April Mop, Balasan Barat Terhadap Muslim Andalusia





April Mop di Barat dikenal dengan The April’s Fool Day. Pada 1 April itu, orang boleh dan sah-sah saja menipu teman, orang tua, saudara, atau lainnya, dan sang target tidak boleh marah atau emosi ketika sadar bahwa dirinya telah menjadi sasaran April Mop. Biasanya sang target, jika sudah sadar kena April Mop, maka dirinya juga akan tertawa atau minimal mengumpat sebal, tentu saja bukan marah sungguhan, dengan mengatakan, "April Mop!".

Namun banyak umat Islam yang ikut-ikutan merayakan April Mop ini tidak mengetahui, bahwa April Mop, atau The April’s Fool Day, berawal dari satu episode sejarah Muslim Spanyol di tahun 1487 M, atau bertepatan dengan 892 H.

Saat itu terjadi pembantaian ribuan umat Islam di Granada Spanyol di depan pelabuhan. Dengan tipuan akan diberangkatkan ke keluar Andalusia dengan kapal-kapal yang disediakan oleh Ratu Isabella, Muslim Andalusia malah dikonsentrasikan dan dengan mudah dibantai habis dalam waktu sangat singkat oleh ratusan pasukan salib yang mengelilingi dari segala penjuru.

Dengan satu teriakan dari pemimpinnya, ribuan tentara salib segera membantai umat Islam Spanyol tanpa rasa belas kasihan. Mereka kebanyakan terdiri atas para perempuan dengan anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Jerit tangis dan takbir membahana. Seluruh Muslim Spanyol di pelabuhan itu habis dibunuh dengan kejam. Darah menggenang di mana-mana. Laut yang biru telah berubah menjadi merah kehitam-hitaman.

Bagi umat kristiani, April Mop merupakan hari kemenangan atas dibunuhnya ribuan umat Islam Spanyol oleh tentara salib lewat cara-cara penipuan. Sebab itulah, mereka merayakan April Mop dengan cara melegalkan penipuan dan kebohongan walau dibungkus dengan dalih sekadar hiburan atau keisengan belaka.

Itulah akhir dari kejayaan Islam di Andalusia. Sebuah peradaban Islam yang dimulai dari perjuangan Tariq Bin Ziyad pada tahun 711 M dan berakhir pada 1487 M. Selama tujuh abad lebih peradaban ini telah menyumbangkan kepada dunia, kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan, kebudayaan serta aspek-aspek ke-islaman, Andalusia kala itu boleh dikatakan sebagai pusat kebudayaan Islam dan Ilmu Pengetahuan yang tiada tandingannya setelah Konstantinopel dan Bagdad.

Balasan Barat Terhadap Muslim Andalusia
Namun ada sebuah kisah yang sangat memilukan. Pada 2 Januari 1492, kardinal Devider memasang salib di atas Istana Hamra; istana kerajaan Nashiriyah di Spanyol. Tujuannya sebagai bentuk proklamasi atas berakhirnya pemerintahan Islam di Spanyol.

Kaum Muslimin dilarang menganut Islam, dan dipaksa untuk murtad. Begitu juga mereka tidak boleh menggunakan bahasa Arab, siapa yang menentang perintah itu akan dibakar hidup hidup setelah disiksa dengan berbagai cara. Gereja di masa pemerintahan monarki Raja Ferdianand dan Isabella membuat Dewan Mahkamah Luar Biasa atau yang dikenal dengan Lembaga Inkuisi sebuah lembaga peradilan yang bertugas untuk menghabisi siapa saja orang-orang di luar Katholik. Lembaga ini kemudian bermetamorfosa menjadi Opus Dei.

Empat abad setelah jatuhnya Islam di Spanyol, Napoleon Bonaparte pada 1808 mengeluarkan instruksi untuk menghapuskan Dewan Mahkamah Luar Biasa tersebut. Dan di sinilah kisah ini berawal. Ditulis oleh Syaikh Muhammad Al Ghazali dalam bukunya At Ta’asub Wat Tasamuh (hal 311-318).

Tentara Prancis menemukan tempat sidang Dewan Mahkamah Luar Biasa itu di sebuah ruang rahasia di dalam gereja. Di sana ada alat alat penyiksaan seperti alat pematah tulang dan alat pengoyak badan. Alat ini untuk membelah tubuh manusia. Ditemukan pula satu peti sebesar kepala manusia. Di situlah diletakkan kepala orang yang hendak disiksa. Satu lagi alat penyiksaan ialah satu kotak yang dipasang mata pisau yang tajam. Mereka campakkan orang orang muda ke dalam kotak ini, bila dihempaskan pintu maka terkoyaklah badan yang disiksa tersebut.

Di samping itu ada mata kail yang menusuk lidah dan tersentak keluar, dan ada pula yang disangkutkan ke payudara wanita, lalu ditarik dengan kuat sehingga payudara tersebut terkoyak dan putus karena tajamnya benda benda tersebut. Nasib wanita dalam siksaan ini sama saja dengan nasib laki laki, mereka ditelanjangi dan tak terhindar dari siksaan.

Inilah jawaban untuk kita, mengapa saat ini, kita tidak menemukan bekas-bekas peradaban Islam yang masih hidup di Spanyol. Seolah-olah tersapu bersih, sebersih-bersihnya. Inilah balasan Barat terhadap Muslim.

Ini Motif Pemberian Dua Gepok Uang Kepada Istri Siyono


www.dakwahmedia.net - Suratmi, istri almarhum Siyono yang tewas ditangan Densus 88 diberi uang dua gepok saat berada di Jakarta. Uang damai tersebut diberikan seorang perempuan saat ia berada di hotel hendak pulang.

"Namanya ibu Ayu dan Bu Lastri, tidak memakai seragam. Saya tidak tahu, mungkin Densus atau polwan, memberikan uang ini kepada saya dan kakak saya," ujar Suratmi dalam pertemuan di kantor PP Muhammadiyah di Jalan Cik Ditiro Yogyakarta, Selasa (29/03/2016), dikutip dari Kompas.com.

Dalam pertemuan itu, Suratmi ingin mengadukan ketidakadilan yang diterima suaminya. Ia juga menyerahkan uang yang masih terbungkus rapi, untuk dihitung bersama-sama di depan publik.

Ibu dari lima anak itu juga mengaku diintimidasi aparat untuk menandatangani surat agar tidak membawa kasus ini ke jalur hukum.

“Saat di Jakarta saya sempat diminta menandatangani surat, tidak membawa kasus ini ke hukum, tidak meminta otopsi dan diminta mengikhlaskan. Ada lima poin seingat saya, Tapi saya tidak mau tanda tangan,” ungkapnya.

Suratmi menegaskan, dia tidak mau menandatangani surat tersebut karena merasa janggal dengan kematian suaminya dan ingin menuntut keadilan. Menurut dia, suaminya meninggal tanpa proses hukum.

Dia juga meminta agar PP Muhammadiyah memberikan pendampingan hukum. “Saya ke sini untuk meminta bantuan agar Muhammadiyah mendampingi proses hukumnya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqodas menyatakan uang tersebut akan disimpan dan dijadikan barang bukti untuk advokasi.

"Akan kita simpan dan menjadi bahan sekaligus bukti guna melakukan pendampingan advokasi," pungkasnya.

Mendudukan Sejarah Kekhilafahan Islam


Salah satu argumentasi yang kerap dilontarkan untuk menolak sistem Khilafah adalah alasan sejarah. Sejarah Khilafah digambarkan sebagai fragmen kehidupan yang penuh darah, kekacauan, dan konflik. Paling tidak, ada tiga argumentasi sejarah yang sering dilontarkan:

(1) Khalifah yang otoriter dan diktator;
(2) Pembunuhan yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin;
(3) Perlakuan yang diskriminatif terhadap non-Muslim dan wanita.

Berdasarkan argumentasi ini kemudian disimpulkan bahwa sistem Khilafah adalah sistem yang tidak layak bagi manusia; sistem yang diktator serta tidak memiliki mekanisme untuk mencegah penyimpangan dan kekacauan; sistem yang tidak memperhatikan non-Muslim dan merendahkan derajat wanita.

Secara mendasar, ada beberapa kesalahan mendasar dari argumentasi di atas. Pertama, kesalahan dalam menempatkan posisi sejarah Islam. Perlu kita ketahui bahwa kewajiban menegakkan Khilafah bukanlah didasarkan pada argumentasi sejarah. Artinya, sejarah bukanlah dalil untuk menerima atau menolak sistem Khilafah. Dalam Islam, yang menjadi dalil syariat adalah al-Quran, as-Sunnah, Ijma Sahabat, dan Qiyas. Karena itu, kewajiban Khilafah haruslah merujuk pada empat dalil tersebut.

Namun, bukan berarti sejarah (târîkh) tidak ada artinya sama sekali. Sejarah sebagai peristiwa masa lampau bisa dijadikan pelajaran dan kajian tentang pelaksanaan dari hukum-hukum syariat oleh manusia. Artinya, dari sejarah kita mengetahui apakah hukum-hukum syariat tersebut dilaksanakan atau tidak; apa akibat kalau hukum-hukum syariat tersebut tidak dilaksanakan. Sebab, manusia sebagai pelaku hukum-hukum syariat tidaklah ma‘shûm (yang tidak mungkin salah). Sebagai manusia bisa saja Khalifah melakukan kekeliruan dan menyimpang dari ketentuan-ketentuan syariat. Satu-satunya yang ma‘shûm yang tidak mungkin keliru adalah para nabi dan Rasululullah.

Sebagai sistem yang dipraktikkan oleh manusia, sistem Khilafah adalah sistem politik yang manusiawi. Karena itu, dalam berbagai praktik dalam sistem Khilafah, bisa saja terjadi kekeliruan. Namun, yang penting dicatat di sini, penyimpangan yang dilakukan oleh Khalifah atau pejabat negara, bukan berarti menunjukkan bahwa sistem Khilafahnya salah dan keliru. Tidaklah relevan menyalahkan sistem yang ideal dengan melihat kesalahan dari pelaku sistem yang ideal tersebut.

Contoh sederhana adalah memandang Islam sebagai agama yang buruk hanya karena melihat perilaku sebagian para pemeluknya saat ini. Di Indonesia, misalnya, sebagai besar pelaku kriminal adalah orang Islam; banyak pelaku korupsi juga orang Islam; banyak orang Islam yang tidak menjaga kebersihan dan lingkungannya. Namun, tentunya tidak disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang menganjurkan pemeluknya melakukan perilaku-perilaku negatif seperti itu.

Islam harus dilihat dari sumber-sumbernya. Tidak ada satu dalil pun di dalam al-Quran dan as-Sunnah yang memerintahkan seperti itu. Sebaliknya, sistem Islam melarang dan menghukum para pelaku kriminal dan korupsi. Islam juga mengajarkan pemeluknya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Artinya, fakta-fakta yang salah tersebut justru diakibatkan karena pemeluk Islam meninggalkan ajaran Islam, bukan karena syariat Islam itu sendiri. Sama halnya dengan fakta-fakta buruk dalam sistem Khilafah, bukan disebabkan oleh sistem Khilafah itu sendiri, tetapi justru bentuk penyimpangn dari syariat Islam yang seharusnya diterapkan secara konsekuen dalam sistem Khilafah oleh rakyat dan penguasanya.

Sebagai contoh, ketika Muawiyah memaksa rakyat untuk membaiat anaknya, Yazid, sebagai khalifah, maka itu merupakan bentuk penyimpangan dari syariat Islam. Sebab, dalam Islam Khalifah adalah hasil pilihan dan kerelaan rakyat. Jadi, yang menyimpang adalah tindakan Muawiyahnya, bukan sistem Khilafahnya. Karena itu, tidak bisa kemudian dikatakan bahwa sistem Khilafah adalah sistem yang otoriter berdasarkan sejarah di era Muawiyah ini.

Kedua, terjebak pada generalisasi. Menyimpulkan sistem Khilafah sebagai sistem yang buruk hanya dengan mengungkap beberapa fakta sejarah adalah keliru. Beberapa fakta sejarah tentang sikap Khalifah tidaklah mencerminkan keseluruhan dari sistem Khilafah tersebut. Apalagi yang dilakukan oleh Khalifah tersebut adalah bentuk penyimpangan dari sistem Khilafah yang ideal. Tentu keliru menggambarkan masa pemerintahan Bani Umayah dengah hanya memfokuskan sejarah seorang Yazid atau menggambarkan masa pemerintahan Bani Abbas hanya dengan mengambil sebagian peristiwa dan tingkah laku para khalifahnya. Apalagi yang menjadi fakta sejarah itu adalah buku-buku sejarah yang dibuat oleh musuh-musuh Islam yang nyata kebenciannya terhadap Islam.

