Nasional

Dunia Islam

Tsaqofah

Terbaru

Dalam Tekanan dan Ketidakadilan, GEMA Pembebasan Sukses Menyelenggarakan Diskusi Panel



Dakwah Media - Di tengah-tengah kondisi politik yang terbentuk ke dalam dua kutub; kebhinekaan dan agama (Islam) sejak riuh-riuh Pilkada DKI Jakarta, penyelenggaraan acara Diskusi Panel GEMA Pembebasan Kota Bandung bertajuk “Khilafah dan Wawasan Kebangsaan” yang diselenggarakan pada tanggal 27 April 2017 mendapatkan tekanan untuk dibatalkan dari pihak-pihak tertentu. Acara yang hendak menghadirkan Pembicara dari HTI Kota Bandung, Yuana Riyan Tresna, M.Ag dan para panelis seperti Dr. H. Uu Nurul Huda, S.H., M.H. (Ahli Hukum Tatanegara UIN Bandung), Dr. Arim Nasim, M.Si (Akademisi UPI), Dr. H. Asep Agus Handaka (Akademisi Unpad) dan KH. M. Rif’at Syadli, LC., M.AG. (Alumni Univ. Al-Azhar Kairo, Pengasuh Ponpes Baiturrahman) akan diselenggarakan di Gd. Wakaf Pro Bandung.

Beberapa hari jelang Hari H, Tim Panitia GEMA Pembebasan tiba-tiba dihubungi pohak kepolisian untuk menghadap terkait rencana agenda yang diselenggarakan. Pihak panitia pun berusaha untuk memenuhi permintaan kepolisian kelengkapan administratif pemberitahuan akan Acara Diskusi tersebut hingga rekomendasi ke MUI. Namun ketika bertandang ke MUI, ditegaskan bahwa acara yang merujuk kepada Syiar Islam tidak perlu meminta rekomendasi ke MUI bahkan dalam peraturan perundang-undangan penyelenggaraan tersebut tidak membutuhkan Ijin apapun.

Beberapa Jam menjelang Acara, Tim Panitia mendapatkan momentumnya untuk mempertanyakan kejanggalan atas tekanan yang terjadi seperti adanya kecaman dari kelompok-kelompok massa atas acara, penempatan mobil-mobil kompi pihak aparat di sekitaran tempat penyelenggaraan diskusi beserta penempatan pasukan polisi, tentara dan satpol PP. Tentu saja hal ini memberikan tekanan juga kepada pihak Gedung hingga akhirnya “mundur” dan pembatalan penyewaan gedung.

Ketika negosiasi, Tim GEMA Pembebasan dengan berbagai pihak diantaranya : Perwakilan polrestabes Bandung, Polsek setempat, anggota TNI, Perwakilan Kecamatan, Kesbangpol, penjelasan atas alasan keharusan dibatalkannya acara tidak rasional dan tidak bisa diterima oleh Pihak GEMA Pembebasan. Pertama, diskusi yang rutin diselenggarakan GEMA Pembebasan baru kali ini mendapatkan perlakuan tidak adil dengan rumitnya administrasi yang diminta, padahal di saat yang sama beberapa gerakan dan organisasi lain menyelenggarakan acara serupa dengan tema juga yang serupa namun tidak mendapatkan tekanan dan diperlakukan seperti ini. Kedua, Permintaan untuk dimediasi dan dijelaskan kepada pihak yang memberikan tekanan terhadap Acara tersebut pun tidak mendapatkan argumentasi logis. Justru Tim GEMA Pembebasan dibilang tidak perlu tahu. “Bicara menentut keadilan, Kita sama-sama tahu hukum di dunia ga ada yang adil, kecuali di Akhirat” Tandas seorang Polisi.

Namun Demikian, Dengan cepat, Tim Panitia membuat rencana untuk menentukan tempat pengganti hingga akhirnya dapat diselenggarakan di Masjid Al-Hidayah. Meski dilingkupi Hujan, pukul 16.00 WIB Acara dapat berlangsung dengan tertib. Puluhan tamu undangan dan peserta acara tak terkecuali pembicara dan para panelis turut mengikuti acara sampai akhir menjelang maghrib. Alhamdulillah dengan menghadapi berbagai halangan, Acara tetap tersenggara atas Ijin Allah SWT. [vm]

Astaghfirullah... Sniper Bidik Habib Rizieq, Meleset Kena Pendoponya



Dakwah Media - Beredar kabar kediaman pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab di Megamendung Jawa Barat ditembak sniper pada Jumat siang (28/4/2017).

