Nasional

Dunia Islam

Tsaqofah

Terbaru

KOKAM Prambanan Datangi Gereja Agar Tidak Libatkan Remaja Masjid Dalam Acara Youth Salib



Dakwah Media - Ummat Islam di kawasan Kalasan, Sleman merasa terusik dengan rencana kegiatan yang dilakukan paroki gereja berupa Estafet Youth Salib yang dilaksanakan di daerah tersebut.

Hal tersebut disebabkan pihak Paroki Gereja mengundang remaja masjid di masjid – masjid setempat untuk menghadiri rangkaian kegiatan ibadah Paroki Gereja, menanggapai keresahan ummat tersebut KOKAM Prambanan melakukan langkah – langkah antisipasi agar kegiatan Paroki Gereja tersebut tidak merugikan ummat islam

Mengingat yang diundang adalah remaja masjid yang notabene masih anak – anak tentunya rawan terhadap upaya missionaris terselubung yang membahayakan akidah para remaja dan anak – anak muslim di daerah tersebut, selain itu kegiatan ibadah agama lain yang melibatkan anak -anak dan remaja yang berbeda agama sangat jelas bertentangan dengan Undang – Undang Perlindungan Anak yang melindungi keyakinan agama yang dipeluk oleh anak.

Undangan dari Gereja kepada Remaja Masjid



Keterangan disampaikan Komandan Ops KOKAM Prambanan (Marwan Hamed) setelah melakukan kroscek ke paroki gereja Kalasan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut

1. KOKAM merasa keberatan dengan undangan sarasehan ESA yang ditujukan kepada remaja masjid se kecamatan Prambanan
2. Meminta pihak paroki untuk mengcancel undangan ke risma yang belum diberikan
3. KOKAM menegaskan untuk pihak paroki tidak mengulangi lagi mengundang kaum muslim dalam acra apapun mereka terkhusus di Prambanan
4. Menegaskan kokam sangat toleran dalam hal privasi beragama masing masing individu ,selama tidak melibatkan kaum muslim dalam acara mereka
5. KOKAM meminta untuk panitia paroki menjaga adab ketimuran di gereja macanan karena yang diundang seluruh gereja se indonesia dan se Asia

Pihak paroki diwakili Saudara Wisnu Pratama selaku wakil panitia ESA menyanggupi semua permintaan kami. Jika tidak ternyata hari H masih ada undangan dari remaja masjid yang hadir KOKAM prambanan akan mencegahnya.( sumber sangpencerah.id)

Anggota DPR: Jadi Kapolri, Tito Belum Cukup Dewasa



Dakwah Media - Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafi'i menilai jika Kapolri Jenderal Tito Karnavian tidak diganti, penegakkan hukum di Indonesia akan hancur. Karena, menurut Syafi'i, Tito Karnavian belum dewasa dalam menjabat sebagai Kapolri.

"Karena dia sebenarnya belum cukup dewasa untuk jadi kapolri," ujarnya saat ditemui di Gedung Nusantara I, DPR RI, Kamis (27/4).

Penilaian Syafi'i tersebut berdasarkan kasus tuduhan makar oleh kepolisian pada aktivis 313, Al Khaththath. Syafi'i mengaku sudah mendatangi Mako Brimob tempat Al Khaththath ditahan. "Kami sudah diskusi dengan penyidiknya, enggak ada yang terbukti, enggak ada yang terbukti dan pemeriksaannya cuma sekali," jelasnya.

Syafi'i mengatakan, semua yang dianggap kepolisian sebagai alat bukti sudah dimasukan kembali ke mobil milik Al Khaththath. Karena, kata Syafi'i, tidak punya relevansi hukum untuk dijadikan sebagai alat bukti, namun justru penahanan diperpanjang. "Alasannya (penahanan) yang tahu cuma Tito Karnavian," jelasnya.

Bukti ketidakdewasaan Tito, kata Syafi'i, adalah bentuk tuduhan makar oleh aktivis aksi bela Islam 212 dan aksi 313. "Nuduh orang makar macam-macam enggak ada bukti, sudah itu dilepas, ditangkap orang lagi makar lagi, enggak ada bukti, diperpanjang lagi, jadi ini kapolri penegak hukum atau kapolri penerima order," jelasnya.