Keliru juga menggambarkan pemerintahan Bani Abbas dengan membaca kitab al-Aghani yang dikarang untuk menceritakan tingkah laku para biduan, para pemabuk, penyair, dan sastrawan; atau membaca buku-buku tasawuf yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang perlu diperhatikan, cerita-cerita tentang para penguasa dan pejabatnya banyak ditulis oleh pihak-pihak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebagian besar mereka adalah pencela atau pemuja yang tidak bisa diterima periwayatannya.

Sumber sejarah yang bisa diterima adalah yang bisa dipertanggungjawabkan periwayatnya sehingga sumber-sumbernya layak diterima. Persis sama dengan cara yang ditempuh dalam periwayatan hadis. Cara penulisan seperti ini antara lain bisa dilihat dalam kitab Târîkh ath-Thabari dan Sîrah Ibnu Hisyâm.

Ketiga, menjadikan sistem demokrasi sebagai standar untuk menilai baik dan buruknya Khalifah atau sistem Khilafah. Sistem Khilafah tidak bisa dinilai dari paradigma baik dan buruk menurut sistem demokrasi. Jika Khilafah tidak sesuai dengan sistem demokrasi berarti sistem itu adalah diktator, otoriter, dan jelek. Padahal, sistem demokrasi sendiri adalah sistem yang buruk, yang tidak layak dijadikan sebagai standar untuk menilai baik-buruk sistem lain. Sebagai contoh, dalam sistem demokrasi, sebuah sistem dikatakan baik kalau menganut asas trias politika. Berdasarkan asas ini, harus dipisahkan tiga fungsi dalam sistem politik (legislatif, yudikasi, dan eksekutif). Alasannya, kalau tiga fungsi ini tertumpu pada satu orang seperti dalam sistem teokrasi di Eropa, penguasa itu akan cenderung menjadi diktator.

Padahal, dalam sistem Khilafah, selain sebagai eksekutif (pelaksana pemerintahan), Khalifah juga memiliki wewenang sebagai yudikatif untuk mengadili pelanggaran di tengah masyarakat. Jelas, kalau berdasarkan cara pandang demokrasi ini, sistem Khilafah ini berarti otoriter atau diktator. Apalagi muncul kesalahan saat menganggap Khalifah juga memiliki fungsi legislasi seperti sistem teokrasi, yang menganggap suara raja adalah suara Tuhan, yang berarti, kata-kata raja adalah kebenaran itu sendiri. Karena itu, raja tidak pernah salah. Kemudian disimpulkan bahwa sistem Khilafah akan sama kondisinya dengan sistem teokrasi yang memunculkan penguasa yang diktator dan otoriter.

Menyamakan sistem Khilafah dengan teokrasi seperti ini adalah keliru. Sebab, kata-kata Khalifah bukanlah otomatis kata-kata Tuhan yang pasti benar. Khalifah, dalam keputusan dan kebijakannya, tetap harus merujuk pada syariat. Karena itu, Khalifah sangat mungkin salah dan menyimpang dari syariat. Untuk itu, Islam mewajibkan umatnya untuk melakukan koreksi terhadap penguasa yang menyimpang dari syariat. Adanya kewajiban untuk mengoreksi Khalifah ini jelas menunjukan bahwa Islam melihat kemungkinan bahwa Khalifah itu keliru. Kalau kata-kata Khalifah selalu benar, untuk apa Islam mewajibankan mengkoreksi yang penguasa yang menyimpang?

Keempat, menyimpulkan bahwa Khilafah tidak memiliki sistem tertentu dengan melihat terjadinya konflik, pembunuhan, atau kekecauan di beberapa bagian dari sejarah Khilafah, seperti terjadinya pembunuhan terhadap Khalifah. Kemudian dengan sederhana disimpulkan bahwa karena ada pembunuhan terhadap kepala negara berarti tidak ada mekanisme politik yang menjamin keamanan kepala negara dan masyarakatnya. Padahal, seharusnya kita harus meneliti lebih mendalam apakah hal tersebut terjadi karena ketidakmampuan sistem idealnya atau karena penyimpangan dari sistem ideal tersebut. Apa yang terjadi dalam konflik-konflik berdarah dalam Islam justru karena menyimpang dari sistem ideal Islam yakni syariat Islam, bukan karena akibat penerapan syariat Islam itu sendiri.

Untuk menilai apakah tidak ada sistem untuk mencegah itu seharusnya yang dijadikan rujukan adalah sumber sistem itu, dalam hal ini syariat Islam. Dalam hal ini syariah Islam jelas memiliki cara untuk mencegah dan menangani konflik tersebut.

Kalau semata-mata ada kekecauan dan pembunuhan, mengapa tidak dikatakan bahwa sistem demokrasi tidak memiliki sistem? Padahal pembunuhan kepala negara, politikus, juga terjadi dalam sejarah sistem demokrasi seperti di Amerika Serikat dan Eropa. Sejarah negara-negara demokrasi, seperti halnya sejarah Khilafah Islam, bukanlah tanpa konflik. AS yang sering diklaim sebagai kampiun demokrasi pernah mengalami perang saudara yang berdarah-darah. Kalau pembunuhan terhadap Khalifah sebagai kepala negara menjadi soroton, apakah AS sepi dari hal itu? Bagaimana dengan pembunuhan terhadap Kennedy, percobaan pembunuhan terhadap Reagen dan pemimpin-pemimpin politik AS lainnya?

Revolusi Prancis sebagai peristiwa penting demokrasi juga penuh darah. Runtuhnya negara komunis yang kemudian berubah menjadi negara demokrasi juga penuh dengan pertumpahan darah dan konflik seperti yang terjadi di Balkan saat ini. Hal ini secara mendalam dibahas Jack Snyder dalam From Voting to Violence yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah (Jakarta: KPG, 2003).

Mekanisme Islam Mencegah Penyimpangan Khalifah

Dalam syariat Islam, sudah ada mekanisme, yang kalau diterapkan, akan mencegah konflik. Secara garis besar Islam, misalnya, mengharamkan saling membunuh dan saling menzalimi antara penguasa dan rakyat; Islam mewajibkan kaum Muslim menjaga persatuan dan melarang bughât (memberontak). Secara lebih rinci, Islam juga mengatur bagaimana mencegah penyimpangan Khalifah, antara lain:

(1) Dengan membangun kesadaran Politik masyarakat. Dalam sistem apapun, penerapan sistem itu bergantung pada orang-orangnya. Terjadinya kemunduran dalam masyarakat Islam disebabkan karena buruknya penerapan Islam di tengah masyarakat. Lemahnya kesadaran masyarakat akan membuat terjadinya penyimpangan. Karena itu, dalam sistem Khilafah, upaya membangun dan memelihara kesadaran masyarakat tentang Islam adalah sangat penting. Tugas negaralah untuk melakukan pendidikan politik Islam di tengah masyarakat. Partai politik Islam juga memiliki tanggung jawab yang sama. Inilah langkah mendasar yang dilakukan untuk mencegah penyimpangan Khalifah. Lewat kesadaran politik Islam ini, masyarakat akan tetap konsisten memelihara sistem Khilafah dan tidak membiarkan sedikit pun penyimpangan terhadap syariat Islam yang dilakukan oleh Khalifah.

(2) Dengan membaiat Khalifah atas dasar kerelaan dan pilihan. Dalam Islam, Khalifah adalah pilihan rakyat yang dilakukan bukan dalam kondisi tertekan. Karena itu, rakyat tidak boleh dipaksa untuk memilih seseorang yang tidak dia senangi. Langkah ini tentu saja bisa mencegah munculnya penguasa zalim yang diketahui oleh rakyat memiliki tingkah laku yan buruk.

(3) Dengan mewajibkan kaum Muslim untuk melakukan kontrol dan koreksi terhadap penguasa. (Lihat: Qs. Ali-Imran [3]: 103). Islam mensejajarkan kedudukan orang yang mengkoreksi penguasa yang menyimpang dengan dengan pemimpin para syuhada dan menyebutkannya sebaik-baik jihad. Koreksi ini bisa dilakukan secara terorganisasi oleh partai-partai politik yang bebas berdiri dalam sistem Khilafah, bisa juga dilakukan secara individual. Tugas ini juga dilakukan oleh wakil-wakil rakyat di Majelis Umat yang sentiasa memperjuangkan aspirasi rakyatnya.

(4) Dengan keberadaan Mahkamah Mazhalim yang mengadili perselisihan antara rakyat dan penguasa (Khalifah). Mahkamah ini bahkan memiliki wewenang untuk memberhentikan Khalifah yang dianggap telah melakukan pelanggaran berat, yang mengharuskan dirinya layak diberhentikan sebagai khalifah.

(5) Dengan memerangi Khalifah jika proses koreksi/kontrol tidak jalan, demikian juga fungsi Mahkamah Mazalim. Dalam hal ini, rakyat berhak mengangkat senjata untuk menurunkan Khalifah. Hanya saja syaratnya adalah bahwa Khalifah, tersebut terbukti telah melakukan kekufuran yang nyata (kufran bawahan) seperti menolak syariat Islam dan menggantikannya dengan sistem kufur. Bisa disebut inilah benteng terakhir untuk mencegah munculnya penguasa yang zalim.

Lima mekanisme di atas, kalau benar-benar dijalankan, tentu akan mencegah munculnya penguasa zalim yang mensengsarakan rakyat. Karena itu, terjadinya penyimpangan bisa jadi disebabkan karena kelima mekanisme di atas tidak berjalan dengan baik. Jika ini terjadi, tentu bukan sistem Khilafahnya yang salah, tetapi orang-orang yang melaksanakannya yang salah. Sistem seideal apapun kalau tidak dilaksanakan oleh orang-orangnya secara konsekuen tentu saja akan menyebabkan kekacauan.

Keberhasilan Sistem Khilafah

Menutup mata terhadap keberhasilan sistem Khilafah adalah kebodohan yang nyata. Siapapun kalau berpikir obyektif akan melihat keberhasilan dari sistem ini saat dijalankan secara benar. Hal ini tidak bisa dipungkiri. Sistem Khilafah yang mengemban qiyâdah fikriyah (kepemimpinan ideologis) Islam di seluruh dunia telah berhasil mengubah bangsa Arab secara keseluruhan dari yang memiliki taraf berpikir yang rendah menjadi bangsa yang terpandang, bahkan di seluruh dunia.

Sistem Khilafah berhasil membawa kesejahteraan bagi manusia di seluruh dunia, baik Muslim maupun non-Muslim. Sistem Khilafah ini juga memainkan peranan penting dalam membawa Islam ke seluruh pelosok dunia lewat dakwah dan jihad; menyatukan jazirah Arab, Persia, Afrika, serta sebagian Eropa dan Asia.

Di bawah sistem Khilafah umat Islam menjadi umat yang terkemuka dalam peradabannya. Hal ini tercatat dalam tinta emas para sejarawan yang jujur dan obyektif. Ini dapat dibuktikan dari: banyaknya penemuan-penemuan sains dan teknologi di era Kekhilafahan; banyaknya buku-buku yang bermutu yang dikarang oleh ulama dan ilmuwan Muslim yang hingga kini masih bisa dilihat; banyaknya peninggalan-peninggalan yang sifatnya fisik yang masih bisa dilihat kemegahannya hingga kini.

Keagungan sistem Islam ini secara jujur disampaikan Carleton S, Chairman and Chief Executive Officer, Hewlett-Packard Company, saat mengomentari peradaban Islam dari tahun 800 hingga 1600 (masa Kekhilafahan). Dia menyatakan, “Peradaban Islam merupakan peradaban yang paling besar di dunia. Peradaban Islam sanggup menciptakan sebuah negara adidaya kontinental (continental super state) yang terbentang dari satu samudera ke samudera lain; dari iklim utara hingga tropik dan gurun, dengan ratusan juta orang tinggal di dalamnya; dengan perbedaan kepercayaan dan asal suku….Tentaranya merupakan gabungan dari berbagai bangsa yang melindungi perdamaian dan kemakmuran yang belum dikenal sebelumnya. (Ceramah tanggal 26 September 2001, dengan judul, “Technology, Business, and Our way of Life: What Next,” www. khilafah.com). [Majalah Al-Wa’ie Edisi 46 Juni 2004]- Farid Wadjdi

Penggerebekan Densus di Rumah Siyono Sisakan Trauma Bagi Murid TK

Musa digendong ayahnya. Dia menangis setiap hendak masuk sekolah. Padahal, kejadian penggerebekan sekolahnya sudah dua pekan lalu.


Meski sudah dua pekan berlalu penggrebekan Densus 88 di kediaman Siyono masih menyisakan trauma mendalam bagi siswa-siswi Raudhatul Athfal (TK) Amanah Ummah, yang dikelola istri almarhum Siyono. Mereka yang sebelumnya riang, kini menangis histeris ketika masuk sekolah.

Salah satunya dialami siswa bernama Musa. Bocah tersebut tiba-tiba menangis sekencang-kencangnya ketika tiba di sekolah.

“Ini trauma ini, karena ada polisi yang bawa senjata,” kata ayah Musa, Agus, kepada wartawan pada Kamis (31/03) sambil menggendong anaknya.

