intan Lampung.

"Saya hadir sebagai pribadi. Motifnya, agar dewan hakim memperoleh masukan seimbang terkait masalah ini dan bisa objektif," ujar Ishomuddin setelah proses sidang selesai di auditorium Kementerian Pertanian.

Menurut Ishomuddin, alasannya menjadi saksi ada tiga hal. Pertama, persoalan niat. Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung ini mengatakan, niat hanya diketahui oleh orang yang menyatakan perkataan.

Kedua, momen kampanye Ahok. Rais syuriah PBNU ini menganggap tidak masuk akal jika seorang yang sedang berkampanye merendahkan apa yang disucikan oleh calon pemilihnya. Terakhir, sisi kepribadian dan kebiasaan Ahok sehari-hari.

Ishomuddin mengaku tidak melihat Ahok memiliki kebiasaan untuk merendahkan orang lain. Dalam penuturannya, Ishomuddin menegaskan Basuki Tjahja Purnama tidak bermaksud menistakan agama Islam, al-Maidah ayat 51, dan ulama.

Terkait tafsir al-Maidah ayat 51, Ishomuddin menegaskan, Ahok tidak menafsirkan sama sekali ayat tersebut. Dalam hal ini, menurut dia, Muslim dan non-Muslim berhak menjadi pemimpin. "Jangan menjegal menggunakan ayat Alquran untuk kepentingan politik. Itu sangat buruk dalam konteks bangsa Indonesia sebagai negara yang demokrasi," kata Ismohuddin. [rci]

Soal Pemindahan Ibukota Jakarta, Presiden RRC Tawarkan Lahan Dekat Shanghai



Dakwah Media - Mendengar pemerintah Indonesia akan memindahkan ibukota pemerintahan dari Jakarta ke tempat lain, RRC mengatakan mereka siap membantu rencana itu 100%. Presiden Xi Jinping menawarkan lahan di dekat Shanghai seluas 600 ribu hekar untuk membangun semua prasarana dan saran yang diperlukan, termasuk bandara khusus.

Lahan yang ditawarkan ini lebih luas dari yang disediakan di Palangkaraya. Gunernur Kalteng hanya menyediakan 500 ribu hektar.

RRC memperlsilakan pemindahan gedung-gedung kementerian dan semua lembaga negara Indonesia, kecuali DPR, MA, MK, dan KPK. Mengenai pengecualian itu, Beijng mengeluarkan penjelasan khusus di akhir laporan kantor berita Xinhoax ini.

Presiden Xi Jinping mengatakan Indonesia tidak perlu khawatir soal biaya pembangunannya. “Seluruh biaya akan ditanggung oleh RRC,” kata beliau di depan parlemen negara itu. Pemerintah RRC berharap agar pemerintah Indonesia menerima tawaran ini tanpa syarat.

Supaya para pejabat Indonesia tidak ragu-ragu untuk pindah ke dekat Shanghai, RRC memberikan hak penuh kepada Indonesia untuk mengelola anggararan pembangunan yang disediakan oleh negara itu. Pemerintah RRC bahkan berjanji tidak akan melakukan audit terhadap pekerjaan pembangunan oleh pihak Indonesia. RRC memahami tradisi mark-up harga di Indonesia. Dalam nada menghibur sambil juga berterus terang, RRC mengatakan, “Di kalangan kami pun gencar juga praktik mark-up. Tidak masalah soal mark-up.”

BPN boleh membuatkan sertifikat tanah yang 600 ribu hektar itu. Lokasi ini terletak di sebelah selatan Shanghai, antara kota Ningbo dan Taizhou. Untuk meyakinkan Presiden Jokowi, RRC juga mempersilakan para konglomerat Sembilan Naga untuk juga berkantor di lahan yang disediakan. RRC tampaknya sangat memahami bahwa para pejabat Indonesia tak tahan berpisah dari Sembilan Naga.

Di antara ratusan posisi seior yang bakal dibawa ke ibukota baru di RRC, hanya beberapa saja yang diminta oleh Presiden Xi Jinping agar dipegang oleh orang Cina daratan, yaitu Dirjen Imigrasi, Dirjen Dukcapil, dan Dirjen Bea-Cukai. “Tiga ini saja,” kata Xi Jinping.

“Kan wajar kalau kami hanya minta tiga jabatan saja, itu pun di bawah level menteri,” tambah beliau. “Biaya pembangunan US$285 miliar dolar kan kami tanggung seluruhnya,” kata dia lagi.

Tidak disebutkan secara resmi apa alasan RRC meminta ketiga posisi “rendah” itu. Tetapi para pengamat memperkirakan ketiga posisi itu sangat strategis bagi RRC, terutama Ditjen Imigrasi. Sekarang ini, kata sejumlah sumber, RRC kehabisan stok buku paspor; jadi, sangat diperlukan impor paspor dari Indonesia ke RRC.