Akun instagram @rat0n0efendi menggugah penembakan itu lengkap dengan sebuah foto kaca pecah.

"TEROR SNIPER UNTUK HABIB RIZIEQ Tempat Salat di Kamar Pribadi Habib Rizieq di Mega Mendung dibidik sniper...Musuh kirim pesan bahwa dia tahu tempat Habib Rizieq paling pribadi dan dia bisa menjangkaunya dengan bidikan maut," tulis akun Instagram @rat0n0efendi yang dicek Tribunnews.com hari ini.

Akun yang sama di Facebook menuliskan hal serupa lengkap dengan fotonya.

Kabar mengenai penembakan Rizieq itu juga dikemukakan Ketua Panitia Tamasya Al Maidah, Ansufri Idrus Sambo atau Ustaz Sambo di Komnas HAM Jakarta, siang tadi.

"Jadi dia habis zikir pagi-pagi, di depan rumanhya, kan ada pendopo, itu ditembak, tapi meleset," ujar Ansufri kepada wartawan di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta Pusat, Jumat (28/4/2017).

Menurut dia, penembakan terhadap kediaman Rizieq dilakukan orang tak dikenal, Selasa (25/4/2017) lalu.

Menurut Ansufri, di depan rumah Habib Rizieq di kawasan Megamendung, kabupaten Bogor, Jawa Barat, memang terdapat pendopo yang biasa digunakan untuk berzikir.

Selasa lalu saat menunaikan ibadah tersebut, Ustaz Sambo menyebut ada peluru yang mendarat di pendopo, tidak jauh dari tempat Habib Rizieq berzikir.



Setelah kejadian itu, penjagaan di tempat tersebut diperketat.

Habib Rizieq setelah kejadian itu berangkat ke Tanah Suci untuk umrah bareng 18 anggota keluarganya.

Rizieq langsung mengurus segala sesuatunya agar ia dan keluarga besarnya bisa segera meninggalkan tanah air, untuk pergi berlindung sekaligus umrah ke tanah suci.

Sehari setelah kejadian tersebut rombongan Habib Rizieq yang berjumlah delapan belas orang itu langsung pergi ke Arab Saudi.

Dikatakan bahwa Habib Rizieq mengurus segala sesuatunya dengan cepat, termasuk mengurus visa untuk keberangkatan umrah.

"Dia kan ulama, punya jaringan, banyak yang mau membantu," katanya.

Namun sayangnya kasus penembakan tersebut tidak dilaporkan ke polisi.

Akan tetapi menurut, Ustaz Sambo, pihak Rizieq sudah menyimpan peluru yang nyaris menyasar sang habib, dan akan menggelar konferensi pers dalam waktu dekat.

Sampai kapan Rizieq pergi meninggalkan tanah air, dia menyebut Habib Rizieq akan kembali ke tanah air jika segala teror dan ancaman yang dialami belakangan ini berakhir.

"Sampai aman negeri ini," katanya. [aac]

Buni Yani Ungkap Teror-teror Busuk Oleh Buzzer Ahok Pada dirinya dan Keluarga



Dakwah Media - Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA, Buni Yani menyatakan kehidupannya kini hancur pasca penetapannya sebagai tersangka.

Dan ia menyalahkan ulah buzzer-buzzer pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki " Ahok" Tjahaja Purnama atas semuanya itu.

Menurut Buni, buzzer-buzzer pendukung Ahok telah memfitnahnya dan membangun opini negatif terhadapnya.

"Buzzer ini sangat biadab. Memfitnah orang, menghancurkan hidup orang, tapi mereka tidak pernah puas," kata Buni dalam sebuah jumpa pers yang digelar di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/4/2017).

Buni menyebut pasca ditetapkan sebagai tersangka, dirinya langsung diminta mengundurkan diri dari sebuah perguruan tinggi swasta tempatnya mengajar.

Tidak sampai di situ, studi S3 yang sedang ditempuhnya di Leiden, Belanda juga harus terhenti. Menurut Buni, sampai saat ini dirinya belum mendapatkan pekerjaan kembali.

Namun, Buni menyebut kondisi yang dihadapinya saat ini belum membuat buzzer-buzzer pendukung Ahok puas.

