Gizi Buruk Bima: Capitalism Effects



Dakwah Media - Ironi, derita gizi buruk akibat kemiskinan di negeri yang kaya akan sumber daya alam. Kemiskinan termasuk malapetaka sosial. Bahayanya melebihi melapetaka yang lain seperti penyakit dan kebodohan. Kemiskinan menjadi unsur vital terjadinya penderitaan berbagai bangsa. Kemiskinan menyebabkan munculnya banyak permasalahan, mengantarkan pada terjadinya sejumlah kriminalitas, mendorong terjadinya kerusakan, penyimpangan, pengangguran, dan sebagainya.

Bupati Bima dalam pidato pembukaan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan ) tingkat Kabupaten Bima ( 16/3/2017) mengatakan bahwa masalah gizi buruk dan perang kampong masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Kabupaten Bima. Seolah masalah gizi buruk bukan hanya masalah Kabupaten Bima saja, tetapi juga masalah nasional.

Dari 496 Kab/kota yang dianalisis, sebanyak 404 Kab/Kota mempunyai permasalahan gizi yang bersifat Akut-Kronis; 20 Kab/Kota mempunyai permasalahan gizi yang bersifat Kronis; 63 Kab/Kota mempunyai permasalahan gizi yang bersifat Akut; dan 9 Kab/Kota yang tidak ditemukan masalah gizi. Kesembilan Kab/Kota tersebut, antara lain: 1) Kab. Ogan Komering Ulu,  Sumatera Selatan; 2) Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan; 3) Kab. Mukomuko, Bengkulu; 4) Kota Bengkulu, Bengkulu; 5) Kab. Belitung Timur, Bangka Belitung; 6) Kota Semarang, Jawa Tengah; 7) Kota Tabanan, Bali; 8) Kota Tomohon, Sulawesi Utara; dan 9) Kota Depok, Jawa Barat.

Dibandingkan dengan daerah lainnya di NTB, angka gizi buruk di Kabupaten Bima masih tergolong tinggi yaitu 7,29 persen. Atau sekitar Lima ribu kasus gizi buruk.

Penyebab utama gizi buruk di Indonesia di dominasi oleh masalah ekonomi. Ketika semua barang mahal akibat inflasi. Sebagai efek dari subsidi beberapa kebutuhan yang sedikit demi sedikit di kurangi. Mulai dari subsidi BBM, Listrik dan Pendidikan. Maka berakibat pada naiknya harga kebutuhan pokok. Maka keluarga biasanya akan memangkas pembelian bahan bahan makanan yang dianggap tidak terlalu penting. Maka pada akhirnya kebutuhan gizi anak akhirnya menjadi korban.
Keluarga akan lebih menyisihkan kebutuhan kepada hal hal yang dianggap vital dan penting misalnya listrik atau beras. Tanpa lagi mementingkan kebutuhan gizi dan turunannya, yang penting bagi mereka adalah makan dan minum.

Akar masalah

Sesungguhnya masalah gizi buruk berkaitan dengan distribusi kekayaan pada masyarakat. Kita masih melihat di sisi lain ada masyarakat yang begitu kaya, tetapi di sisi lain ada masyarakat ada yang sangat miskin hingga menderita gizi buruk. Ini akibat burukya distribusi kekayaan, bahkan tidak ada sistem pendistribusian kekayaan.

Dalam sistem ekonomi kapitalisme seperti sekarang ini.kenyataan seperti ini menjadi sebuah keniscayaan. Karena harta akan berputar pada pemilik modal saja. Bahkan dalam survey terbarunya Oxfam menyebutkan bahwa 4 orang terkaya di Indonesia sama seperti kekakyaan 100 orang Indonesia.

Dalam kapitalisme tidak ada politik ekonomi sampai pada pemenuhan kebutuhan pokok individunya, semua dilihat dari pendapatan per kapita rata rata masyarakat. Yang hanya melihat secara rasio. Kesenjangan dalam kapitalisme sangat lebar. Sehingga masalah gizi buruk akan selalu ada jika akar masalahnya yakni ekonomi kapitalisme masih dipertahankan untuk mengatur negeri ini.

Kemiskinan menimbulkan munculnya masalah-masalah lain seperti gizi buruk, urbanisasi, pencurian, penyakit, kebodohan, bunuh diri, pembunuhan, gelandangan dan pengemis, penyerangan terhadap harta pribadi dan harta umum. Juga makin maraknya suap, bertambahnya angka kriminalitas dan pengangguran, munculnya kelompok-kelompok bersenjata dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya. Semua itu merupakan bencana sosial yang berbahaya.

Solusi 

Dalam islam dikenal istilah politik ekonomi yakni pengaturan ekonomi hingga pada hajat asasi rakyat. Artinya Negara harus menjamin kebutuhan pokok per individu dalam Negara. Maka jika terdapat satu saja rakyat yang tidak makan dalam sehari itu maka Negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhannya. Masih ingat bagaimana kasus Umar Bin Khattab yang memanggul gandum yang dia berikan kepada janda tua yang kelaparan.

Dan mekanisme untuk itu khilafah memberlakukan system ekonomi islam yang bertumpu pada, pertama ; produksi barang. Islam hanya membolehkan barang barang yang  halal dan baik saja yang boleh diproduksi. Maka ini akan berakibat pada bagusnya gizi masyarakat termasuk bayi. Kedua; distribusi. Islam akan melarang praktek praktek yang dapat menghambat distribusi barang dan jasa. Seperti penimbunan, bursa saham dan perjudian. Pada saat yang sama Islam akan membuat harta di masyarakat terus berputar dengan sehat. Dengan mendorong syirkah dan kerjsama bisnis. Dengan ini akan terus tercipta lapangan kerja dan menghasilkan jasa dan barang. Ketiga; Khilafah akan menerapkan pola kepemilikan sesuai syariah. Yakni kepemilikan individu. Bahwa setiap orang boleh memilkinya, seperti tanah, mobil, rumah dan sebagainya. Selanjutnya adalah kepemilikan Negara. Dimana hanya negaralah yang boleh mengelola barang seperti zakat, ghanimah, fai’, rikaz ( harta tambang), usyur ( cukai), kharaj, dharibah dan sebagainya. Terakhir adalah kepemilikan umum. Jenis kepemilikan ini tidak boleh dikuasai oleh individu baik asing masupun swasta. Karna barang seperti ini adalah barang barang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Maka Negara lah yang mengelola dan hasilnya di kembalikan kepada umum. Demi kemaslahatan umum. Seperti pendidikan, jalan raya, kesehatan, dll.

Oleh: Muhammad Ayyubi ( HTI Bima )



Silahkan Komentar yang Santun





Silahkan Bagikan Jika Bermanfaat

Related Posts

Previous
Next Post »