Agus juga mengungkapkan, sejak penggrebekan densus putranya kerap menangis ketika ingin berangkat ke sekolah. “Semenjak kejadian seperti ini. Saya nggak terima ini,” kata Agus.

Tidak cukup sampai di situ, tambah Agus, setiap melihat rombongan menggunakan mobil anaknya selalu menangis.  Bahkan, saat tidur ia kerap mengigau.

“Kalau lihat rombongan, takut. Nanti malam mengigau buk! Ya gara gara polisi itu,” ujarnya.

Agus merasa tidak terima dengan perlakuan Densus saat penggledahan di rumah Siyono. Tindakan polisi itu dianggap menteror anaknya dan anak-anak lainnya.

“Saya nggak terima ini. Orang anak saya mau sekolah kok,” pungkasnya.

Puluhan aparat kepolisian bersenjata lengkap pada Kamis, 10 Maret 2016 lalu, mendatangi rumah terduga teroris Siyono yang juga sekolah TK Amanah Ummah di Dukuh Brengkungan Desa Pogung Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, Jawa. Pagi itu, siswa dan siswi tengah belajar.

Seakan tak menghiraukan banyak anak-anak, puluhan polisi bersenjata laras panjang itu seketika mengepung rumah Siyono. Sebagian lain masuk menggeledah seluruh barang yang ada di dalam rumah, termasuk ruang tempat anak-anak tak berdosa tersebut belajar.

Sontak saja, hal tersebut membuat anak-anak ketakutan. Mereka histeris menangis sehingga membuat para guru kebingunan. Proses belajar mengajar pun bubar. (Kiblat/Dakwahmedia)

8 Tips Untuk Mencuri Hati Anak Anda


www.dakwahmedia.com - Seorang teman bercerita bahwa susah sekali baginya untuk membuat anak menuruti kata-katanya. Apapun yang dikatakan, diperintahkan ataupun dilarangnya, anak tak mau mendengarkan. Si ibu yaitu teman yang curhat tadi, selalu dibandingkan dengan ibu gurunya di sekolah. Bagaimana perasaan bunda bila memunyai anak demikian? Tentu sedih. Nelangsa, tepatnya. Kita yang melahirkan tapi anak tak mau menganggap kita ada.

Jangan sedih bunda salihah. Selalu ada jalan keluar bagi tiap masalah. Di bawah ini akan dipaparkan 8 langkah untuk mencuri hati anak agar ia respek bahkan jatuh cinta terhadap bundanya. Langkah ini saya kutip dari buku Jangan Tunda Mencetak Anak Hebat karya Rosa Listyandari.


  1. Minta izin pada anak saat meminjam barangnya. Dengan meminta izin, anak akan merasa dihargai bahwa dialah pemilik benda tersebut. Perasaan ini merupakan penghargaan dan pengakuan atas kepemilikan sehingga anak pun akan belajar menghargai milik orang lain.
  2. Mengamati kesukaan anak. Bila bunda tahu apa yang disukai anak dan mana yang tidak, maka anak akan merasa bahwa orang tuanya perhatian. Dia pun akan membalas dengan perasaan yang sama atau bahkan lebih perhatian yang diterimanya tersebut.
  3. Mendengarkan pendapat anak. Meskipun masih kecil, anak sudah bisa memunyai suara atau pendapat sendiri. Dengarkan karena dari sinilah anak akan mengerti bahwa ia berarti.
  4. Jangan memaksakan ambisi pribadi. Anak adalah individu yang memunyai kehendak sendiri. Jangan sekali-kali orang tua memaksakan sesuatu apalagi bila itu ambisi pribadi yang tidak kesampaian. Biarkan anak-anak memilih.
  5. Jangan cela kekurangan anak. Kekurangan adalah sesuatu yang manusiawi. Bila kita ingin anak percaya dan mencintai kita sebagai orang tuanya, maka cintailah anak dengan segala kelebihan dan kekurangannya.
  6. Memberikan kepercayaan kepada anak. Ini adalah langkah untuk membangun percaya diri pada anak. Berikan kepercayaan sesuai dengan perkembangan usia dan kematangan psikologisnya.
  7. Ada waktunya anak berada di pihak yang benar. Itu artinya orang tua jangan malu untuk meminta maaf bila memang diperlukan. Jangan gengsi. Karena dari sinilah anak akan belajar juga untuk meminta dan memberi maaf.
  8. Tepati janji. Poin ini adalah salah satu dari terhindarnya seorang muslim dari gelar munafik. Jadi tepatilah bila sudah berjanji terutama pada anak-anak.

Semoga 8 langkah di atas bisa meluluhkan hati anak agar lebih dekat dan percaya kepada orang tuanya terutama bundanya. Poin yang tidak disebutkan di atas tapi tak pernah lupa adalah doa. Selamat mencoba, bunda.

Terkait suap Kematian Siyono, Busyro : "Polri harus diaudit PPATK dan BPK !"



Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqaddas menuturkan, selama ini kondisi keuangan Kepolisian RI (Polri) tidak pernah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Padahal audit keuangan merupakan bagian dari kewajiban etika jabatan para pejabat PPATK dan BPK. "PPATK dan BPK pernah tidak melakukan audit terhadap Polri? Tidak," ujarnya saat ditemui di PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu (30/3). Ia mengemukakan, pemeriksaan terhadap Polri penting dilakukan untuk kepentingan transparansi publik.

Bukan hal yang mustahil, dia menjelaskan, lembaga keamanan tersebut melakukan tindakan penyelewengan dana negara. Dia mencontohkan uang suap pada kasus kematian Siyono yang saat ini diamankan oleh PP Muhammadiyah. Belum lagi dana lain yang dianggarkan untuk operasi tertentu dan berasal dari negara atau independen.


Busyro optimistis BPK dan PPATK dapat melakukan audit terhadap Polri. Jika kedua instansi negara tersebut tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka peran evaluator dapat diambil alih oleh masyarakat sipil. Dia menjelaskan, yang memiliki kedaulatan negara adalah rakyat.

Sayangnya, rakyat Indonesia memang tidak pernah diedukasi untuk partisipasi memperjuangkan kepentingan bersama. Di sisi lain kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah kadang berlawanan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Misalnya legalisasi membunuh seseorang karena alasan terorisme.

"Padahal ini yang dibunuh juga rakyat. Seharusnya mereka dilindungi," kata Busyro menegaskan.

Maka itu, ia menilai audit terhadap penggunaan anggaran kepolisian sangat penting untuk dilakukan. Di antaranya untuk memastikan ke mana anggaran dana negara mengalir, yang tiada lain untuk menjamin keamanan negara.

Busyro mengakui audit secara independen dari masyarakat memang mustahil untuk dilakukan. Namun yang memungkinkan adalah melakukan audit dengan kombinasi antara BPK, PPATK, dan lembaga audit swasta.

"Kalau mau demokratis, terbuka, dan jujur, dua lembaga ini bentuk tim. Unsur pertama dari PPATK dan BPK, yang kedua dari auditor publik," katanya.

Standar Ganda Kasus Siyono


www.dakwahmedia.net - AWAL Maret 2016 lalu Siyono ditangkap oleh densus 88 di Dusun Brengkungan, Desa Pogung, Cawas, Klaten. Penangkapan dan penggeledahan ini tidak disertai surat penangkapan ataupun surat penggeledahan. Kasus ini merupakan salah satu kasus dari ketidak profesionalan densus 88, tidak sesuai SOP, sering salah tangkap dengan bukti yang mengada-ada. Densus 88 seperti maling teriak maling. Densus 88 telah melanggar hukum, mengabaikan asas praduga tak bersalah. Tidak lama setelah penangkapan, Siyono meninggal.

Siyono langsung dibunuh tanpa ada pemeriksaan (baca: diadili atau disidang). Kita belum tahu apakah Siyono bersalah atau tidak. Kejadian ini membuat umat Muslim menjadi geram. Sasaran teroris hampir 100% umat Muslim (baca: orang yang beragama Islam). Jenazah Siyono telah dikembalikan kepada keluarga, akan tetapi tidak ada penjelasan kenapa dan bagaimana Siyono meninggal.

Akan tetapi, istri Siyono harus menandatangani surat yang menyatakan bahwa jenazah Siyono tidak boleh diautopsi serta tidak boleh ada tuntutan dari keluarga. Tentu hal ini merupakan suatu keganjilan.

Indonesia katanya negara hukum. Indonesia katanya negara demokrasi. Indonesia katanya menjunjung tinggi HAM. Hal ini tentu merupakan suatu kedikadilan. Salah satu bukti cacatnya hukum yang dibuat oleh manusia, pasti hanya akan menguntungkan bagi dirinya sendiri (baca: pembuat hukum). Standar ganda menjadi ciri khas dari demokrasi.

Hasil revisi UU No.15/2003 ini telah nyata memberi peluang bagi aparat penegak hukum (baca: densus 88) untuk berlaku semena-mena terhadap terduga (bukan tersangka) pelaku teror. Perang melawan terorisme menjadi benteng pelegalan atas penangkapan, penahanan, dan interogasi kepada terduga secara subjektif dari pihak penegak hukum. Hal ini telah menunjukkan lahirnya kembali rezim yang otoriter ala Orde Baru bahkan lebih buruk dari itu.

Indonesia yang notabene merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia hendaknya memiliki kesadaran bahwa aturan yang harusnya diterapkan adalah aturan yang berasal dari Islam. Aturan yang diterapkan secara menyeluruh dalam aspek kehidupan adalah syariat Islam. Wallahu a’lam bish shawab.[VoaIslam/DakwahMedia]

Komnas Ham : Semakin Terlihat Adanya Kejanggalan dalam Kematian Siyono


www.dakwahmedia.net - Munculnya penolakan otopsi jenazah Siyono korban pembunuhan Densus 88 tanpa peradilan oleh Kepala Desa Pogung Djoko Widoyo membuat Komnas HAM semakin yakin adanya kejanggalan dalam kasus ini.

“Ini agak aneh kenapa ada penolakan yang begitu sistematis. Hal ini justru semakin muncul kecurigaan ada apa sebenarnya.” ujar Siane Indriyani Komisioner Komnas HAM kepada Panjimas Rabu, (30/3/2016).

Adanya reaksi tersebut Komnas HAM juga berharap agar pihak-pihak terkait tidak mengambil kepentingan.

“Bukankah Kapolri sendiri menyarankan dan membolehkan jika akan diadakan otopsi ulang”

Apa yang mesti dikawatirkan jika diadakan otopsi ulang. Jika tidak ada persoalan tentunya tidak perlu takut.

Siane juga merasa heran karena otopsi yang akan dilakukan oleh PP Muhammadiyah ini dilakukan oleh tim dokter yang profesional. Sehingga apa yang mesti dikhwatirkan.

Namun demikian Komnas HAM berharap tidak terjadi konflik horisontal karena akan merugikan semua pihak. [PanjiMas/DakwahMedia]

ISAC Pertanyakan Motif Dibalik Penolakan Otopsi oleh Kepala Desa Pogung



Menanggapi penolakaan otopsi Siyono oleh Kepala Desa Pogung Cawas Klaten Djoko Widoyo dalam rapat Selasa malam 29 Maret 2016 yang dihadiri Rt dan Rw, maka ISAC (The Islamic Study and Action Center) mendatangi Djoko Widoyo di Kantor Kepala Desa Pogung Rabu, (30/3/2016).

“Istri Siyono adalah pihak korban yang memiliki hak penuh atas kepastian hukum terhadap penyebab kematian suaminya Siyono” ujar Sekjen Endro Sudarsono usai menemui Kepala Desa Pogung.

Pada hari Selasa 29 Maret 2016 PP Muhammadiyah secara resmi telah memiliki surat kuasa dari Suratmi istri Siyono yang akan melakukan upaya hukum terhadap kematian Siyono termasuk otopsi jenazah Siyono.

ISAC juga menambahkan bahwa Kamis 17 Maret 2016 di kantor Menkopolhukam Jakarta Kapolri telah mempersilahkan para pihak untuk melakukan otopsi terhadap Jenazah Siyono demi kepentingan hukum

Berdasarkan hal tersebut ISAC mempertanyakan terkait aksi penolakan tersebut.

“Ada motif apa dibalik penolakan otopsi jenazah Siyono. Selain itu logika dan dasar hukum apa yang digunakan Kepala Desa Joko Widoyo sehingga menolak otopsi” tambahnya.

ISAC berharap jangan sampai ada pihak- pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, persekongkolan jahat apalagi adu domba warga.