Sebab, ia mengaku masih sering difitnah atas sejumlah isu yang sengaja disebar di media sosial. Salah satunya isu mengenai bahwa dia membutuhkan dana untuk menyewa pengacara.

"Sering juga ada mobil yang berhenti di depan rumah saya yang membuat istri saya takut," ujar Buni.

Buni menyatakan penetapannya sebagai tersangka tidak memiliki dasar. Karena hanya berdasarkan caption yang ditulis dalam video pidato Ahok yang diunggah di akun Facebook-nya.

Menurut Buni, apa yang ditulisnya merupakan partial quotation yang sebenarnya lumrah terjadi.

Ia menyebut penghilangan atau penambahan kata kutipan tidak masalah sepanjang bertujuan untuk memperjelas dan tidak menghilangkan makna.

Buni menyatakan polisi tidak bisa membuktikan bahwa dirinya-lah yang mengedit video Ahok. Buni menyatakan video yang diunggahnya adalah video yang dilihatnya pertama kali di website Islam NKRI.

"Tapi kemudian postingan saya dianggap merugikan si gubernur yang sudah kalah ini. Kemudian sy terus menerus dicari salahnya," kata Buni.[tic

Tepis Tuduhan dan Stigma Negatif Terhadap Da’i, Ketum Pemuda Muhammadiyah Serukan Dialog



Dakwah Media - Ketua Umum Pemuda PP Muhammadiyah mengingatkan kepada siapapun agar tidak mudah menuduh orang atau kelompok sebagai teroris atau radikalis. Stigma yang diberikan ini menurut dirinya hal yang tidak pantas, apalagi jika distempeli lalu kehidupan mereka terganggu akibat tuduhan itu.

“Bayangkan hidup anak-anak yang keluarganya terduga terorirs yang dituduh, distigma sepanjang hidup mereka, publik ikut menghujat mereka yang tidak tahu apa-apa,” kata Dahnil Anzar Simanjuntak, di akun Twitter pribadinya.

Lebih lanjut, Dahnil menyarankan, kalangan yang dinilai sebagai tukang pemberi stempel negatif itu agar tidak alergi dengan dialog.

“Bagaimana Anda bisa mempersatukan bila terus menebar tuduhan radikalis, anti toleransi, miskin dialog. Yang ada justrus monolog, bahwa Anda paling toleran,” tegasnya.

Dahnil mencontohkan kasus yang belum lama ini ditangani Pemuda Muhammadiyah adalah kasus terduga teroris. Ormas kepemudaan ini begitu intens ikut menelusuri. Sampai-sampai terlihat di luar bahwa yang membantu bersinggungan dengan kelompok radikalis.

“Ketika keluarga Siyono kehilangan rasa keadilan, bayangkan jika yang datang membantu adalah radikalis. Maka dendam akan menjadi teror yang mengerikan,” tandasnya. [upc]

PANCASILA



Dakwah Media - Bulan Ramadhan lalu, persisnya pada 10 Ramadhan yang bertepatan dengan tanggal 10 Agustus, saya diundang sebagai pembicara untuk acara Bedah Buku Pancasila dan Syariat Islam karya Prof. Hamka Haq di Megawati Center, Jakarta. Pembicara lain adalah Dosen UIN Sahid Jakarta, Muqsith Ghazali, Habib Muhsin dari FPI dan tentu saja penulisnya sendiri. Hamka Haq adalah guru besar IAIN Alauddin Makassar, yang juga adalah Ketua Umum Baitul Muslimin, sayap ormas PDI-Perjuangan. Ormas itu dibentuk agaknya untuk menepis anggapan bahwa partai berlambang moncong banteng ini anti terhadap (umat) Islam. Terbitnya buku ini kiranya makin menegaskan bagaimana posisi partai ini dalam memandang Islam dalam konteks Pancasila.

Mengawali presentasi yang sangat singkat karena memang waktu sangat terbatas mengingat sore bulan puasa, saya menyampaikan bahwa di kalangan umat Islam memang ada yang sangat anti terhadap Pancasila, ada juga yang sangat mendukung, bahkan mengatakan bahwa Pancasila itu sesungguhnya adalah saripati dari ajaran Islam. Hamka Haq tentu termasuk kelompok yang kedua.

