Bangsa ini Butuh Negarawan Sejati...



Dakwah Media - Demokrasi adalah doktrin dan sistem politik yang paradoks. Di satu sisi mengklaim menjadikan kedaulatan rakyat sebagai panglima. Di sisi lain, pada realitanya, demokrasi banyak memproduksi para negarawan—penguasa, pejabat atau wakil rakyat—yang justru ‘mempercundangi’ kedaulatan rakyat. Akibatnya, rakyat sering diabaikan, bahkan dicampakkan, oleh para politisi yang justru dilahirkan dari rahim demokrasi, yang katanya menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Jika salah satu ukuran negarawan sejati adalah ia yang senantiasa memperhatikan urusan rakyatnya, maka boleh dikatakan, demokrasi, khususnya di negeri ini—yang notabene beberapa waktu lalu dinobatkan sebagai ‘juara demokrasi’—telah lama mengalami krisis negarawan sejati. Buktinya, para politisi di negeri ini—yang diwakili oleh penguasa, para pejabat dan wakil rakyat—telah lama membuang kepentingan dan kemaslahatan rakyat ke keranjang sampah. Sebaliknya, kepentingan pribadi, keluarga, partai ataupun para pemilik modal menjadi perkara yang diprioritaskan. Lihatlah berbagai UU dan kebijakan yang lahir dari tangan mereka seperti UU Migas, UU SDA, UU Penanaman Modal, dll yang notabene lebih berpihak kepada para kapitalis yang berkolaborasi dengan para politisi ketimbang berpihak kepada kepentingan dan kemaslahatan rakyat.

Akibatnya Indonesia memang benar-benar negara gagal. Gagal mengurus ekonomi rakyat, gagal mengurus keamanan rakyat, gagal menjamin kesehatan rakyat dan ditambah lagi gagal menjaga akidah rakyatnya yang mayoritas Islam . Rakyat mengeluh, penguasa saat ini juga tampak tidak peduli terhadap penderitaan rakyat. Banyak politisi dan pejabat sekarang—saat rakyat menderita kemiskinan dan kesulitan memenuhi kebutuhan pangan—justru meminta kenaikan gaji, tunjangan dan fasilitas tambahan.

Mendamba Sosok Umar

Hal itu bertolak belakang dengan Khalifah Umar bin al-Khaththab. Ketika masa paceklik dan kekurangan pangan melanda Madinah, Khalifah Umar tidak mau mengecap makanan enak dan hanya makan roti murahan yang diolesi minyak. Beliau berprinsip, jika rakyat bisa makan enak, biarlah dirinya menjadi orang terakhir yang bisa makan enak. Sebaliknya, jika rakyat kelaparan, biarlah dirinya menjadi orang terakhir yang terbebas dari kelaparan.

Ketika menjumpai sebagian rakyatnya kekurangan pangan, Khalifah Umar langsung menyelesaikannya dan mencukupi bahan makanan mereka, bahkan beliau memanggulnya sendiri. Agar rakyat Irak terbebas dari kemiskinan, Khalifah Umar memberikan bantuan cuma-cuma kepada para petani Irak agar bisa mengolah tanah mereka. Kebijakan itu dilanjutkan oleh para Khalifah Umayah dan Abbasiyah.

Perumahan yang termasuk kebutuhan pokok rakyat mestinya dijamin oleh Pemerintah. Namun, jangankan memberikan jaminan, yang terjadi justru penggusuran dilakukan di sana-sini. Hingga kini dengan berbagai dalih hal itu terus saja terjadi. Akibatnya, puluhan ribu orang tiba-tiba terlantar.

Sungguh berbeda dengan yang dilakukan Khalifah Umar bin Khaththab, lebih dari 13 abad lalu. Di dalam Hayah ash-Shahâbat, Syaikh al-Kandahlawi memaparkan, bahwa Umar pernah akan memperluas Masjid Nabawi. Namun, niatnya terkendala oleh penolakan al-Abbas yang rumahnya bakal kena gusur untuk tujuan itu. Khalifah Umar pun tidak memaksanya. Beberapa waktu kemudian al-Abbas sendiri yang memperluasnya. Begitu pun saat akan dilakukan perluasan masjid di Mesir yang untuk itu harus menggusur rumah seorang non-Muslim. Khalifah Umar juga tidak memaksanya, apalagi menterornya dengan mengirim preman.