“Kita serahkan kepada Tim Dokter dan Tim Advokasi dari PP Muhammdiyah untuk melakukan tugasnya sebagaimanan amanat dari Istri Siyono.” pungkasnya. [panjimas/dakwahmedia)

AMALAN TERBAIK



-الذي خلق الموت و الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا -

"Yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya" (AL-Mulk : 2)

Tidaklah hidup ini hanyalah sementara. Diantara kehidupan dan kematian, ada space waktu yang digunakan untuk melakukan 'amal (perbuatan). Dan 'amal inilah yang menjadi tujuan hidup yang secara tidak langsung juga menjadi ujian. Ujian dalam hal ini, apakah 'amal (perbuatan) yang telah diperbuat sudah menjadi amalan terbaik untuk Allah SWT kelak ?

Bicara amalan terbaik (ahsanu 'amalan) ialah perbuatan yang kurang lebih harus memenuhi dua hal. Sebagaimana Abu 'Ali Al-Fudhail bin 'Iyaadh ditanya tentang ahsanu 'amalan kemudian menjawab yakni أحسن العمل أخلصه وأصوبه “, amal terbaik adalah amal yang penuh keikhlasan dan betul amalnya.

Kemudian, ditanya lagi

ما أخلصه وما أصوبه ؟

Dan beliau menjawab :

ان الله لا يقبل العمل ما لم يكن خالصا صوابا ، فاذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل ، واذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل ، واخلاصه أن يكون لله وصوابه أن يكون على السنة

"Sesungguhnya Allah SWT tidak menerima perbuatan yang tidak ada keikhlasan dan benar. Maka apabila perbuatan itu benar, dan tidak ikhlas, tidak diterima. Dan apabila perbuatan itu ikhlas dan tidak benar, tidak diterima. Dan keikhlasan perbuatannya dilakukan semata-mata untuk Allah SWT dan benar perbuatannya semata-mata atas sunnah Rasulullah SAW".

Maka, dua hal yang dimaksud di atas adalah 'amal atas dasar ikhlas dan benar. Ikhlas di sini adalah al-qashdu lillahi wahdahu (tujuan untuk Allah SWT semata). Sehingga tidak ada tujuan lain selain 'amal hanya diperuntukkan untuk-Nya ('amalul qalb harus diatur).

Berikutnya, benar di sini adalah muwafiq bi hukmi syar'i. Sejalan dengan hukum syara'. Karena itu, 'amal yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan Allah SWT (Al-Qur'an) dan Rasulullah SAW (As-Sunnah). Dan bukan hanya 'amal kepada pencipta saja, sebagaimana shalat, namun juga 'amal yang dilakukan kepada manusia yang lain, sebagaimana berbisnis dan bergaul.

Dari kriteria ahsanu 'amalan di atas, maka menjadi 'harga mati' bila keinginan bulat bagi seorang muslim untuk menerapkan syari'at Islam dalam kehidupan. Karena dengan syari'at-Nyalah, kriteria 'amal tadi bisa menjadi ahsan, dan itulah sebetulnya tujuan dari hidup manusia untuk melakukan ahsanu 'amalan di dunia.

Sehingga menjadi 'harga mati' pula, bila ikhtiar untuk men-jaya-kan kembali Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam, menjadi ikhtiar untuk mewujudkan kehidupan Islam yang dengannya syari'at Islam menjadi hukumnya untuk 'mengawal' AMALAN TERBAIK.
Wallahu a'lam
[Muhammad Alauddin Azzam]

ini 8 Point hasil pertemuan Keluarga Siyono dengan PP Pemuda Muhammadiya terkait otopsi dan pengusiran



Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak Hari ini (30/3) mengunjungi rumah almarhum Siyono. Beliau ditemani Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jateng, Zainuddin Ahpandi dan Ketua PW Pemuda Muhammadiyah DIY, Iwan Setyawan serta Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Klaten, H.Abdul Rodhi.

Sekitar 40 orang pasukan KOKAM (Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah) ikut mengamankan kunjungan ini. Dipimpin langsung oleh Komandan KOKAM Jateng dan DIY.

Keluarga korban diduga mendapatkan tekanan, bahkan ancaman untuk tidak boleh tinggal di Pogung, bila tetap melakukan otopsi. “Saya baru selesai berdialog bersama warga, Kepala Desa, Bu Suratmi, dan pihak Kepolisian” Ujar Bang Dahnil kepada redaksi SangPencerah.com

Berikut 8 Poin hasil pertemuan hari ini, Rabu 30 Maret 2016 :

1. Muhammadiyah siap memberi advokasi kepada keluarga almarhum, khususnya Bu Suratmi (istri almarhum)
2. Hal ini dilakukan semata untuk menegakkan keadilan tanpa melihat latar belakang yg bersangkutan karena almarhum bukan kader Muhammadiyah.
3. Komnas HAM tidak diberi hak oleh aparat untuk melakukan investigasi sehingga perlu kerjasama dengan Muhammadiyah.
4. Bahkan jika pemerintah mengabaikan hal ini, Muhammadiyah siap membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional.
5. Autopsi terhadap jenazah almarhum akan dilakukan dalam waktu dekat/secepatnya.
6. Terkait penolakan warga, Muhammadiyah sangat menghormatinya namun proses autopsi tetap akan dilakukan.
7. Jika pasca autopsi, Bu Suratmi diusir oleh warga, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten siap mencarikan dan membuatkan rumah untuk beliau sekeluarga.
8. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten akan menanggung seluruh beban ekonomi yg ditanggung oleh keluarga almarhum.

Terancam Diusir Perangkat desa, Istri Siyono Suratmi: Tanah Allah Lebih Luas !!


Keluarga Siyono membawa bungkusan uang yang diberikan Densus 88 saat mendatangi kantor Muhammadiyah Yogyakarta

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjutak, tak kuasa membendung air mata ketika menemui Suratmi (29 tahun), istri terduga teroris, Siyono, di rumahnya di Kampung Brengkungan, Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jateng, Rabu (30/3).

Dahnil dikawal sejumlah anggota Kokam (Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah) menemui Suratmi. Ibu lima anak juga didampingi kerabat. Sekitar satu jam lebih, pertemuan tertutup pimpinan organisasi kepemudaan PP Muhammadiyah berlangsung.

Usai pertemuan, rombongan menunaikan shalat Zhuhur di Masjid Munirah yang melekat jadi satu dengan rumah orang tua Siyono. Dahnil menggelar konferensi pers usai menunaikan shalat.

Suratmi sempat meneteskan air mata. Dia dengan penuh keikhlasan siap angkat kaki meninggalkan Kampung Brengkungan. ''Tidak apa. Saya ikhlas pergi dari sini. Tanah milik Allah luas. Kami siap hidup dimanapun''.

Pernyataan tulus Suratmi menjawab tuntutan warga. Mereka menolak pembongkaran dan autopsi jenazah Siyono. Bila autopsi dilakukan, jenazah tidak boleh dimakamkan di sana lagi. Keluarga Siyono pun harus angkat kaki dari Dukuh Brengkungan. ''Saya trenyuh mendengar pernyataan Bu Suratmi. Nangis saya tadi. Haru saya tadi,'' aku Dahnil.

Rasa trenyuh Dahnil juga terlihat ketika ia menyerahkan dua gepok uang yang diserahkan ke PP Muhammadiyah. Uang yang diperkirakan ratusan juta itu untuk membungkam Suratmi agar tidak melakukan upaya hukum atas kematian suaminya. ''Ternyata wanita mempunyai karakter, bersikukuh, tidak goyah dengan uang. Materi bukan segala-galanya''.

Menurut Dahnil, ini 'PR' (Pekerjaan Rumah) terberat yang harus dihadapi. Betapa tidak, Suratmi harus menyandang status janda dengan tanggungan lima anak yang masih kecil. Siapa yang harus tanggung-jawab membesarkan dan mendidik mereka, sementara negara tidak hadir dalam masalah ini.

Almarhum Siyono bukan warga maupun kader Muhammadiyah. Tapi, Muhammadiyah ingin hadir di dalamnya. Ingin melindungi, menuntut keadilan, memberi rasa aman, melakukan advokasi hingga tuntas.

Tanggapi Persoalan Dunia, Ribuan Aktivis BKLDK Sukseskan SimNas 2016


www.dakwahmedia.net – Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) Nasional, menggelar acara Simposium Nasional (SimNas) 2016, di  GWW, IPB Dramaga, kemarin (27). Acara ini bertujuan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dan menanggapi berbagai permasalah di Indonesia maupun di dunia.

“Simnas BKLDK kali ini bertemakan ‘Membangun Negara Adidaya Baru Dengan Islam Rahmatan Lil Alamin’. Tema ini sebagai jawaban atas keterpurukan umat islam dunia dan indonesia pada khususnya,” ujar Alimudin Baharsyah, Ketua Badan Eksekutif Kornas BKLDK.

Ustadz. Dwi Condro Triono, Ph. D, salah satu narasumber yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan, penyebab gagal dan hancurnya Indonesia bukan karena korupsi, namun disebabkan oleh gerakan penghancuran yang bersifat sistemik kapitalisme. “Hanya islam yang dapat membuat Indonesia menjadi adidaya negara baru dengan mencampakan kapitalisme-demokrasi dan menerapkan syariah islam secara kaffah,” ujarnya dalam pidato.

Adapun dari hasil SimNas 2016 yang diselenggarakan di IPB Dermaga, Bogor, menghasilkan tiga point resolusi, diantaranya ialah ;


  1. Mengajak seluruh element mahasiswa sebagai salah satu garda terdepan perubahan kembali ke jalur perjuangan untuk mewujudkan indonesia yang lebih baik dengan satu jalan yakni mencampakkan sistem sekuler dan menggantinya dengan sistem islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw dan khulafaur rasyidin. Hanya dengan penerapan islam secara kaffah akan mewujudkan islam rahmatan lilalamin dan menjadikan negeri ini negara adidaya yang akan menebarkan kebaikan dan menghilangkan kerusakan di seluruh dunia.
  2. Mahasiswa harus rela berkorban harta, pemikiran dan jiwa untuk membangun kembali negara addidaya abad ini dengan islam rahmatan lil alamin. Yakni negara yang kan melindungi agama, akal, keturunan, jiwa, harta, darah dan kehormatan kaum muslim maupun non muslim.
  3. Mengajak seluruh elemen mahaiswa bergerak bersama-sama dengan umat penuh    dengan rasa ukhuwah untuk mewujudkan cita-cita tersebut. (RF/DakwahMedia)

Busyro Muqoddas: Muhammadiyah Siap Advokasi Kasus Kematian Siyono


www.dakwahmedia.net - Mejawab permintaan advokasi dari istri Almarhum Siyono, Busyro Muqoddas, Mantan ketua KPK Tahun 2010 ini berkomitmen bahwa Muhammadiyah akan menanggapi secara optimal.

“Kami akan memproses advokasi ini sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.” Kata Busyro di Kantor Pusat Muhammadiyah Selasa, (29/03).

Selain menyampaikan empati atas musibah yang menimpa Siyono, Busyro Muqoddas juga mengapresiasi langkah Suratmi mengupayakan keadilan dalam perkara yang menimpa suaminya.

“Beliau datang ke sini itu menunjukkan bukti bahwa sebagai manusia yang memiliki hati nurani dan akal sehat, akal waras, berani dating kemari,” ungkapnya.

Busyro juga menambahkan pernyataan bahwa rakyat kecil dengan kondisi ekonomi sesulit apapun, ketika suaminya diambil, tidak kemudian selesai begitu saja perkara hanya dengan uang.

“Kita tau dari beliau tadi, justru uang itu meresahkan. Kalau bu Suratmi itu mau, uang sebanyak itu bisa digunakan. Harga diri itu yang kami apresiasi,” tambahnya.

Tak luput dalam pertemuan itu Busyro Muqoddas juga memberikan masukan kepada Polri. Menurutnya, komitmen Densus 88 dalam menghormati supremasi hukum berada dalam titik nadir. Dimana hal itu ancaman bagi keamanan Negara.

Untuk Presiden Jokowi, Busyro juga memberikan masukan supaya pemerintah segera melakukan langkah cepat seperti ketika melakukan langkah-langkah di sektor ekonomi.

“Mengapa kalau dalam sektor-sektor ekonomi, langkah langkah yang diambil begitu cepat,” kata dia.

“Menjadi perhatian juga bagi presiden untuk lebih cermat dalam proses mengganti Kapolri ke depan,” imbuhnya.

Mengenai proses advokasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, Busyro sejalan dengan pernyataan kuasa hukum keluarga dimana akan melakukan autopsi jasad Siyono. Mengingat hal itu juga sudah diijinkan Kapolri. {DakwahMedia]

Ingin Ungkap Kematian Siyono, Muhammadiyah Lakukan Autopsi terhadap Jasad Siyono


www.dakwahmedia.net - Pihak keluarga telah meminta Muhammadiyah untuk mengadvokasi kasus kematian Siyono. Besok rencananya tim dokter Muhammadiyah akan melakukan autopsi untuk mengungkap penyebab kematian pria asal Klaten tersebut bersama Komnas HAM.

“Mereka (keluarga) menyampaikan permohonan kepada Muhammadiyah untuk mengadvokasi apa yang terjadi dengan Siyono, yang menurut mereka dilakukan seara tidak adil,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjunta.