Syafi'i mengatakan, Kapolri memang harus diganti, jika memang tidak diganti juga oleh presiden, maka, kata dia, presiden Jokowi lah yang harus diganti. "Dan (rakyat) meminta DPR dan MPR untuk mencopot mandat dari Jokowi itu bukan makar, itu konstitusional, rakyat harus diberi tahu, dan jangan merasa diteror oleh aparat kepolisian. Meminta Jokowi agar diganti pada DPR dan MPR itu konstitusional," katanya. [tic]

Setelah Banjir Kecaman, Pejabat Pendukung Ahok Ini Akhirnya Minta Maaf kepada Anak Autis



Dakwah Media - Setelah menuai banyak kecaman, akhirnya komisaris Antara Boni Hargens minta maaf kepada anak autis.

“Sedikitpun tidak berintensi menghina dengan kata 'autisme'. Bila itu meresahkan, saya minta maaf pada keluarga saya & setiap 'anak ajaib' yang dunia sebut 'autis'” tulis @bonihargens, Jumat (28/4/2017).

Seperti diberitakan sebelumnya, Boni Hargens mengibaratkan pemenang Pilkada DKI Jakarta sebagai anak super autis. Kemenangan Pilkada, menurutnya, ibarat pil yang hanya bisa menenangkan sesaat, tidak akan menyembuhkan dalam waktu cepat.

“Kemenangan ini seperti pil yang diberikan pada anak super autis. Biar adem aja. Tapi tak akan menyembuhkan autisme dalam sekejap,” cuitnya, Kamis (27/4/2017).

Sontak, kicauan pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) itu menuai kecaman dari netizen. 

Selain bahasanya yang tidak menunjukkan intelektualitas, cuitan itu juga dinilai melecehkan anak autis. 

“Pak @jokowi & Pak_JK perlu mempertimbangkan kembali posisi Boni. Kita tidak butuh tuit seperti ini,” tulis @Heine_Nababan sembari mention ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemensos dan Komnas Perlindungan Anak.

Banyak pihak yang mengecam cuitan Boni Hargens itu, termasuk mereka yang berkecimpung dalam masalah autis. Direktur Rumah Autis Isti Moenawaroh menyebut tulisan Boni Hargens itu menyakitkan.

"Cuitan tersebut telah melukai keluarga yang memiliki anak autis," ujar Isti.

Menurutnya, selama ini penyandang autis kerap dijadikan bahan olok-olokan. Masih banyak orang yang mengaitkannya dengan konotasi keburukan. Padahal anak-anak autis bagian dari bangsa yang harus dirangkul dan diterima apa adanya.

"Mereka adalah anak surga," kata Isti tak kuasa menahan haru. [tn]

Sunan Kalijodo: Salahnya Bir di Mana? Ada Enggak Orang Mati karena Minum Bir?



Dakwah Media - Meskipun mendapat sorotan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok/Sunan Kalijodo) menegaskan tidak akan melepas saham DKI kepada PT Delta Djakarta, Tbk. Menurut Basuki, tidak ada yang salah dari produksi dan penjualan bir serta minuman beralkohol. Selain itu, PT Delta Djakarta merupakan BUMD sehat yang memberi banyak pendapatan asli daerah (PAD) kepada DKI.

"Kami punya saham, lanjut saja. Bir salahnya di mana sih? Ada enggak orang mati karena minum bir? Orang mati kan karena minum oplosan cap topi miring-lah, atau minum spiritus campur air kelapa. Saya kasih tahu, kalau kamu susah kencing, disuruh minum bir, lho," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (6/4/2015).

Menurut dia, penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol tidak memengaruhi PAD yang didapatkan DKI dari PT Delta Djakarta.

Kendati demikian, DKI tetap akan mengikuti peraturan pemerintah pusat tersebut untuk tidak lagi menjual minuman keras per 16 April 2015.