Manshur al-Hajib, penguasa Andalusia, juga pernah berencana membangun jembatan di atas sungai yang membelah kota Qordova. Untuk itu, ia harus menggusur rumah seorang tua. Ketika orang tua itu meminta harga 10 dinar (setara 42,5 gram emas) utusan Manshur langsung menyetujuinya tanpa menawarnya. Saat dilaporkan kepada Manshur maka Manshur pun memanggil orang tua itu. Manshur al-Hajib memberikan penghargaan atas kesediaan orang tua itu menyerahkan tanahnya dan Manshur pun memberinya tambahan 90 dinar.

Pendidikan sebagai kebutuhan dasar rakyat saat ini juga hanya ilusi. Para politisi lebih suka mematuhi nasihat pihak asing dengan memprivatisasi pendidikan. Akibatnya, pendidikan menjadi mahal; tidak terjangkau oleh masyarakat kecil.

Fakta di atas sungguh jauh dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para Khalifah dan penguasa dalam sistem Khilafah dulu yang memberikan pendidikan berkualitas dan beban biaya kepada rakyat. Khalifah Harun ar-Rasyid memberikan hadiah hingga 100 dinar (setara 425 gram emas) untuk para penuntut ilmu. Khalifah al-Makmun membangun Bait al-Hikmah. Khalifah al-Mustanshir membangun Madrasah al-Mustanshiriyah yang bebas biaya. Hal sama dilakukan oleh Sultan Nuruddin M Zanki dengan membangun Madrasah an-Nuriah. Semuanya disertai dengan sarana yang lengkap dan bebas biaya.

Lalu Langkah Selanjutnya?

Lantas bagaimanakah negarawan yang benar-benar sejati itu? Pertama: politik bukanlah melulu kekuasaan. Lebih dari itu politik adalah upaya untuk mengurusi segala kebutuhan umat. Konsekuensi pertanggungjawabannya tidak saja kepada orang yang dipimpin, tetapi kepada Allah SWT. Karena itu, seorang Muslim tidak akan sembarangan mengikrarkan diri sebagai orang yang sanggup memikul amanah politik rakyat.

Kedua: niat ikhlas yang diikuti dengan cara-cara yang benar. Oleh karena itu, Muslim negarawan harus mengikuti aturan Allah SWT dalam semua aspek kehidupannya. Yang diikuti bukan kedaulatan di tangan rakyat seperti yang selama ini dijargonkan demokrasi, melainkan kedaulatan di tangan syariah sebagaimana tuntunan Islam.

Ketiga: negarawan sejati harus menyadari bahwa ia adalah bagian dari umat. Upaya untuk mencapai kehidupan yang makmur dan sejahtera ini harus dipahami sebagai tujuan bersama. Menjadi tugas para negarawan/politisi untuk menumbuhkan kesadaran itu di dalam diri masyarakat sehingga terbentuk hubungan timbal-balik yang nyata dalam bentuk kontrol masyarakat terhadap pemerintah. Politisi sejati haruslah orang yang peka dengan keadaan masyarakatnya sekaligus kapabel dalam bidangnya sehingga ia solutif terhadap persoalan yang terjadi. Hal ini tidak bisa diraih kecuali dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan tsaqafah Islam yang mendalam serta kesediaannya terjun ke masyarakat setiap saat.

Jelas sekali, memang tidak mudah menjadi negarawan/politisi sejati. Politisi sejati haruslah seorang Muslim yang tangguh dan mampu menjadi problem solver bagi orang-orang di sekitarnya. Politisi sejati tidak lain adalah mereka yang selalu berusaha agar kehidupan berjalan selaras dengan tuntunan Islam karena hanya dengan Islam sajalah kehidupan yang makmur dan sejahtera dapat tercapai.

Oleh: Mahfud Abdullah (Syabab HTI)


Silahkan Komentar yang Santun





Silahkan Bagikan Jika Bermanfaat

Related Posts

Previous
Next Post »