Dalam buku ini, ia jelas sekali ingin menegaskan bahwa tidak ada yang salah dari Pancasila. Bahkan sesungguhnya telah banyak sekali yang dilakukan oleh negara yang berdasar Pancasila ini dalam apa yang disebut sebagai penerapan syariah baik melalui peraturan perundang-undangan seperti lahirnya UU Perkawinan, UU Zakat, UU Perbankan Syariah, UU Perlindungan Anak dan sebagainya; maupun melalui aneka ragam kebijakan pemerintah seperti kebolehan memakai jilbab bagi pelajar dan pegawai negeri dan sebagainya. Jadi tegasnya, penerapan syariah itu justru berjalan sangat subur di Bumi Pancasila.

Menanggapi uraian Prof Hamka dalam buku itu, saya mengatakan bahwa sesungguhnya Pancasila hanyalah set of philosophy atau seperangkat pandangan filosofis tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan yang dijadikan sebagai dasar negara. Sebagai set of philosophy, Pancasila tidaklah mencukupi (not sufficient) untuk mengatur negara ini (to govern this country). Buktinya, di sepanjang Indonesia merdeka, dalam mengatur negara ini, rezim yang berkuasa—meski semua selalu mengaku dalam rangka melaksanakan Pancasila—ternyata menggunakan sistem dari ideologi yang berbeda-beda. Rezim Orde Lama misalnya, menggunakan Sosialisme. Rezim Orde Baru menggunakan Kapitalisme. Rezim sekarang oleh banyak pengamat disebut menggunakan sistem neo-liberal.

Jadi, meski pada level filosofis semua mengaku melaksanakan Pancasila, underlying system atau sistem yang digunakan ternyata lahir dari ideologi sekularisme baik bercorak sosialis, kapitalis ataupun liberalis.

Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena pada faktanya yang diberikan oleh Pancasila hanyalah sebatas gagasan-gagasan filosofis. Padahal untuk mengatur sebuah negara tidak hanya diperlukan gagasan filosofis, tetapi juga pengaturan yuridis yang mencakup apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Bila ideologi yang bahasa Arabnya mabda'—sebagaimana disebut oleh Syaikh Muhammad Muhammad Ismail dalam kitab Al-Fikr al-Islami (1958)—didefinisikan sebagai ‘aqidah ‘aqliyah yang memancarkan sistem atau nizhâm untuk mengatur kehidupan manusia dalam seluruh aspek baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya, maka Pancasila bukanlah sebuah ideologi. Itulah sebabnya hingga sekarang, misalnya, tidak pernah lahir rumusan tentang Ekonomi Pancasila meski sejumlah orang seperti Guru Besar FE UGM, Prof. Mubyarto semasa hidupnya sudah bersusah-payah berusaha menyusunnya. Yang berjalan di negara ini hingga sekarang tetap saja ekonomi kapitalis.

Oleh karena itu, dalam tataran praktis banyak sekali peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah yang layak dipertanyakan kesesuaiannya dengan Pancasila. Misalnya, apakah UU Penanaman Modal (yang memungkinkan kekuatan asing melakukan investasi di segala bidang nyaris tanpa hambatan), UU Migas (yang amat merugikan peran Pertamina sebagai BUMN yang notabene milik rakyat dalam pengelolaan migas), atau UU Sumber Daya Air (yang secara fatal telah mentransformasi air bukan hanya dalam fungsi sosial tetapi juga komersial) dan banyak lagi UU yang sangat berbau neo-liberal, itu semua adalah Pancasialis? Apakah kebijakan pemerintah seperti menjual Indosat kepada pihak asing dan menyerahkan blok kaya minyak di Cepu kepada Exxon Mobil, bukan kepada Pertamina, adalah juga sebuah kebijakan yang Pancasilais? Adapun peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah yang disebut Prof. Hamka sebagai penerapan syariah itu hanyalah sebatas aspek-aspek yang menyangkut al-ahwal asy-syakhsiyyah, seperti aspek ibadah, pakaian atau NTCR (nikah-talak-rujuk-cerai). Kalau ada UU yang terkait muamalah, seperti UU perbankan syariah, tetap saja ia hanyalah merupakan bagian dari sistem perbankan ribawi.

Di akhir uraian, saya menyentak hadirin dengan pertanyaan, sekarang tunjukkan bahwa perjuangan penerapan syariah itu bertentangan dengan Pancasila? Sila yang mana? Sebaliknya, saya bisa katakan bahwa menolak penerapan syariah itu bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebab, Tuhan yang mana yang dimaksud bagi rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim bila bukan Allah SWT..?