Dahnil, yang saat dihubungi berada di Yogyakarta, mengungkapkan bahwa pihak keluarga Siyono menginginkan dilakukannya pengungkapan kematian Siyono. Mereka kemudian mempercayakan Muhammadiyah membentuk tim independen agar sebab kematian pria asal Klaten itu terang benderang.

Seperti diketahui Siyono ditangkap Densus 88 dalam pada Selasa (08/03) dalam kondisi sehat. Ditangkap atas dugaan terkait terorisme, pria yang dikenal sebagai aktivis masjid itu dipulangkan dalam kondisi tak bernyawa.

Polisi menyebut Siyono meninggal karena terkena benda tumpul saat melawan polisi yang mengawalnya. Jasad bapak empat anak itu kemudian diserahkan pada keluarga tanpa proses autopsi. Sebelum penguburan keluarga mendapati sejumlah luka di beberapa bagian tubuh Siyono.

“Akhirnya Muhammadiyah memutuskan akan melakukan autopsi terhadap jenazah Siyono di Klaten,” ujar Dahnil.

Dahnil menerangkan bahwa proses autopsi akan dilakukan oleh para dokter dari rumah sakit Muhammadiyah. Autopsi akan dilakukan bersama Komnas HAM, yang sebelumnya mengindikasikan adanya pelanggaran hak asasi manusia terkait kematian Siyono. Sebelumnya, Kapolri pun telah mempersilakan untuk dilakukan autopsi terhadap Siyono.

“Pihak Muhammadiyah lebih independen untuk melakukan penemuan fakta apa yang terjadi dengan Siyono,” pungkasnya.

Dahnil menerangkan bahwa Muhammadiyah juga telah mempersiapkan pengamanan selama proses autopsi. Personil Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) akan diterjunkan ke lokasi autopsi. [Kiblat/DakwahMedia]

Munarman Perintahkan untuk Lacak Uang Densus yang Ditermia Istri Siyono


Direktur An-Nashr Institute Munarman menyatakan dua gepok uang yang diserahkan keluarga almarhum Siyono kepada PP Muhammadiyah, sepatutnya dilacak darimana aliran dananya berasal.

Hal itu bisa dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap seluruh dana-dana yang dikeluarkan oleh Densus 88 maupun penerimaannya.

“Bagaimana mungkin Densus 88 bisa memberi uang kepada satu keluarga dengan tujuan untuk membungkam, artinya ini pola yang dilakukan oleh Densus 88 terhadap lebih kurang 118 yang ditembak mati itu,” kata Munarman kepada Kiblat.net pada Selasa, (29/03).

Ia menegaskan, kalau selama ini Densus 88 memberikan uang dua gepok yang ditaksir mencapai Rp 200 juta itu lalu dikalikan 118 korban Densus 88 angkanya sudah mencapai Rp20 milyar.

“Dari mana itu duit sumbernya? Kalau itu dana APBN, apakah anggaran dari APBN dibenarkan digunakan untuk yang begitu? Itu yang pertama. Yang kedua kalau itu bukan dari APBN itu dari siapa? Jika itu sumbangan dari pengusaha maka harus dijelaskan siapa pengusahanya. Jika berasal dari lembaga internasional pun demikian. Perlu dilacak ini,” ujar mantan Direktur YLBHI ini.

Menurutnya, dengan adanya pemberian uang tersebut, berarti Densus 88 memiliki sumber daya keuangan yang tak terbatas. Oleh karena itu, uang pemberian Densus 88 harus menjadi starting poin dari tuntutan masyarakat untuk melakukan audit keuangan, selain audit kinerja terhadap Densus 88.

Munarman menampik, jika uang yang diberikan pada istri Siyono berasal dari APBN. Sebab, jika uang itu berasal dari APBN mestinya harus ada pos anggarannya dan harus ada pertanggung jawabannya.

“Sekarang pertanyaannya, pertanggung jawaban terhadap penggunaan uang seperti ini apa? Kan ada tanda terima segala macam. Nah kemarin itu, hasil dari investigasi teman-teman kan gak ada tanda terima. Yang seperti ini namanya uangnya uang gelap nih,” tegas Munarman.

Dana semacam ini, lanjut Munarman, merupakan dana yang disebut sebagai dana non budgeter. Ia menjelaskan, dana non budgeter ini mesti dilacak darimana aliran sumber dananya. Sebab, dalam hal ini negara tidak boleh membiarka. “Kalau setiap ada yang mati ditembak, disogok seperti ini diem semua, mau jadi apa ini republik?” Tanyanya retoris.

Sementara, jika Densus 88 beralasan bahwa uang yang diberikan pada istri Almarhum Siyono sebagai uang kerahiman maka hal itu tak bisa diterima.

“Kalau ada uang kerahiman berarti Densus merasa bersalah dong, kalau ia merasa benar ia gak perlu ngasih, ya kan?” ujar dia.

Munarman berkeyakinan, kalau Densus 88 merasa benar dalam bertindak atau bahkan membunuh maka tak perlu ada uang kerahiman seperti itu. [Kiblat/DakwahMedia]

8 Kedudukan Mulia Bagi Wanita dalam Islam


www.dakwahmedia.net - Untuk kesekian kalinya dunia internasional memperingati hari perempuan sedunia. Peringatan ini dimaksudkan untuk melihat letak posisi perempuan di masing-masing negara, begitupun di Indonesia.

Sejak munculnya ide kesetaraan gender kepermukaan, arus deras permintaan kesetaraan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan tak dapat  dibendung lagi. Walaupun begitu, ketidakadilan, kekerasan dan penindasan terhadap perempuan masih dialami perempuan di Negara ini.  Menurut misiyah (Direktur Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan) dalam diskusi mengenai Hari Perempuan Internasional di Cikini, 6 Maret 2016, mengatakan  bahwa salah satu bentuk ketidakadilan itu adalah adanya beban kerja yang sama antara laki-laki dan perempuan, tetapi penghasilan yang mereka terima lebih kecil dari pada laki-laki.

Tidak hanya sebatas itu, perempuan juga dituntut untuk bertanggung jawab atas ekonomi keluarga. Diopinikan kepada mereka bahwa perempuan harus bekerja untuk mengatasi kemiskinan keluarganya. Mereka dituntut bekerja keras dengan gaji rendah. Selain itu, para perempuan juga dituntut menjadi tangguh, banyak dari mereka yang mengerjakan pekerjaan laki-laki, seperti sopir, tukang parkir, kuli bangunandan sebagainya. Inilah nasib perempuan dalam sistem kapitalisme.
Dalam sistem kapitalisme ini perempuan dijadikan aset untuk memutar roda perekonomian. Mereka dieksploitasi murah meriah, tenaganya diperas untuk mengatasi kemiskinan dirinya dan keluarganya bahkan dunia. Di Indonesia sendiri, perempuan diekspor oleh negara sebagai pahlawan devisa. Mereka harus mengabaikan anak, suami dan keluarganya. Padahal  mereka banyak yang bernasib malang ketika sampai di negara tujuan karena tidak dibekali dengan skill dan pengetahuan yang memadai.

Islam Mensejahterahkan Perempuan
Sebaliknya, dalam sistem Islam, perempuan sangat dimuliakan  dan dijaga kehormatannya, dijamin kesejahteraannya, pendidikannya dan lain sebagainya. Islam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan agar keduanya dapat menjalani kehidupan dengan harmonis. Islam juga memandang bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapiantara yang satu dengan yang lain bukan untuk dibandingkan dari keduanya mana yang lebih utama. Karena yang lebih utama adalah yang lebih bertaqwah dari keduanya (al-Hujurat:13). Hal ini menunjukkan adanya prinsip keadilan antara laki-laki dan perempuan.

Selain itu, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan bentuk tubuh yang berbeda, maka berbeda pula peran dan tugas keduanya dalam menjalani kehidupan. Maka, akan menjadi ketidakadilan jika peran dan tugas yang mereka emban adalah sama. Misalnya, Islam membebankan memberi nafkah adalah kewajiban laki-laki bukan perempuan. Sebaliknya, Islam membebankan pengasuhan anak adalah kewajiban perempuan bukan laki-laki. Inilah aturan yang mengatur dua jenis manusia dengan kadar masing-masing.

Islam mengatur secara rinci hubungan antara laki-laki dan perempuan baik dalam kehidupan khusus maupun umum. Dengan demikian, perempuan memiliki kedudukan mulia sebagaimana kedudukan mulia yang dimiliki oleh laki-laki. Kedudukan mulia itu tampak dari beberapa ketetapan berikut ini:

Pertama, Islam membebankan tugas sebagai ibu dan pengurus rumah tangga kepada perempuan. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, “perempuan adalah pengurus rumah suaminya dan anak-anaknya serta bertanggung jawab atas kepemimpinanya”. (H.R Bukhari Muslim)

Tugas ini tidak bisa dipandang remehatau hanya sebelah mata, karena tugas ini sangat penting dalam menentukan bentuk masyarakat. Masyarakat yang berkepribadian yang luhur itu ditentukan oleh generasi dan kehidupan keluarga. Beginilah, Islam memuliakan perempuan dengan tugas pokoknya sebagai ibu dan pengurus rumah tangga.

Kedua, perempuan berhak menerima nafkah dari suaminya dalam rumah tangga. Rasulullah bersabda, “bagi mereka (perempuan) wajib atas kalian (suami) memberi makan dan pakaian dengan cara yang makruf”. Dari sini, dapat dilihat bahwa Islam tidak membebankan kepada perempuan untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

Ketiga, perempuan juga berhak mendapat rasa tentram dari suaminya dalan kehidupan rumah tangganya (QS. Ar-Rum:21)

Keempat, hak hadhanah (pengasuhan anak masih kecil) dalam Islam diberikan kepada perempuan ketika ia berpisah dari suaminya (bercerai ataupun meninggal). Dalam keadaan seperti itu, maka wajib bagi suami atau keluarga suami untuk memberikan nafkah kepada dia (QS al-Baqorah: 233).

Kelima, dalam Islam bagi perempuan yang haid atau nifas diberikan keringan untuk tidak melaksanakan sholat dan puasa Ramadhan. Hal ini juga tidak bisa dianggap merendahkan kedudukan perempuan karena hari-hari untuk ibadahnya berkurang. Namun, Allah Maha Tahu atas kondisi makhluk-Nya. Oleh karena itu, Dia melarang perempuan untuk beribadah pada waktu-waktu tertentu. Karena semua yang berasal dari ketentuan-Nya adalah sebuah kebaikan (QS. Sl-A’raf: 157)

Keenam, Islam menetapkan dua kehidupan, yaitu kehidupan khusus dan kehidupan umum di luar rumah. Dalam kehidupan umum Islam menetapkan ketentuan bagi perempuan  untuk berpakaian khusus untuk menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ketentuan itu dimaksudkan untuk melindungi perempuan dari kejahatan orang-orang yang hendak merendahkan kehormatan perempuan.

Ketujuh, Islam memandang bahwa perempuan adalah sebuah kehormatan yang wajib dijaga dengan seperangkat aturan. Seperti adanya larangan bepergian sehari semalam tanpa didampingi mahram, larangan berkhalwat, larangan tabarruj ( memperlihatkan perhiasan dan kecantikan kepada laki-laki yang bukan mahram), larangan berikhtilat (bercampur baur) dengan laki-laki yang bukan mahramnya dan mewajibkan adanya pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Semua hukum ini dimaksudkan untuk menjaga perempuan dari pandangan seksual yang muncul dari pikiran orang-orang yang menjadi sumber kerusakan.

Kedelapan, Islam memberikan posisi yang layak bagi perempuan ketika memberikan posisi yang khusus dan membolehkan perempuan untuk bekerjasama dengan laki-laki. Misalnya, perempuan terlibat dalam urusan pendidikan, kesehatan, peradilan dan lain-lain. Ini semua karena Allah lebih mengetahuai atas ciptaanNya yang sesuai dan cocok dengan firah pembentukannya.

Demikianlah Islam menjaga dan melindungi perempuan. Semua ketentuan itu akan mewujudkan kerjasama yang efektif antara laki-laki dan perempuan. karena baik laki-laki ataupun perempuan mengambil peran dan tugasnya sesuai dengan kapasitasnya. Ketika kerjasama efektif terbentuk, maka akan terbentuk struktur keluarga yang kuat. Dengan demikian, peran publik dan domestik akan dijalankan dengan baik oleh semua pihak dan dengan sendirinya akan terwujud masyarakat yang sehat dan berakhlak .