Dikatakan, ada sekitar 125 juta warga RRC yang belum memiliki paspor; dan mereka lebih suka memegang paspor Indonesia. Dengan demikian, kalau Dirjen Imigrasi Indonesia yang beribukota di dekat Shanghai nanti adalah orang Cina daratan, tentu tidak masalah untuk mencetak dan menerbitkan paspor Indonesia untuk warga RRC.

Terus, apa pula pentingnya posisi Dirjen Dukcapil? RRC meminta jabatan ini supaya proses pembuatan KTP untuk 125 juta warga yang belum berpaspor itu, bisa berjalan lancar dan cepat. Proses pembuatan KTP perlu cepat supaya bisa digunakan di dalam pilkada, termasuk pilkada putaran kedua di Jakarta.

Sedangkan posisi Dirjen Bea-Cukai dirasakan penting oleh RRC karena mereka mulai kesulitan mengekspor narkoba ke negara-negara lain. Jadi, RRC harus menggenjot ekspor ke Indonesia. Untuk mencapai target itu, mereka perlu Ditjen Bea-Cukai dipegang oleh orang Cina daratan.

Satu sumber yang dekat dengan Istana mengatakan, Presiden Jokowi berkeberatan dengan persyaratan ini. Namun, tekanan dari partai-partai pendukung pemerintah dan Sembilan Naga membuat Jokowi tidak bisa menghindar.

Sumber yang tak mau disebutkan namanya itu mengatakan, pemerintah akan menyetujui pemintaan Presiden Xi Jinping dan MoU dengan RRC soal pemindahan ibukota ke dekat Shanghai kemungkinan akan diteken dalam waktu dekat.

Sebagai tambahan, RRC tidak mau DPR dibawa pindah ke Shanghai karena para anggota DPR tempohari menyerahkan proyek e-KTP kepada Andi Narogong.

Presiden Xi Jinping tidak mau MA dan MK pindah ke RRC karena dikhawatirkan akan menghambat program penyesuaian sistem hukum Indonesia ke sistem hukum RRC. Kemudian, Presiden Xi tidak berkenan pada KPK karena dari tahun ke tahun KPK melakukan praktik “tebang pilih” dalam pekerjaan land-clearing.

Oleh: Asyari Usman (Mantan Wartawan BBC)

Ormas Islam Bekasi Tolak Gereja Santa Clara: Kami Ditembaki Gas Air Mata dan Balok Berpaku



Dakwah Media - Ribuan umat Islam Bekasi yang menamakan diri Majelis Silaturrahim Umat Islam Bekasi menolak pendirian gereja Santa Clara yang berlokasi di jalan Kaliabang Harapan Baru Bekasi Utara, Jumat, 24 Maret 2017.

Aksi penolakan tersebut berakhir dengan bentrokan fisik setelah para peserta aksi unjuk rasa ditembaki gas air mata dan dilempari balok berpaku.

"Kami ditembaki gas air mata dan balok berpaku," ujar salah satu Koordinator Aksi Ahmad Syahidin, Lc kepada sejumlah awak media.

Aksi penolakan dilakukan karena lokasi pembangunan Gereja St. Clara berada di kawasan berpenduduk mayoritas muslim dan berada di antara dua pesantren besar.

Ustaz Aang Kunaifi, tokoh Islam Bekasi Utara selaku perwakilan dari pengasuh Pondok Pesantren At-Taqwa yang didirikan oleh Almarhum KH Noer Ali, pernah menjelaskan, bahwa pembangunan Gereja Santa Clara yang berada di tengah perkampungan Muslim dan pondok pesantren sangat meresahkan warga.

Aksi Massa Gabungan Menolak Gereja

“Gereja Santa Clara itu terletak di antara pesantren At-Taqwa dan pesantren An-Nur, itu pesantren besar di Bekasi Utara, di tengah-tengah bercokol gereja besar, itu yang membuat masyarakat gerah dan menolak, agar Santa Clara ini tidak diizinkan berdiri,” ujarnya.

Aksi yang dilaksanakan selepas Salat Jumat ini sudah diantisipasi oleh sejumlah petugas kepolisan yang telah berjaga sejak pukul 11.00 wib.

Aksi penolakan ini merupakan gelombang protes yang kesekian kalinya. Sebelumnya, pada tahun 2015, aksi unjuk rasa ini sudah pernah dilakukan. Surat penghentian pembangunan sementara pun sudah dikeluarkan. Namun pada tahun 2017, pembangunan kembali dilanjutkan.

Peserta aksi membubarkan diri setelah Kapolres Bekasi berjanji untuk mendinginkan suasana dengan menghentikan sementara pembangunan gereja ini.

Menurut seorang warga Paroki St. Clara, Juniwaty, gereja ini dibangun di atas tanah seluas 6.000 meter persegi dengan luas bangunan seluas 1.500 meter persegi.

"Gereja ini memang agak besar karena harus menampung 12.500 umat, karena di Bekasi Utara belum ada Gereja Katolik," tulisnya melalui pesan singkat.

Sumber