Daya Rusak Politik Demokrasi (Part 2)



Dakwah Media -  Demokrasi Penuh Anomali

Tak dapat dipungkiri polesan demokratiasi di Indonesia telah mengelabuhi umat. Khususnya umat Islam yang selama ini merasa tertipu dan ditipu oleh janji manisnya. Hal ini dikarenakan umat Islam sebagai obyek dan sasaran tembak untuk memalingkan dari keinginan menerapkan syariah Islam dalam kehidupan. Cukup dijanjikan konsep ‘syura’ umat pun mengklaim sudah berdemokratis. Padahal dalam Islam ada beberapa hal yang bisa didiskusikan. Ada pula yang memang sudah menjadi ketentuan. Terkait halal dan haram, Islam sudah menggariskan dengan tegas dan jelas. Sementara dalam teknis, Islam memberikan keleluasaan untuk melakukan musyawarah.

Umat pun akan menemukan anomali demokrasi. Semisal, upaya pemisahan agama dengan politik. Jika hal itu dialamatkan kepada Islam jelas salah alamat. Islam dan politik merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan. Memang benar, tatkala politik Islam dipinggirkan dalam percaturan kehidupan, gaungnya meredup dibandingkan demokrasi.

Sementara itu, penguasa yang mengklaim demokratis pun terkadang menyalahi janjinya. Upaya kriminalisasi ulama dan penangkapan aktifis bukti nyata tanpa adanya pernyataan ba-bi-bu. Aktifis yang sok demokratis pun menghina agama dan Islam jika dikaitkan dengan politik. Alasan mereka buat-buat dan rekayasa demi tujuan pragmatisme politik duduk di tampuk kekuasaan. Anomali inilah yang sering ditemukan pada pilkada DKI Jakarta dan pemilu pada masa liberalisasi politik ini. Begitu pula mayoritas umat Islam didekati menjelang pencoblosan. Setelah itu ditinggalkan. Apakah ini sering?

Demokrasi Demi Company

Legal frame dan political frame dimainkan betul demi menjaga eksistensi status qou. Pun dimanfaatkan untuk mendulang dukungan dari permainan para pemilik modal, baik dalam negeri maupun asing. Sebut saja UU Penanaman Modal Asing semenjak masa Presiden Soeharto telah memberikan peluang bagi penguasaan negeri melalui korporasi. Di masa presiden berikutnya, USAID, IMF, dan lembaga donor asing lainnya juga turut berperan dalam merumuskan UU. Anggota dewan terhormat tinggal mengetuk ‘palu’, beres sudah kerjanya.

Jargon demokrasi di awal yang didengungkan dari, oleh, dan untuk rakyat telah bergeser ke pengusaha/company. Simbiosis kebutuhan perekonomian bertemu dalam kepentingan politik. Tampaknya ini pula yang mendorongm pemilik modal membiayai pencalonan dalam beragam kontestan politik. Baik tingkat daerah hingga pusat. Mustahil mereka menopang dirinya sendiri tanpa bantuan pengusaha.

Hal yang muda ditebak yaitu kongkalikong dalam pemberian imbal balik. Rakyat kembali gigit jari, meski lipstik pembangunan dan kesejahteraan itu di awang-awang. Negara pun sering kalah dalam melawan ‘company’. Ketundukan mereka pun tak lepas dari tekanan politik dari dalam dan luar negeri. Seperti halnya kasus Freeport. Negara kembali dikangkangi dan dipecundangi oleh MNC yang didukung penuh oleh negara AS dengan seperangkatnya.

Jauhnya kesejahteraan yang menimpa rakyat negeri ini diakibatkan dua hal: pertama, sistemnya yang bobrok. Kedua, birokarasi dan pejabat yang korup. Akibatnya upaya penyejahteraan rakyat sering banyak didiskusikan dalam sidang dan rapat. Jika pun ada alokasinya, itu pun sekadarnya. Karena terkadang menguap di awal dan hanya sedikit yang diterima rakyat.    

Daya rusak politik demokrasi inilah yang menjadikan konsep itu terus ditambal sulam. Keyakinan bahwa demokrasi sistem terbaik masih melebihi konsep keyakinan  dalam agama. Oleh karena itu, penyajian fakta dan kerusakan demokrasi harus terus disajikan kepada rakyat agar mengetahui sistem yang terbaik dalam hidup ini. Inilah yang perlu difikirkan oleh semuanya, jika bercita-cita mewujudkan kehidupan dunia yang lebih baik dan jauh dari segala intrik.

Bersambung........ (Part 3)

Oleh: Hanif Kristianto (Analis Politik dan Media)                                                                     



Silahkan Komentar yang Santun





Silahkan Bagikan Jika Bermanfaat

Related Posts

Previous
Next Post »