Sehingga perempuan mendapatkan hak-haknya dan juga terjaga kehormatannya. dia tidak merasa adanya ketidakadilan meskipun diberikan peran yang berbeda dengan laki-laki. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain untuk mengembalikan kemuliaan perempuan kecuali dengan mewujudkan kembali sistem Islam di tengah-tengah masyarakat. Tentu saja, sistem Islam itu akan terwujud dengan tegaknya sistem Khilafah sebagai naunganya. [VoaIslam/DakwahMedia]

TAFSIR SURAT AL WAQI’AH 7-12: TIGA GOLONGAN MANUSIA PADA HARI KIAMAT



بيم الله الرحمن الرحيم

Tafsir Surat Al Waqi’ah 7-12:
TIGA GOLONGAN MANUSIA PADA HARI KIAMAT.

(وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً)

(7). Dan kalian menjadi tiga golongan.

Artinya, pada hari kiamat manusia menjadi tiga golongan.  Wahai manusia, kalian nanti akan menjadi tiga golongan. Golongan kanan, golongan kiri, dan orang-orang yang terdahulu keimanannya (saabiqun).

Orang-orang terdahulu adalah pemilik kedudukan yang tertinggi di dalam surga. Golongan kanan adalah ahli surga lainnya, sedangkan golongan kiri adalah ahli neraka.

Inilah tingkatan manusia di akhirat. Maimun bin Mihran berkata: “Dua di surga dan satu du neraka”. Kemudian Allah merinci ketiga golongan tersebut.

(فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ)

(8).  Maka golongan yang kanan, Alangkah mulianya golongan kanan itu.

Satu golongan berada di sebelah kanan ‘Arsy dan mereka itulah yang keluar dari sisi kanan Nabi Adam as. Golongan ini akan diberi kitab (catatan amal) dengan tangan kanan mereka kemudian mereka digiring ke dalam golongan kanan.

As Suddi berkata: “Mereka adalah mayoritas penduduk surga”. Kata tanya di sini adalah berfungsi untuk mengagungkan dan membanggakan.

(وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ)

(9) Dan golongan kiri, Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.

Golongan lainnya berada di sebelah kiri ‘Arsy, dan mereka inilah yang keluar dari sisi kiri Adam as.

Mereka diberi kitab catatan amal dengan tangan kiri, kemudian digiring ke dalam golongan kiri. Mereka inilah sebagian besar penduduk neraka.
Semoga Allah melindungi kita dari semua perbuatan orang seperti ini.

Al Qurtubi berkata: “Pengulang-ulangan kata dalam ayat di atas agar manusia heran kenapa mereka kafir dan masuk neraka”. Ini semakna dengan Firman Allah dalam Surat al Haaqah ayat 1-3.

(ِ الْحَاقَّةُ.  مَا الْحَاقَّةُ.  (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ)

" Hari kiamat, Apakah hari kiamat itu? dan tahukan engkau apakah hari kiamat itu?
   (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ)

 (10) Dan orang-orang yang paling dahulu beriaman.

Yakni orang yang berlomba dan besegera dalam melakukan kebaikan sebagaimana yang diperintahkan. Sebagaimana Firman Allah:

(وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ)

“Dan besegeralah kalian kepada (mendapatkan) ampunan dari Tuhan kalian dan Surga yang luasnya seluas langit dan bumi”. (Ali Imran 133)

Siapa pun yang berlomba-lomba di dunia ini dalam kebaikan, maka di akhirat termasuk orang-orang yang paling dahulu mendapatkan kemuliaan.  Karena balasan bagi suatu amal akan sejenis dengan amal tersebut.

(أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ)

(11) Mereka itu adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah.

Dan satu golongan lainnya berada dekat di hadapan Allah. Mereka inilah golongan yang lebih dekat, lebih beruntung dan lebih khusus dari golongan kanan, karena mereka inilah pemimpin golongan kanan.
Di tengah-tengah mereka terdapat Rasul, para Nabi, para shiddiqin, dan orang-orang yang mati syahid. Jumlah mereka jauh lebih kecil dari jumlah golongan kanan.

Muhammad bin Ka’ab mengatakan “Mereka adalah para Nabi”, As Suddi berkata “Mereka adalah orang-orang yang menempati tempat yang tinggi ‘illiyyiin"

(فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ)

(12) (Berada) di surga-surga kenikmatan.  Mereka berada dalam surga abadi dan memeperoleh kenikmatan di dalamnya.[Luthfi Hidayat]

Istri Suyono Datangi Kantor Muhamadiyah untuk Kembalikan Uang Pemberian Densus


www.dakwahmedia.net - Keluarga almarhum Siyono, Selasa (29/3/2016) pagi ini mendatangi kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah. Mereka hendak menyampaikan rasa terimakasih atas dukungan moral Muhammadiyah kepada keluarga.

Sekitar pukul 09.20 WIB, istri Siyono, Suratmi tiba bersama beberapa anggota keluarga lainnya di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro Yogyakarta. Rombongan keluarga diterima oleh Busyro Muqodas, Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah.

Suratmi datang untuk mengadukan ketidakadilan yang diterima suaminya. Mereka menyerahkan uang damai dari Densus 88 Mabes Polri yang hingga kini masih terbungkus rapi, untuk dihitung bersama-sama di depan publik.

Ibu dari lima anak itu juga mengaku ia diintimidasi aparat untuk menandatangani surat agar tidak mebawa kasus ini ke jalur hukum.

“Saat di Jakarta saya sempat diminta menandatangani surat, tidak membawa kasus ini ke hukum, tidak meminta otopsi dan diminta mengikhlaskan. Ada lima poin seingat saya, Tapi saya tidak mau tanda tangan,” ujar Suratmi dalam pertemuan di kantor PP Muhammadiyah, seperti dilansir dari Kompas.

Suratmi menegaskan, dia tidak mau menandatangani surat tersebut karena merasa janggal dengan kematian suaminya dan ingin menuntut keadilan. Menurut dia, suaminya meninggal tanpa proses hukum.

Dia juga meminta agar PP Muhammadiyah memberikan pendampingan hukum.

“Saya ke sini untuk meminta bantuan agar Muhammadiyah mendampingi proses hukumnya,” tegasnya.

Sementara itu, Busyro mengatakan, keluarga besar PP Muhammadiyah berempati terhadap apa yang menimpa keluarga Siyono dan menyesalkan kejadian itu. Oleh karena itu, Muhammadiyah akan mendampingi keluarga Siyono ke jalur hukum.

“Kami berempati dan menyesalkan. Sudah menjadi komitmen dan tugas PP Muhamadiyah untuk melakukan pendampingan terhadap korban pelanggaran HAM. Kita akan menyanggupinya memberikan pendampingan,” tandasnya.

Terkait upaya pendampingan hukum tersebut, Busyro mengatakan, pihaknya akan membentuk tim khusus dan mengumpulkan fakta-fakta serta bukti-bukti.

“Kami rapatkan dulu. Kami akan bentuk tim untuk pendampingan,” pungkasnya. [Kiblat/DakwahMedia]

BENARKAH YANG PENTING IMAMAH DAN TIDAK HARUS KHILAFAH?



Alhamdulillah, saat ini, banyak orang yang sudah mulai menyadari bahwa Islam memang bukan hanya mengatur hubungan privat antara manusia dengan Allah, tetapi Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesama, termasuk mengatur interaksi manusia dalam masyarakat skala besar, yaitu dalam masalah politik dan pemerintahan. Islam memang mengatur masalah Imamah (kepemimpinan atau pemerintahan). Hanya saja, banyak orang (termasuk tokoh-tokoh Islam) yang belum sreg dengan penggunaan istilah Khilafah untuk menyebut sistem pemerintahan Islam dan penggunaan istilah Khalifah untuk menyebut pemimpin dalam pemerintahan Islam tersebut. Menurut mereka, dalam Islam yang penting adalah adanya kepemimpinan (Imamah) yang menerapkan Islam sehingga kerahmatan dan keadilan benar-benar terwujud, sebagaimana ajaran Islam. Mereka mengatakan, bahwa sistem pemerintahan Islam tidak mesti Khilafah, yang terpenting adalah Imamah.

Harus diakui, pemahaman ini merupakan kemajuan yang cukup berarati dalam dunia dakwah, setelah sekian lama umat “tak bersentuhan” dengan pembahasan masalah Imamah ini. Selama ini, umat hanya tahu bahwa Islam hanyalah berisi akidah, ditambah ibadah mahdhoh, plus akhlak. Kita patut bersyukur kepada Allah atas kemajuan pemahaman ini, meski pemahaman ini perlu lebih “dijernihkan” kembali. Permasalahan seputar Imamah dan Khilafah perlu diperjelas lagi, sehingga tidak menimbulkan bias yang akhirnya berujung pada kesimpulan dan tindakan yang kontra-produktif.

Tulisan singkat ini akan berusaha membahas masalah ini.

*****
Islam memang mengatur masalah Imamah (kepemimpinan).

Ada banyak hadits Rasulullah dan penjelasan dari para ulama mu’tabaroh yang telah membahas masalah ini.

Diantaranya, sabda Rasulullah saw:

اَلإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَاعِيَتِهِ

“Imam (pemimpin) itu bagaikan seorang penggembala dan dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya (rakyatnya).” (Shahih Muslim, XII/213; Sunan Abu Dâwud, no. 2928, III/342-343; Sunan at-Tirmidzi, no. 1705, IV/308).

Rasulullah saw juga bersabda:

مَنْ بَايَعَ إَمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمْرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخِرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوْا عُنُقَ اْلآخِر

“Siapa saja yang membai’at seorang Imam, lalu ia memberikan genggaman tangannya dan buah hatinya kepadanya, hendaklah ia menaati imam itu sekuat kemampuannya. Kemudian jika datang orang lain yang hendak merebut kekuasaan Imam itu maka penggallah leher orang lain itu.” (HR Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, an-Nasa’i, dan Ahmad).

Rasulullah saw. juga bersabda:

إِنَّمَا اْلإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

“Sesungguhnya Imam itu perisai (pelindung bagi umat). Di belakangnya umat berperang dan berlindung dengannya. (HR Muslim).

Hadits-hadits tersebut menjelaskan dengan gamblang bahwa Islam memang mengatur masalah Imam dan Imamah.

Para ulama juga telah membahas masalah Imamah ini di dalam kitab-kitab beliau. Para ulama tidak hanya membahas tentang sholat, puasa, haji, nikah, dan lain-lain, tetapi juga membahas tentang Imamah dan segala hal yang berkaitan dengannya. Berikut ini adalah sekilas penjelasan para ulama tentang Imamah.

Imam Al Mawardi, dalam kitab Al-Ahkaam As-Sulthaniyyah, halaman 5, menyampaikan:

الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به.

“Imamah itu menduduki posisi untuk menggantikan Nabi (khilafatin nubuwwah) dalam hal menjaga agama serta politik (pengaturan) urusan duniawi”.

Imam Al-Haramain dalam kitab Ghiyatsul Umam fil Tiyatsi Adz-dzulam halaman 15 menjelaskan:

الإمامة رياسة تامة ، وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا .

“Imamah itu adalah kepemimpinan yang menyeluruh, dan kepemimpinan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat umum dan khusus dalam urusan-urusan agama maupun dunia”.

Imam Abul Qasim An-Naisaburi Asy-Syafi'i, dalam kitab Tafsir An-Naisaburi, juz 5 halaman 465, berkata:

أجمعت الأمة على أن المخاطب بقوله { فاجلدوا } هو الإمام حتى احتجوا به على وجوب نصب الإمام فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

“Umat telah sepakat bahwa yang menjadi obyek seruan pada firmanNya: ("maka jilidlah") adalah Imam; sehingga mereka berhujjah dengan ayat ini atas wajibnya mengangkat seorang Imam. Sebab, apabila suatu kewajiban itu tidak sempurna tanpa adanya sesuatu maka sesuatu tersebut menjadi wajib pula”.

Imam Al-Ghozali dalam Kitab Al-Iqtishod Fil I’tiqod, halaman 99, mengatakan:

فبان أن السلطان ضروري في نظام الدين ونظام الدنيا ، ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين ، ونظام الدين ضروري في الفوز بسعادة الآخرة ، وهو مقصود الأنبياء قطعًا ، فكان وجوب الإمام من ضروريات الشرع الذي لا سبيل إلى تركه فاعلم ذلك ـ

“Maka telah jelas bahwa sulthan (kekuasaan) merupakan keharusan dalam pengaturan agama dan pengaturan dunia. Pengaturan dunia merupakan keharusan dalam pengaturan agama. Dan pengaturan agama merupakan keharusan dalam kebahagiaan akhirat. Inilah tujuan dari (diutusnya) para Nabi secara pasti. Karena itu, wajibnya adanya Imam merupakan keharusan syara’, dan sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Ketahulah hal itu!”

Syeikh Abdul Hamid Asy-Syarwani, dalam kitab Hawasyi Asy-Syarwani, juz IX, halalamn 74, menyatakan:

قوله: (هي فرض كفاية) إذ لا بد للامة من إمام يقيم الدين وينصر السنة وينصف المظلوم من الظالم ويستوفي الحقوق ويضعها موضعها...