Allah SWT telah memerintahkan untuk menerapkan aturan-aturan-Nya secara kaffah. Nah, Hizbut Tahrir Indonesia melalui rangkaian kegiatan dakwahnya tidak lain bertujuan untuk menegakkan syariah secara kaffah menggantikan sistem yang lahir dari ideologi sekular tadi. Hanya dengan penerapan syariah, prinsip-prinsip tentang ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial itu benar-benar dapat diwujudkan.

Tambahan lagi, dalam konteks Indonesia, ide khilafah yang substansinya adalah syariah dan ukhuwah, yang diperjuangkan HTI, sesungguhnya merupakan bentuk perlawanan terhadap penjajahan baru (neo-imperialisme) yang nyata-nyata sekarang tengah mencengkeram negeri ini yang dilakukan oleh negara adikuasa. Hanya melalui kekuatan global, penjajahan global bisa dihadapi secara sepadan. Adapun syariah akan menggantikan sekularisme yang telah terbukti memurukkan negeri ini. Karena itu, perjuangan HTI dalam berbagai bentuknya itu harus dibaca sebagai bentuk kepedulian yang amat nyata dari HTI dalam berusaha mewujudkan Indonesia lebih baik di masa datang, termasuk guna meraih kemerdekaan hakiki negeri ini atas berbagai bentuk penjajahan yang ada.

++++

Kita tidak boleh lupa, secara politik, Pancasila oleh tiap rezim di masa lalu memang acap digunakan untuk membungkam lawan-lawan politiknya atau menutup pintu bagi lahirnya gagasan atau ide baru meski ide itu sangat diperlukan untuk perbaikan negeri ini. Dulu, rezim Orde Baru selalu menyatakan bahwa siapa saja yang menentang Pemerintah, termasuk yang memperjuangkan Islam, sebagai menentang Pancasila, dan siapa saja yang sudah dicap menentang Pancasila kala itu absah untuk dihabisi. Kini, Pancasila agaknya juga akan kembali digunakan untuk menghentikan laju dukungan terhadap ide syariah dan Khilafah yang mulai marak di tengah masyarakat.

Jelas hal ini patut dicurigai. Mengapa isu Pancasila tidak dimunculkan, misalnya saat maraknya kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat negara dan anggota parlemen dari tingkat daerah hingga tingkat pusat? Mengapa isu Pancasila tidak muncul saat penguasa negeri ini menyerahkan kekayaan alamnya ke pihak asing atas nama privatisasi? Mengapa isu Pancasila juga tidak muncul saat negeri ini secara membabibuta menerapkan ekonomi neoliberalisme? Bukankah semua itu malah lebih pantas dianggap sebagai antitesis terhadap Pancasila, bukan syariah dan Khilafah ? Mengapa ?![alwaie]

Oleh : Ismail Yusanto 

Kewajiban Khilafah Telah Disepakati Imam Mazhab yang Empat, Apakah Bertentangan dengan Pancasila?



Dakwah Media - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan alasan tidak diberikannya izin Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyelenggarakan Forum Khilafah Internasional di Jakarta. Menurut Tito, acara tersebut rawan menimbulkan potensi konflik.

Tito mengatakan pihaknya bersama Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan terus berkoordinasi terkait perkembangan HTI. Sebab, konsep Khilafah yang terus dikemukakan oleh HTI bertentangan dengan ideologi Pancasila"Sedang dibicarakan di Polhukam. Kalau seandainya itu dilakukan (menegakkan) khilafah, ya itu bertentangan dengan ideologi pancasila. Kalau buat ideologi khilafah apa bisa (sesuai) Pancasila?" ucap Tito. (http://news.liputan6.com/read/2935034/kapolri-khilafah-bertentangan-dengan-ideologi-pancasila)

Catatan 

Kita prihatin atas redupnya jargon ‘kebebasan bersuara’ yang jadi slogan demokrasi ini. Ini kemunduran, saat melihat tahun demi tahun secara tersirat ada upaya serius untuk menghadang laju bahkan upaya kriminalisasi terhadap ulama dan gerakan-gerakan Islam seperti HTI, padahal HTI selama ini vokal menyerukan solusi Islam untuk masalah-masalah paradigmatis dan praktis sebagai untuk negeri tercinta ini. dan HTI telah bertahan dalam mengungkap kegagalan sistematik dari penerapan sistem kapitalistik yang berasal dari mentalitas peradaban kapitalis yang rendah, mengajak umat menuju peradaban Islam yang agung. Lalu apakah solusi Islam itu ajaran kriminal? Dimana letak kejahatannya?