Kata Basuki, jika penjualan miras dilarang, akan lebih banyak kasus penyelundupan maupun penjualan secara ilegal.
"Mau kembali ke zaman Al Capone? Dulu film Godfather, bir enggak boleh diperjualbelikan di Amerika, akhirnya di bagasi mobil Al Capone itu jualan bir semua. Banyak orang yang mati gara-gara gituan, pas dibuka (bagasinya) banyak yang mati. Jadi logikanya di mana, kamu melarang (peredaran bir) itu. Kalau enggak boleh jual alkohol, ya sudah, kalau begitu kamu enggak boleh minum obat batuk, kan alkohol juga itu," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.

Sebelumnya Kemendagri mempertanyakan keputusan Pemprov DKI Jakarta yang masih menargetkan pendapatan dari pajak penjualan minuman keras (miras) oleh PT Delta Djakarta.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, seharusnya DKI sudah tidak mencantumkan proyeksi pendapatan dari miras karena Menteri Perdagangan Rachmat Gobel sudah melarang penjualan minuman beralkohol.

"Pak Gubernur, kami catat sudah tidak boleh terima retribusi dan pendapatan dari izin tempat penjualan miras lagi. Tetapi, kenapa masih mencantumkan target pendapatan Rp 1,3 triliun? (di Rapergub RAPBD 2015), padahal sudah dilarang," kata Reydonnyzar.

Pemprov DKI diketahui memiliki saham sebesar 26,25 persen di BUMD PT Delta Djakarta. Perusahaan daerah ini merupakan pemegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir internasional, seperti Anker Bir, Carlsberg, San Miguel, dan Stout.

PT Delta Djakarta termasuk BUMD yang sehat karena memberi laba bagi kas daerah DKI Jakarta. Bahkan, berulang kali BUMD tersebut menyumbang banyak pemasukan dibanding dengan BUMD besar lainnya, seperti PD Pasar Jaya dan PT Jakarta Propertindo.

Seperti contohnya pada tahun 2012, PT Delta Djakarta masuk ke dalam tiga besar BUMD penyumbang PAD terbesar bagi DKI, yaitu sebesar Rp 48.346.161.000.

Sementara itu, pada tahun 2014, PT Delta Djakarta menyumbang sebanyak Rp 50 miliar kepada kas daerah. PT Jakpro, BUMD yang dimiliki Pemprov DKI dan memiliki 99 persen saham mayoritas, hanya menyumbang sebanyak Rp 25 miliar. [ni]

Habib Rizieq Dilaporkan Lolos dari Upaya Penembakan Misterius



Dakwah Media -  Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab atau yang kerap disapa Habib Rizieq tengah berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah umroh bersama keluarganya yang berjumlah delapan belas orang.

Ketua Panitia Tamasya Al Maidah, Ansufri Idrus Sambo atau Ustaz Sambo, yang juga merupakan salah satu pimpinan di Gerakan Bela Islam menyebut kepergian Imam Besar FPI itu diputuskan tiba-tiba karena insiden penembakan pada Selasa (25/4/2017) lalu.

"Jadi dia habis zikir pagi-pagi, di depan rumanhya, kan ada pendopo. Itu ditembak, tapi meleset," ujar Ansufri kepada wartawan di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta Pusat, Jumat (28/4/2017).

Menurut Ansufri, di depan rumah Habib Rizieq di kawasan Megamendung, kabupaten Bogor, Jawa Barat, memang terdapat pendopo yang biasa digunakan untuk berzikir.

Selasa lalu saat menunaikan ibadah tersebut, Ustaz Sambo menyebut ada peluru yang mendarat di pendopo, tidak jauh dari tempat Habib Rizieq berzikir.

Setelah kejadian itu, penjagaan di tempat tersebut diperketat.

Setelah kejadian itu, Rizieq langsung mengurus segala sesuatunya agar ia dan keluarga besarnya bisa segera meninggalkan tanah air, untuk pergi berlindung sekaligus umroh ke tanah suci.