“Perkataannya: (Dia adalah fardhu kifayah) karena adalah merupakan keharusan bagi umat adanya imam yang bertugas menegakkan agama, menolong sunnah, serta memberikan hak orang yang didzalimi dari orang yang dzalim serta menunaikan hak-hak dan menempatkan hak-hak tersebut pada tempatnya...”

Syeikh Manshur al-Buhuthi al-Hambali dalam kitab Kasy-syaful Qina’ ‘An Matnil Iqna’, 21/61, mengatakan:

( نَصْبُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ ) عَلَى الْمُسْلِمِينَ ( فَرْضُ كِفَايَةٍ) لِأَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةٌ إلَى ذَلِكَ لِحِمَايَةِ الْبَيْضَةِ وَالذَّبِّ عَنْ الْحَوْزَةِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَاسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ

“(mengangkat Imam yang agung) atas kaum muslimin (adalah fardhu kifayah) karena masyarakat membutuhkan hal tersebut, untuk menjaga kesucian Islam, serta mempertahankan wilayah, menegakkan sanksi, penuaian hak dengan sepenuhnya, serta amar makruf dan melarang kemungkaran”.

Imam 'Alauddin Al-Kasani Al-Hanafi, dalam kitab Bada'iush Shanai' fii Tartibis Syarai', juz 14, halaman 406 berkata:

“.. وَلِأَنَّ نَصْبَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَرْضٌ ، بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْحَقِّ ، وَلَا عِبْرَةَ - بِخِلَافِ بَعْضِ الْقَدَرِيَّةِ - ؛ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ ، وَلِمِسَاسِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ؛ لِتَقَيُّدِ الْأَحْكَامِ ، وَإِنْصَافِ الْمَظْلُومِ مِنْ الظَّالِمِ ، وَقَطْعِ الْمُنَازَعَاتِ الَّتِي هِيَ مَادَّةُ الْفَسَادِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَصَالِحِ الَّتِي لَا تَقُومُ إلَّا بِإِمَامٍ ، ...

“…dan karena sesungguhnya mengangkat imam agung itu adalah fardhu. Tidak ada perbedaan pendapat diantara ahlul haq mengenai masalah ini. Khilafah sebagian kelompok Qadariyyah sama sekali tidak perlu diperhatikan, berdasarkan ijma' shahabat ra atas perkara itu, serta kebutuhan terhadap Imam yang agung tersebut; serta demi keterikatan dengan hukum; dan untuk menyelamatkan orang yang didzalimi dari orang yang dzalim; memutuskan perselisihan yang menjadi sumber kerusakan, dan kemaslahatan-kemaslahatan lain yang tidak akan terwujud kecuali dengan adanya Imam…”

Syeikh Ibnu Hajar al-Haitamiy al-Makkiy dalam kitab Ash-Showa’iqul Mukhriqoh mengatakan:

اعلم أيضًا أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب ، بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله

“Ketauhilah (juga) bahwa sesungguhnya para shahabat ra telah ijma’ (sepakat) bahwa sesungguhnya mengangkat Imam setelah lewatnya masa kenabian itu wajib, bahkan mareka menjadikan kwajiban tersebut sebagai kewajiban yang paling penting, dimana mereka lebih menyibukkan (diri mereka) dalam pengangkatan imam tersebut dibanding memakamkan Rasulullah saw, sedangkan perbedaan mereka (para sahabat) dalam penetapan siapa yang ditunjuk tidaklah merusak ijma’ yang disebutkan (di atas)”.

Para ulama juga telah bersepakat berdasarkan ijma sahabat, bahwa keputusan seorang Imam dapat menghilangkan sengketa, artinya keputusan Imam itulah yang akan berlaku di masyarakat jika ada suatu sengketa atau perbedaan. Dalam ini diambil kaidah yang sangat popular di kalangan ulama:

أَمْرُ اْلإِمَامِ يَرْفَعُ اْلخِلاَفَ

“Perintah (ketetapan) seorang Imam (Khalifah) akan menyelesaikan persengketaan”.

Jadi, jelas sekali bahwa Islam mengatur Imamah, dan para ulama telah membahas tentang Imamah secara detil dalam kitab-kitab beliau. Pembahasan tentang Imamah itu sama sekali bukan sesuatu yang baru, apalagi dikatakan sebagai ahistoris.

*****
Berikutnya, penting untuk dibahas, apakah Imam itu hanyalah sekedar pemimpin secara umum yang berlaku untuk semua jenis pemerintahan, atau Imam di sini memiliki makna syar’i dan menunjukkan realitas spesifik dari suatu pemerintahan Islam. Lebih tegasnya, apakah Imam itu sama dengan Khalifah? Atau, apakah Imam dan Khilafah itu dua hal yang berbeda? Atau, apakah Imam itu umum, sementara Khilafah itu khusus?

Karena sejak awal kita membahas hal ini dengan berpijak pada hadits dan pemahaman para ulama mu’tabaroh, maka pembahasan ini juga dilanjutkan dengan terus merujuk kepada hadits dan ulama mu’tabaroh.

Jika kita mengkaji hadits-hadits Nabi secara menyeluruh, maka akan kita dapati bahwa Rasulullah saw selain menyebut kata Imam untuk menggambarkan kepemimpinan di dalam Islam, Rasulullah juga menggunakan istilah yang lain, yaitu Khalifah dan Amir.

Diantaranya adalah hadits-hadits berikut ini.

Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Imam Ahmad dan Al-Bazzar:

تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ

“Di tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian, atas izin Allah ia tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Ia ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan yang zalim; ia juga ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan diktator yang menyengsarakan; ia juga ada dan atas izin Alah akan tetap ada. Selanjutnya akan ada kembali Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian.” Beliau kemudian diam. (HR Ahmad dan al-Bazar).

Rasulullah juga bersabda dalam hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim:

«كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ اْلأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ اْلأَوَّلِ فَاْلأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ»

"Dulu Bani Israel diurusi dan dipelihara oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal digantikan oleh nabi yang lain. Akan tetapi, sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku, yang akan ada adalah para khalifah, dan mereka banyak." Para sahabat bertanya, “Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Nabi bersabda, “Penuhilah baiat yang pertama, yang pertama saja, berikanlah kepada mereka hak mereka. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa saja yang mereka urus/pelihara." (HR al-Bukhari dan Muslim).

Rasulullah juga bersabda:

«إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا اْلآخِرَ مِنْهُمَا»

“Jika dibaiat dua orang khalifah maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.” (HR Muslim)

Rasulullah juga bersabda:

« إنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة »

“Orang yang hidup diantara kalian, (suatu saat) suatu saat akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Maka ikutilah sunnahku dan sunnah para Khalifah yang mendapat petunjuk (Khulafa’ur Rasyidin). Berpegang teguhlah dengannya. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Hati-hatilah dengan hal yang baru, karena setiap bid’ah adalah kesesatan”. (HR. At Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad).

Rasulullah juga terkadang menggunakan istilah lain, yaitu Amir. Contohnya adalah hadits berikut ini:

«اِنَّ الأَميْرَ إِذَا ابْتَغَي الرَّيْبَةَ مِنَ النَّاسِ اَفْسَدَهُمْ»

“Sesungguhnya pemimpin itu, jika mencari keraguan (sehingga mencari-cari kesalahan) dari rakyatnya, berarti ia telah merusak mereka.” (HR Ahmad).

Rasulullah juga bersabda dengan menggunakan kata Amir:

من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ، ومن عصى أميري فقد عصاني

“Siapa orangnya yang taat kepadaku berarti taat kepada Allah. Dan siapa yang menenatangku berarti menentang Allah. Siapa yang taat kepada amirku berarti ia taat kepadaku. Dan siapa yang menentang amirku, berarti ia menentangku”. (HR Bukhari dan Muslim).

*****
Berdasarkan hadits-hadits Nabi saw, yang terkadang menggunakan kata Imam, terkadang Khalifah, terkatang Amir, maka para ulama memahami bahwa tiga kata tadi artinya sama (mutaradif). Inilah yang dinyatakan oleh para ulama mu’tabaroh.

Imam Nawawi dalam kitab beliau Raudlatut Thalibin jilid 10 hal 90, beliau menjelaskan:

يجوز أن يقال للإمام : الخليفة ، والإمام ، وأمير المؤمنين

“Dibolehkan menyebut Imam dengan sebutan: Khalifah, Imam dan Amirul Mukminin”.

Syeikh Ibnu Khaldun menjelaskan dalam kitab beliau yang sangat masyhur yaitu Al-Muqoddimah:

وإذ قد بيَّنَّا حقيقة هذا المنصف وأنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به تسمى خلافة وإمامة والقائم به خليفة وإمام

“Sungguh telah kami jelaskan hakikat jabatan itu, bahwa ia adalah wakil dari pemilik syariah (Allah) untuk menjaga agama dan pengaturan (politik) dunia. Ia dinamakan Khilafah dan Imamah. Orang yang mengendalikannya dinamakan Khalifah atau Imam”.

Syeikh Abu Zahroh dalam kitab beliau Tarikhul Madzahib Al-Islamiyah jilid I, halaman 21, menyatakan:

المذاهب السياسية كلها تدور حول الخلافة وهي الإمامة الكبرى ، وسميت خلافة لأن الذي يتولاها ويكون الحاكم الأعظم للمسلمين يخلف النبي في إدارة شؤونهم ، وتسمى إمامة : لأن الخليفة كان يسمى إمامًا ، ولأن طاعته واجبة ، ولأن الناس كانوا
يسيرون وراءه كما يصلون وراء من يؤمهم الصلاة

“Madzhab siyasah seluruhnya berputar sekitar Khilafah. Dan dia adalah Imam al-Kubra (besar). Dinamakan Khilafah karena orang yang memimpin adalah penguasa bagi kaum muslim yang menggantikan (yakhlufu) Nabi dalam hal mengurusi urusan-urusan mereka. Juga dinamakan Imam (Khalifah dinamakan Imam) karena taat kepadanya dalah wajib dan karena msyarakat mengikuti di belakangnya sebagaimana orang-orang sholat di belakang Imam”

Syeikh Muhammad Al-Mubarok menyatakan bahwa istilah Imam, Khalifah dan Amirul Mukminin, merupakan istilah yang sama. Istilah-istilah ini dipakai di dalam Islam untuk membedakan dengan sistem pemerintahan yang ada sebelumnya, baik pemerintahan Romawi atau Persia. Jadi Imam, bukan sekedar pemimpin. Hal dinyatakan beliau dalam kitab Nidzomul Islam; Al-Hukmu Wad Daulah, halaman 61.

سبب اختيار هذه الألفاظ ( الإمام ، والخليفة ، وأمير المؤمنين ) بأنه : ابتعاد بالمفهوم الإسلامي للدولة ورياستها عن النظام الملكي بمفهومه القديم عند الأمم الأخرى من الفرس والرومان المختلف اختلافًا أساسيًا عن المفهوم الإسلامي الجديد )

“Sebab pemilihan kata-kata ini (Imam, Khalifah dan Amirul Mukminin) karena: untuk menjauhkan pemahaman Islam terhadap negara dan perpolitikannya dengan sistem kerajaan yang sudah ada sebelumnya dari kalangan umat-umat lain, yaitu Persia dan Romawi. Perbedaan sistem pemerintahan ini sangat mendasar dengan pemahaman Islam yang baru”.

Syeikh Ad-Dumaiji dalam kitab beliau bahwa, ulama Ahlus Sunnah memahami bahwa Khilafah dan Imamah itu sama (mutarodif). Hal ini beda dengan pemahaman Syi’ah, yang membedakan istilah Imam dengan Khilafah. Hal ini dijelaskan beliau dalam kitab Al Imamatul Udzma Inda Ahlis Sunnah wal Jama’ah halaman 36.

ومن الملاحظ أن لفظ (الإمامة) يغلب استعمالهم عادة عند أهل السنة في مباحثهم العقدية والفقهية ، بينما الغالب استعمالهم لفظ (الخلافة) في كتاباتهم التاريخية ، ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن هذه المباحث - خاصة العقدية - قد كتبت للرد على المبتدعة في هذا الباب كالشيعة والخوارج .
فالشيعة يستخدمون لفظ الإمامة دون الخلافة ، ويعتبرونها إحدى أركان الإيمان عندهم ، ويفرقون بين الإمامة والخلافة ، فهم يعتبرون الإمامة رئاسة دين ، والخلافة رئاسة دولة ، ويريدون من ذلك إثبات أن عليًا رضي الله تعالى عنه كان إمامًا زمن خلافة الثلاثة الذين سبقوه . وفي ذلك فصل للدين عن الدولة . وهذا لا يقره الإسلام .

“Penting untuk diperhatikan bahwa kata (Imamah) biasanya digunakan bagi ulama Ahlus Sunnah dalam pembahasan Akidah dan Fiqhiyyah. Sementara kata (Khilafah) biasanya ditemukan dalam kitab-kitab tarikh (sejarah). Hal itu, kemungkinan disebabkan bahwa pembahasan ini –terutama masalah akidah- ditulis untuk membantah para ahli bid’ah dalam bab ini, seperti Syi’ah dan Khowarij.