HTI sering dalam seruannya mengingatkan urgensi khilafah, dan khilafah adalah ajaran Islam, ajaran aswaja dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, jelas bukan ajaran kebencian yang membahayakan. Mengangkat seorang khalifah adalah kewajiban yang telah disepakati para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah (Aswaja). Ulama mu’tabar dari berbagai mazhab telah bersepakat atas kewajiban menegakkan Khilafah. Kewajiban menegakan Khilafah atau Imamah itu sesungguhnya telah disepakati oleh imam mazhab yang empat, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad, radhiyalLâhu ‘anhum, bahkan oleh seluruh mazhab.Menolak atau mengingkari kewajiban ini sama artinya telah menyimpang dari kesepakatan mereka.

Pentingnya terealisasinya khilafah atau Imamah ini banyak ditegaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah (Aswaja). Hujjatul Islam al-Imam Abu Hamid al-Ghazali, misalnya, dalam kitabnya, Al-Iqtishâd fî al-I’tiqâd (hal. 76) menyatakan:,“Agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar…Agama itu pondasi, sedangkan kekuasaan itu adalah penjaga. Sesuatu yang tanpa pondasi akan roboh dan sesuatu yang tanpa penjaga akan hilang.” Beliau lalu mengatakan, “Karena itu kewajiban mengangkat imam (khalifah) termasuk urgensi syar’i yang tidak ada jalan untuk meninggalkannya…”

Pandangan Imam Abu Zakaria an-Nawawi, dari kalangan ulama mazhab Syafii juga mengatakan:
Para ulama sepakat bahwa wajib atas kaum Muslim mengangkat seorang khalifah. Kewajiban ini ditetapkan berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal. Adapun apa yang diriwayatkan dari al-Asham bahwa ia berkata, “Tidak wajib,” juga selain Asham yang menyatakan bahwa mengangkat seorang khalifah wajib namun berdasarkan akal, bukan berdasarkan syariah, maka dua pendapat ini batil (Imam Abu Zakaria an-Nawawi, Syarh Shahih Muslim, VI/291).

Imam ‘Alauddin al-Kasani al-Hanafi berkata, “Sesungguhnya mengangkat imam (khalifah) yang agung itu adalah fardhu. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di antara ahlul-haq.” (Bada’i ash-Shanai’ fî Tartîb asy-Syarâ’i’ , XIV/406).

Menegakkan Khilafah hukumnya fardhu kifayah. Orang yang memiliki kemampuan maupun yang tidak memiliki kemampuan wajib melibatkan diri hingga perkara yang termasuk fardhu kifayah ini terselenggara secara sempurna. Kewajiban ini mujma’ ‘alayh (telah disepakati) oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Hal itu juga menjadi tuntutan faktual kondisi umat Islam dan problem dunia. Keruntuhan Khilafah mengakibatkan berbagai keburukan menimpa umat Islam yang sebelumnya tidak mereka alami. Keruntuhan Khilafah juga menjadi pintu lebar bagi terjadinya berbagai kemaksiatan dan kemungkaran.

Para ulama menggambarkan penghancuran Khilafah Islamiyah sebagai ummul jarâ’im (induk kejahatan). Lalu HTI menyeru rakyat untuk berhati-hati dengan solusi beracun dari kapitalis barat, kebebasan dan konsep mereka hanyalah kamuflase untuk menutupi tangan-tangan penjajahan dari kekuatan Barat. Lalu HTI dating mengetuk umat dengan seruan “Khilafah: Kewajiban Syar’i, Jalan Kebangkitan Hakiki”. Apakah mengungkap kritik konstruktif disertai solusi Islami bertentangan dengan Pancasila? Apakah kewajiban khilafah yang disyariatkan Allah Azza wa Jalla, dan kewajibannya telah disepakati ulama mu’tabar dan termasuk HTI atau individu yang tulus membawa syiar-syiar kebenaran ini layak dilarang dan dibubarkan?

Oleh:  Umar Syarifudin (pengamat politik)