Sehari setelah kejadian tersebut rombongan Habib Rizieq yang berjumlah delapan belas orang itu langsung pergi ke Arab Saudi.

Habib Rizieq langsung mengurus sesuatunya dengan cepat, termasuk mengurus visa untuk keberangkatan.

"Dia kan ulama, punya jaringan, banyak yang mau membantu," katanya.

Namun sayangnya kasus penembakan tersebut tidak dilaporkan ke Polisi.

Akan tetapi menurut, Ustaz Sambo, pihak Rizieq sudah menyimpan peluru yang nyaris menyasar sang habib, dan akan menggelar konferensi pers dalam waktu dekat.

Sampai kapan Rizieq pergi meninggalkan tanah air, dia menyebut Habib Rizieq akan kembali ke tanah air jika segala teror dan ancaman yang dialami belakangan ini berakhir.

"Sampai aman negeri ini," katanya. [ni]

Penguasa Komprador : Menghamba Pada Asing, Menyengsarakan Rakyat!



Dakwah Media - Kesengsaraan yang diderita rakyat saat ini tak terlepas dari jeratan konspirasi asing yang dipaksakan di negeri ini. Rakyat tak mampu lagi menaikkan derajat hidup mereka meski hanya untuk menambah sesuap nasi. Persoalan-persoalan serius semacam kemiskinan, kebodohan, buruknya tingkat kesehatan, pengangguran, rendahnya kesejahteraan, ketidakadilan hukum, dan masih banyak yang lainnya telah memborgol harapan rakyat. Kejahatan sistemik yang dilakukan oleh penguasa tak ditampakkan secara jelas namun sangat terasa melumpuhkan setiap sendi kehidupan rakyat. Keberpihakan penguasa pada asing yang notabene adalah para penjajah benar-benar memberikan sumbangsih besar kepada penderitaan rakyat. Untuk melancarkan aksi penjajahannya, asing memanfaatkan para penguasa komprador di negeri ini.

Istilah Komprador ini sebenarnya digunakan pada masa penjajahan untuk menyebut para pengantara perusahaan-perusahaan atau perwakilan asing dengan orang-orang pribumi. Saat itu orang-orang ini lebih dikenal dengan sebutan demang. Para demang ini orang indonesia yang menghamba dan mengabdikan diri mereka pada belanda. Namun dalam perjalanannya istilah komprador itu masuk ke ranah politik. Muncullah istilah penguasa komprador yang digunakan untuk menyebut para penguasa antek yang menjadi kaki tangan asing dalam hubungannya dengan rakyat.

Setidaknya untuk mengidentifikasi apakah seorang penguasa itu merupakan penguasa komprador atau bukan ada beberapa cara. Pertama, pengakuan dari penguasa tersebut. Kedua, selalu mengekor pada kebijakan asing. Ketiga, membuat UU yang pro asing. Keempat, melantik penjabat yang memelihara kepentingan asing. Kelima, memberikan keuntungan pada asing saat membangun kerjasama. Jika salah satu saja terdapat pada diri penguasa tersebut maka bisa dipastikan ia adalah penguasa komprador.

Para penguasa komprador itu selalu berupaya sekuat tenaga untuk melakukan apa yang dikendaki oleh asing walaupun tindakannya itu justru menjerumuskan rakyat mereka sendiri ke dalam jurang kesengsaraan. Bagi mereka, janji-janji manis kesejahteraan rakyat akan selalu disuarakan namun tentu saja hanya menjadi slogan dan retorika kosong semata agar rakyat masih mempercayakan pengaturan urusan negeri ini tetap dalam genggaman mereka, yang justru kepercayaan itu menjadi modal besar untuk melancarkan agenda-agenda asing. Pengkhianatan menjadi sebuah keniscayaan. Selama rakyat masih menaruh kepercayaan kepada para penguasa komprador itu maka pengkhianatan pasti akan terus berlangsung.