Sementara Syi’ah menggunakan kata Imamah, bukan Khilafah. Syiah menganggap bahwa Imamah adalah salah satu rukun Iman. Mereka membedakan antara Imamah dan Khilafah. Mereka menganggap bahwa Imamah adalah pemimpin agama, sementara Khilafah adalah pemimpin negara. Hal ini mereka maksudkan untuk menetapkan bahwa Ali ra adalah Imam pada zaman tiga Khalifah sebeluknya. Dengan demikian, mereka memisahkan agama dari negara. Dan ini, merupakan sesuatu yang tidak diakui oleh Islam”.

Lebih lanjut beliau menyampaikan:

وهكذا أخذت الإمامة معنى اصطلاحيًا إسلاميًا ، فقصد بالإمام : خليفة المسلمين وحاكمهم ، وتوصف الإمامة أحيانًا بالإمامة العظمى أو الكبرى تمييزًا لها عن الإمامة في الصلاة ، على أن الإمامة إذا أطلقت فإنها توجه إلى الإمامة الكبرى أو العامة ، كما أوضح ذلك ابن حزم رحمه الله.

“Demikianlah, Imamah telah memiliki makna istilah yang Islamy. Maka maksud dari Imam adalah Khalifah dan penguasa bagi kaum Muslimin. Imamah terkadang disebut Imamatul Udzma atau Imamatul Kubra (pemimpin besar) untuk membedakan dari Imamah di dalam Sholat. Jika disebut Imamah maka maksudnya mengarah kepada Imamatul Kubra atau Imamatul Ammah. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Hazm ra.”

*****
Jadi, nama pemerintahan Islam memang tidak harus Khilafah, tetapi bisa dengan nama lain, yang penting menggambarkan bahwa sistem itu meruapakan sistem pemerintahan Islam tunggal bagi seluruh kaum muslimin di dunia, dan menerapkan hukum Islam secara paripurna dalam segala aspeknya. Itulah yang disampaikan oleh Syeikh Rusydi Ilyan dalam kitab beliau Al-Islam Wal Khilafah: Bahsun Mau’udliyyun fi Ri’asatid Daulati Muqoronan Bi Ara’i Al-Madzahib Al-Islamiyyah Kaffatan.

Namun, jika diteliti dengan seksama, terdapat empat karakteristik utama sistem Khilafah yang membedakannya dengan seluruh sistem pemerintahan yang ada di dunia, seperti sistem demokrasi-republik, sistem kerajaan, sistem kekaisaran, dan lain sebagainya. Jika salah satu pilar ini hilang, maka sistem tersebut tidak bisa dinamai Khilafah atau Imamah atau Imaroh. Karakteristik utama ini sering dinamakan pilar-pilar sistem pemerintahan atau qawa’id nidzomul hukmi.

Dijelaskan oleh Syeikh Mahmud Abdul Majid Al-Khalidi dalam kitab Qawa’id Nizham al-Hukm fî al-Islam bahwa dalam sistem Khilafah paling tidak terdapat empat pilar, yaitu: 1. Kedaulatan berada di tangan Allah swt 2. Kekuasaan berada di tangan umat 3. Adanya satu orang Khalifah di seluruh dunia adalah kewajiban 4. Khalifah adalah yang memiliki wewenang mengadopsi dan menetapkan suatu undang-undang atau peraturan.

Pertama, masalah krusial dalam setiap sistem pemerintahan adalah menyangkut konsep kedaulatan (sovereignty/as-siyadah). Kedaulatan adalah kewenangan untuk menangani dan menjalankan suatu kehendak tertentu. Dengan ungkapan lain, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dan mutlak; satu-satunya yang memiliki hak untuk mengeluarkan hukum. Karena itu, konsep kedaulatan akan menentukan corak masyarakat, arah kebijakan negara, dan semua sub-sistem yang menjadi turunannya, seperti sistem hukum, peradilan, ekonomi, dan sebagainya.

Dalam negara demokrasi-sekular, kedaulatan berada di tangan rakyat. Konsekuensinya, rakyatlah yang memiliki hak menentukan perjalanan hidup masyarakat. Rakyat pula yang menentukan sistem, hukum, dan kosntitusi yang cocok bagi mereka. Sebagaimana rakyat berhak membuat dan menetapan sebuah undang-undang, rakyat juga berhak membatalkan, mengganti, atau mengubah undang-undang tersebut.

Konsepsi tentang kedaulatan ini jelas kontradiktif dengan sistem Khilafah. Sistem Khilafah menjadikan kedaulatan ada di tangan Allah swt (syariah). Hal ini didasarkan pada syariat Islam yang hanya mengakui Allah Swt. satu-satunya Pemilik otoritas untuk membuat hukum (al-Hakim) dan syariat (al-Musyarri‘). Islam tidak memberikan peluang kepada manusia untuk membuat hukum, meski satu hukum sekalipun. Justru manusia, apa pun kedudukannya, baik rakyat atau Khalifah, semuanya berstatus sebagai mukallaf (pihak yang mendapat beban hukum) yang wajib tunduk dan patuh dengan seluruh hukum yang dibuat oleh Allah Swt.

Konsep kedaulatan di tangan syariat disimpulkan dari banyak dalil. Diantaranya firman Allah swt:

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ ِللهِ

“Menetapkan hukum hanya hak Allah.” (QS Yusuf [12]: 40).

Dan masih banyak sekali dalil-dalil yang lain, misalnya dalil-dalil yang mewajibkan kaum Muslim untuk taat kepada Allah swt dan Rasul-Nya secara mutlak. Berdasarkan prinsip tersebut maka semua perundang-undangan di negara Khilafah harus bersumber dari al-quran dan as-sunnah atau yang ditunjukkan oleh keduanya.

Kedua, dalam sistem Khilafah kekuasaan ada di tangan umat. Seorang khalifah hanya bisa memiliki kekuasaan melalui bai’at, yang diperoleh bir ridlo wal iktiyar (dengan kerelaan masyarakat dan dengan cara yang bebas tanpa paksaan atau tekanan). Kesimpulan ini didasarkan pada hadits-hadits tentang bai’at yang semuanya menunjukkan bahwa bai’at itu diberikan oleh kaum Muslim kepada Khalifah, bukan oleh Khalifah kepada kaum Muslim. Ini menunjukkan bahwa Islam telah menjadikan kekuasaan di tangan umat. Artinya, umat berhak mengangkat siapa saja yang mereka pilih dan mereka baiat untuk menjadi Khalifah.

Selanjutnya, dengan akad bai’at, kekuasaan yang dimiliki umat itu diserahkan kepada Khalifah untuk mengatur urusan rakyat berdasarkan al-qur’an dan al-hadits. Dalam hal ini, Khalifah merupakan wakil umat untuk menjalankan hukum syariat Islam (kedaulatan Allah swt) dalam kehidupan bernegara, bukan untuk menjalankan kedaulatan rakyat sebagaimana dalam sistem demokrasi-sekular.

Hal ini berdasarkan banyak sekali hadits dari Rasulullah, diantaranya adalah:

مَنْ بَايَعَ إَمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمْرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخِرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوْا عُنُقَ اْلآخِرَ

Siapa saja yang membai’at seorang Imam, lalu ia memberikan genggaman tangannya dan buah hatinya kepadanya, hendaklah ia menaati imam itu sekuat kemampuannya. Kemudian jika datang orang lain yang hendak merebut kekuasaan Imam itu maka penggallah leher orang lain itu. (HR Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, an-Nasa’i, dan Ahmad).

Ketiga, pilar ketiga ini mengandung dua pengertian, yaitu bahwa adanya Khalifah adalah wajib dan Khalifah itu hanya boleh satu orang di seluruh dunia.

Khalifah itu harus satu orang, dan tidak boleh lebih dari satu di seluruh dunia. Dasarnya adalah hadits shohih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa’id al Khudzri. Rasulullah saw bersabda:

إِذَا بُوْيِعَ لِخَلِيْفَتَيْنِ فَاقْتُلُوْا الآخِرَ مِنْهُمَا

“Jika dibaiat dua orang khalifah maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.” (HR. Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam al-Bazzar dan ath-Thabrani).

Rasulullah saw. bersabda:

«مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ»

“Siapa saja yang datang kepada kalian—sedangkan urusan kalian berada di tangan seseorang (Khalifah)—kemudian dia hendak memecah-belah kesatuan jamaah kalian, maka bunuhlah.” (HR Muslim).

Keempat, pilar keempat yakni hanya Khalifah yang berhak menetapkan undang-undang atau peraturan, maka hal ini berdasarkan ijma (kesepakatan) sahabat Nabi saw. Ijma sahabat telah menetapkan, bahwa hanya Khalifah yang berhak untuk menetapkan hukum-hukum syara’ dalam urusan publik. Berdasarkan ijma sahabat ini, diambil kaidah yang sangat populer:

] أَمْرُ اْلإِمَامِ يَرْفَعُ اْلخِلاَفَ[

“Perintah (ketetapan) seorang Imam (Khalifah) akan menyelesaikan persengketaan”.

Juga kaidah lain seperti: “Perintah Imam (Khalifah) harus dijalankan, baik secara lahir maupun batin”, dan kaidah “Seorang sulthan (Khalifah) menentapkan keputusan sesuai dengan masalah yang terjadi”.

Inilah empat pilar sistem Khilafah. Empat pilar ini harus lengkap, sehingga sebuah sistem pemerintahan dapat disebut dengan Khilafah Islamiyah.

*****
Berikutnya, penting untuk dibahas, bisakah sistem pemerintahan demokrasi atau kerajaan yang sekarang ada disebut Khilafah?

Memang sistem pemerintahan Islam tidak harus bernama Khilafah, namanya boleh yang lain seperti Imamah, Imaroh atau yang lain, yang penting fakta yang ditunjuk adalah Khilafah dalam makna yang sesungguhnya. Bahkan sebaliknya, meskipun bernama Khilafah, tetapi sama sekali tidak seperti yang dijelaskan syariah, maka ia sebenarnya bukan Khilafah.

Namun demikian, jenis-jenis sistem pemerintahan tertentu dengan fakta dan filosofi yang berbeda dengan Khilafah, tidak bisa dinamakan Khilafah. Sebab, penyebutan itu akan menimbulkan confused di tengah-tengah umah.

Sekedar contoh ada benda yang faktanya adalah madu. Bolehkah ia dinamakan selain madu? Tentu saja boleh. Misalnya dikasih nama “cuit-cuit”, atau apalah. Tapi jangan salahkan siapa-siapa, jika ucapan kita nantinya tidak bisa dipahami orang lain, sebab salah kita sendiri yang tidak menggunakan bahasa atau istilah yang biasa digunakan masyarakat.

Selanjutnya, bisakah madu dikasih nama racun? Sebetulnya bisa saja, tetapi pemberian nama seperti ini sangat berbahaya. Ini akan membuat bingung masyarakat dan bisa jadi terjadi kesalahan fatal di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, bisa jadi pemeberian nama tersebut dianggap sebagai penipuan.

Jadi, meskipun sistem pemerintahan Islam tidak harus dinamakan Khilafah, tetapi faktanya harus Khilafah. Namun, perlu dicatat, menyebut sistem demokrasi atau kerajaan dengan sebutan Khilafah, itu seperti melabeli ”racun” dengan label “madu”. Orang-orang beriman tidak akan ridlo dengan penamaan itu, dan para pemuja demokrasi juga tidak akan rela. Jadi, meski “nama” itu hanya sekedar “nama”, tetapi sesungguhnya di balik nama itu terdapat fakta dan filosofi yang mendasarinya, sehingga “nama” tidak boleh sembarangan.

Hanya orang “sembarangan” yang suka membuat nama “sembarangan”.

Meski demikian, jika kita lihat hadits-hadits Rasulullah saw, nama pemerintahan Islam yang digunakan beliau adalah Khilafah atau Imamah atau Imaroh, dan pemimpinnya dinamakan Khalifah atau Imam atau amir. Nama-nama inilah yang semestinya digunakan oleh umat Muhammad.

Jadi, sederhananya Imam secara umum adalah Khalifah. Imam adalah pemimpin dalam suatu sistem pemerintahan Imamah, atau Khalifah atau Imaroh. Meski memang terkadang Imam digunakan untuk menyebut ulama mujtahid, seperti Imam Syafi’i atau menyebut pemimpin sholat. Tapi hal ini dalam konteks non pemerintahan.

Imam bukan sebutan untuk seluruh pemimpin semua sistem pemerintahan, seperti demokrasi atau kerajaan. Tetapi Imam adalah sebutan bagi pemimpin pemerintahan Islam, atau yang lazim disebut Imamah atau Khilafah atau Imarah.

Wallahu a’lam.

oleh : Ustadz Choirul Anam