Munculnya para penguasa komprador ini tidak terlepas dari politik pencitraan pra pemilu yang digencarkan oleh media massa. Dengan adanya pencitraan yang baik pra pemilu akan menggiring rakyat untuk memilih penguasa itu. Mereka menyuguhkan berita yang tidak jujur. Belum lagi praktik money politic yang selalu mengiringi saat aksi kampanye yang semakin menambah variasi tipu daya mereka. Darimana dana kampanye itu? Bahkan jumlahnya sangat fantastis. Ini pasti melibatkan para pemodal besar. Sesungguhnya adanya praktik politik uang ini juga didukung dari pragmatisme politik di tengah masyarakat. Namun lagi-lagi, tak ada pernyataan mereka yang jujur kecuali menyangkut kepentingan asing. Setelah rakyat memilih mereka, kesejahteraan para pemodal dan asing lah yang menjadi fokus pekerjaan mereka.

Menurut MR Kurnia, Direktur Pusat Kajian Politik Islam (PKPI) yang juga ketua DPP HTI menjelaskan tentang mengapa masih banyak rakyat yang tak mampu mengidentifikasi para penguasa komprador, "ada banyak faktor yang memenuhinya. Pertama: rendahnya pendidikan. Di Indonesia lebih dari 80 persen penduduk hanya bersekolah hingga 7 tahun (hingga SMP kelas 1). Pekerjaannya pun rendah, gaji sedikit. Setiap hari cukup memikirkan diri dan keluarga. Tidak sempat berpikir tentang hal-hal ‘berat’ seperti apa yang dilakukan penguasa. Akibat kesulitan hidup demikian, perkara yang terpikirkan hanyalah bagaimana mengatasi hidup keseharian. Kedua: lemahnya (kalau tidak boleh disebut tidak ada) kesadaran politik di dalam tubuh umat. Mereka hanya memahami hal-hal yang kongkret langsung berhubungan dengan mereka. Contoh paling ringan, dalam Pemilu bukan melihat visi, misi dan ideologi yang dibawa, melainkan ketenaran dan uang. Ketiga: ada politik pencitraan yang dilakukan penguasa melalui media massa. Akibatnya, rakyat hanya melihat apa yang dimunculkan di koran, TV, dll tanpa paham bagaimana hakikat sesungguhnya. Lebih dari itu, ada juga penyesatan politik. Misalnya, ketika Presiden AS George W Bush datang ke Indonesia, penentangan terhadap kezalimannya menggema dimana-mana. Namun, yang diopinikan, “Kita negara beradab yang harus memuliakan tamu.” Padahal tamunya perampok harta kekayaan rakyat, pembunuh ratusan ribu nyawa kaum Muslim di Irak, dll".

Seharusnya rakyat sadar dan tak boleh diam. Rakyat harus terus bicara. Konspirasi penguasa komprador dengan asing harus terus diungkap. Terlebih jika rakyat itu adalah seorang muslim. Tidak boleh bagi seorang muslim hanya duduk diam melihat kezaliman terjadi merajalela di halaman rumah mereka sendiri. Amar makruf nahi mungkar adalah kunci mencegah terjadinya kezaliman penguasa. Kesengsaraan hidup yang diderita oleh mayoritas rakyat akan semakin menjadi-jadi apabila kita hanya terbisu melihat kebatilan itu kita saksikan dengan mata kepala sendiri.

Lebih dari itu, tumbuh suburnya penguasa komprador itu pun karena mereka hidup dalam lingkungan yang mendukung eksistensi mereka. Demokrasi adalah tanah yang cocok bagi kelangsungan hidup mereka. Kekosongan dan ketidakjelasan ideologi juga menjadi salah satu faktor berkembangnya penguasa komprador itu. Sudah saatnya rakyat negeri ini khususnya umat islam mengganti sistem demokrasi dengan khilafah. Selain karena khilafah adalah kewajiban syar'i yang harus ditunaikan, khilafah pun akan memangkas dan memusnahkan hingga ke akar-akarnya eksistensi kaki tangan asing. Melalui ideologi islam yang menjadi asas negara, bisa dipastikan akan terputus sempurna keberadaan penguasa komprador di negeri ini.

Oleh : A. R. Zakarya (Direktur National Political Watch)